Timika (Antara Papua) - Bupati Mimika Eltinus Omaleng mengklaim kunjungannya ke Amerika Serikat bersama dua pimpinan SKPD dan empat anggota DPRD Mimika pada 11-12 November 2017, telah direstui Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri.
"Kami mengikuti kegiatan ini sudah mendapatkan ijin rekomendasi dari Bapak Gubernur Papua Lukas Enembe dan Dirjen Otda Kemendagri Rl," kata Eltinus melalui siaran persnya, yang diterima Antara di Timika, Rabu.
Ia juga mengatakan perjalanan ke Amerika tersebut dalam rangka mengikuti program Regional Economic Development Strategy (REDS ke-III) yang merupakan program kerja sama antara University of California lrvine dengan INADATA Consulting yang telah di ikuti oleh beberapa unsur pemerintah kabupaten/kota dan DPRD dari berbagai daerah di lndonesia.
Program REDS III ini merupakan kelanjutan dari Program REDS l dan ll yg telah dilaksanakan sebelumnya yang juga diikuti oleh sejumlah SKPD di lingkungan Pemkab Mimika bersama Bupati Mimika.
Menurut dia, dalam membangun daerah diperlukan "one vision, one team and one voice", sehingga sinergi lintas sektor dan instansi mutlak diperlukan.
Hal ini sejalan dengan semangat "eme neme yauware" (teman bersaudara dengan penuh semangat) yang menjadi pekik Kabupaten Mimika.
Ketua Fraksi Bulan Bintang DPRD Mimika Gerson lmbir yang berkesempatan ikut ke negeri Paman Sam itu mengatakan kegiatan REDS III sangat positif karena pihaknya langsung mendapatkan ilmu dari para Akademisi yang kompeten dan profesional dari University of California lrvine.
Materi yang diperoleh selama kegiatan tersebut dapat digunakan untuk membangun kemitraan antara Pemda dan DPRD serta para pelaku dunia usaha dan pendidikan tinggi.
"Juga sebagai pembanding bagaimana keberpihakan Pemerintah dlm memajukan masyarakat papua dlm semangat Otsus tentunya. Sehingga masyarakat Papua bisa semakin maju dan sejahtera," kata Gerson.
Ketua Komisi B DPRD Viktor Kabei menilai kegiatan yang diikutinya tersebut merupakan gambaran pemerintahan dijalankan bersama dimana Bupati dan DPRD adalah mitra sejajar dan saling melengkapi.
Sementara itu, perjalanan Bupati Mimika dan rombongannya ke Amerika juga mendapat sorotan dari anggota DPRD lain.
Wakil Ketua II DPRD Mimika, Nataniel Murip mengatakan agenda tersebut tak lebih dari jalan-jalan. Sebab tidak ada manfaat yang bisa diaplikasikan setelah empat anggotanya pulang dari Amerika.
"Yang jelas mereka ke sana cuma jalan-jalan. Saya katakan seperti itu karena apa yang mau dibawa dari sana ke sini (Timika)? Itu bukan angenda DPRD ya, itu agenda Bupati," kata Nataniel.
Anggota DPRD lain, Yohanes Wantik menilai tidak elok jika dalam situasi kabupaten yang sedang bergejolak akibat terganggunya kantibmas di wilayah distrik Tembagapura dan Kwamki Narama kepala daerah tidak ada di tempat bersama dengan anggota DPRD lain.
Sementara kehadiran Bupati Mimika diperlukan untuk mengurus berbagai hal terkait pemulihan situasi keamanan dalam hal ini koordinasi aparat keamanan dan pemerintah setempat.
Selain itu, menurut Yohanes, banyaknya agenda yang sementara menumpuk seperti LKPJ 2015 dan 2016 Bupati yang belum ada.
Penyususnan RKA 2018 dan pembahasan Raperda APBD induk Mimika 2018.
