Jayapura (Antara Papua) - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua mendorong pemerintah provinsi (pemprov) setempat untuk meningkatkan daya serap pada instansi masing-masing, pasalnya hingga triwulan keempat 2017 capaiannya baru 50 persen.
Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi Papua Eko Mardiana, di Jayapura, Selasa, mengatakan berdasarkan data yang dimiliki pihaknya, capaian daya serap masih kecil sehingga diharapkan pemerintah daerah dapat menggiatkan kinerjanya.
"Hingga triwulan akhir di 2017 ini belanja pemerintah belumlah optimal sehingga dikhawatirkan serapannya juga akan rendah dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Papua," katanya.
Menurut Eko, dengan masih rendahnya daya serap di penghujung tahun ini, maka secara otomatis akan mempengaruhi kinerja Gubernur Papua yang akan berakhir pada April 2018, pasalnya semuanya akan saling terkait.
"Jangan sampai hal ini menjadi tidak bagus di mana kami juga sekarang merasa khawatir, apalagi dengan sisa waktu yang tinggal tiga minggu lagi," ujarnya.
Dia menuturkan meskipun demikian, pihaknya juga tetap akan optimistis pasalnya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang paling mengetahui kondisinya.
"Kalau kami dari BPS menghitung berdasarkan data saja dan tidak bisa mengira-ngira lantas memprediksi sehingga hanya dapat mendorong pemprov menggiatkan kinerjanya," katanya lagi.
Dia menambahkan pihaknya mendorong untuk efiesiensi penggunaan belanja pemerintah, karena pertumbuhan ekonomi Papua mulai melambat. (*)
Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi Papua Eko Mardiana, di Jayapura, Selasa, mengatakan berdasarkan data yang dimiliki pihaknya, capaian daya serap masih kecil sehingga diharapkan pemerintah daerah dapat menggiatkan kinerjanya.
"Hingga triwulan akhir di 2017 ini belanja pemerintah belumlah optimal sehingga dikhawatirkan serapannya juga akan rendah dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Papua," katanya.
Menurut Eko, dengan masih rendahnya daya serap di penghujung tahun ini, maka secara otomatis akan mempengaruhi kinerja Gubernur Papua yang akan berakhir pada April 2018, pasalnya semuanya akan saling terkait.
"Jangan sampai hal ini menjadi tidak bagus di mana kami juga sekarang merasa khawatir, apalagi dengan sisa waktu yang tinggal tiga minggu lagi," ujarnya.
Dia menuturkan meskipun demikian, pihaknya juga tetap akan optimistis pasalnya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang paling mengetahui kondisinya.
"Kalau kami dari BPS menghitung berdasarkan data saja dan tidak bisa mengira-ngira lantas memprediksi sehingga hanya dapat mendorong pemprov menggiatkan kinerjanya," katanya lagi.
Dia menambahkan pihaknya mendorong untuk efiesiensi penggunaan belanja pemerintah, karena pertumbuhan ekonomi Papua mulai melambat. (*)