Jayapura (Antaranews Papua) - Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Papua mengagendakan pengerasan atau pengaspalan jalan dari kota menuju Bandara Douw Aturure di Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire pada 2018.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Djuli Mambaya, di Jayapura, Jumat, mengatakan hal ini untuk memenuhi target pembangunan Presiden Joko Widodo yang belum lama ini mengunjungi Kabupaten Nabire.
"Pembangunan jalan menuju Bandara Douw Aturure di Distrik Wanggar merupakan bagian dari proyek PU Provinsi Papua tahun anggaran 2017 dan ditargetkan pada 2018 sudah diaspal," katanya.
Menurut Djuli, lokasi jalur menuju bandara juga merupakan ruas jalan Tempat Penimbunan Kayu (TPK) yang terletak dekat pengangkutan kapal di pantai yang sering disebut "Log Pond" milik salah satu perusahaan pada wilayah setempat.
"Dengan merupakan jalur `log pond` maka jalurnya harus dialihkan, pasalnya seharusnya perusahaan kayu tidak boleh melewati jalur menuju bandara karena akan merusak jalan," ujarnya.
Dengan demikian seharusnya perusahaan tersebut membuat jalur jalan sendiri, tidak bisa jalan untuk ke bandara dipakai untuk melewatkan kontainer kayu.
"Sedangkan untuk pembebasan lahan, hal tersebut merupakan urusan pemerintah daerah setempat," katanya.
Dia menambahkan, seingatnya sewaktu masih menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, pihaknyalah yang membiayai hal tersebut dan telah melakukan penimbunan dengan anggaran sebesar Rp20 milliar pada dua tahun lalu. (*)
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Djuli Mambaya, di Jayapura, Jumat, mengatakan hal ini untuk memenuhi target pembangunan Presiden Joko Widodo yang belum lama ini mengunjungi Kabupaten Nabire.
"Pembangunan jalan menuju Bandara Douw Aturure di Distrik Wanggar merupakan bagian dari proyek PU Provinsi Papua tahun anggaran 2017 dan ditargetkan pada 2018 sudah diaspal," katanya.
Menurut Djuli, lokasi jalur menuju bandara juga merupakan ruas jalan Tempat Penimbunan Kayu (TPK) yang terletak dekat pengangkutan kapal di pantai yang sering disebut "Log Pond" milik salah satu perusahaan pada wilayah setempat.
"Dengan merupakan jalur `log pond` maka jalurnya harus dialihkan, pasalnya seharusnya perusahaan kayu tidak boleh melewati jalur menuju bandara karena akan merusak jalan," ujarnya.
Dengan demikian seharusnya perusahaan tersebut membuat jalur jalan sendiri, tidak bisa jalan untuk ke bandara dipakai untuk melewatkan kontainer kayu.
"Sedangkan untuk pembebasan lahan, hal tersebut merupakan urusan pemerintah daerah setempat," katanya.
Dia menambahkan, seingatnya sewaktu masih menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, pihaknyalah yang membiayai hal tersebut dan telah melakukan penimbunan dengan anggaran sebesar Rp20 milliar pada dua tahun lalu. (*)