"Ini yang perlu dilihat oleh masyarakat Mimika, siapa yang bekerja dan tidak, yang peduli dan tidak peduli. Agenda-agenda ini perlu dilaksanakan oleh para pejabat pengambil kebijakan di Kabupaten Mimika. Bangun komunikasi yang baik sehingga visi dan misi kita terwujud," ujarnya. (*)
"Kami mengikuti kegiatan ini sudah mendapatkan ijin rekomendasi dari Bapak Gubernur Papua Lukas Enembe dan Dirjen Otda Kemendagri Rl," kata Eltinus melalui siaran persnya, yang diterima Antara di Timika, Rabu.
Ia juga mengatakan perjalanan ke Amerika tersebut dalam rangka mengikuti program Regional Economic Development Strategy (REDS ke-III) yang merupakan program kerja sama antara University of California lrvine dengan INADATA Consulting yang telah di ikuti oleh beberapa unsur pemerintah kabupaten/kota dan DPRD dari berbagai daerah di lndonesia.
Program REDS III ini merupakan kelanjutan dari Program REDS l dan ll yg telah dilaksanakan sebelumnya yang juga diikuti oleh sejumlah SKPD di lingkungan Pemkab Mimika bersama Bupati Mimika.
Menurut dia, dalam membangun daerah diperlukan "one vision, one team and one voice", sehingga sinergi lintas sektor dan instansi mutlak diperlukan.
Hal ini sejalan dengan semangat "eme neme yauware" (teman bersaudara dengan penuh semangat) yang menjadi pekik Kabupaten Mimika.
Ketua Fraksi Bulan Bintang DPRD Mimika Gerson lmbir yang berkesempatan ikut ke negeri Paman Sam itu mengatakan kegiatan REDS III sangat positif karena pihaknya langsung mendapatkan ilmu dari para Akademisi yang kompeten dan profesional dari University of California lrvine.
Materi yang diperoleh selama kegiatan tersebut dapat digunakan untuk membangun kemitraan antara Pemda dan DPRD serta para pelaku dunia usaha dan pendidikan tinggi.
"Juga sebagai pembanding bagaimana keberpihakan Pemerintah dlm memajukan masyarakat papua dlm semangat Otsus tentunya. Sehingga masyarakat Papua bisa semakin maju dan sejahtera," kata Gerson.
Ketua Komisi B DPRD Viktor Kabei menilai kegiatan yang diikutinya tersebut merupakan gambaran pemerintahan dijalankan bersama dimana Bupati dan DPRD adalah mitra sejajar dan saling melengkapi.
Sementara itu, perjalanan Bupati Mimika dan rombongannya ke Amerika juga mendapat sorotan dari anggota DPRD lain.
Wakil Ketua II DPRD Mimika, Nataniel Murip mengatakan agenda tersebut tak lebih dari jalan-jalan. Sebab tidak ada manfaat yang bisa diaplikasikan setelah empat anggotanya pulang dari Amerika.
"Yang jelas mereka ke sana cuma jalan-jalan. Saya katakan seperti itu karena apa yang mau dibawa dari sana ke sini (Timika)? Itu bukan angenda DPRD ya, itu agenda Bupati," kata Nataniel.
Anggota DPRD lain, Yohanes Wantik menilai tidak elok jika dalam situasi kabupaten yang sedang bergejolak akibat terganggunya kantibmas di wilayah distrik Tembagapura dan Kwamki Narama kepala daerah tidak ada di tempat bersama dengan anggota DPRD lain.
Sementara kehadiran Bupati Mimika diperlukan untuk mengurus berbagai hal terkait pemulihan situasi keamanan dalam hal ini koordinasi aparat keamanan dan pemerintah setempat.
Selain itu, menurut Yohanes, banyaknya agenda yang sementara menumpuk seperti LKPJ 2015 dan 2016 Bupati yang belum ada.
Penyususnan RKA 2018 dan pembahasan Raperda APBD induk Mimika 2018.
"Ini yang perlu dilihat oleh masyarakat Mimika, siapa yang bekerja dan tidak, yang peduli dan tidak peduli. Agenda-agenda ini perlu dilaksanakan oleh para pejabat pengambil kebijakan di Kabupaten Mimika. Bangun komunikasi yang baik sehingga visi dan misi kita terwujud," ujarnya. (*)