Jayapura (Antaranews Papua) - Legisator Papua mendorong Gubernur Papua Lukas Enembe untuk menempatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas untuk mengelola saham Freeport yang dimiliki oleh pemprov setempat.
Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Carolus Bolly, di Jayapura, Jumat, mengatakan pihaknya berharap kepada gubernur agar personil yang nantinya ditempatkan pada BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah yakni PT. Papua Divestasi Mandiri adalah orang-orang yang menguasai bidang pertambangan.
"Orang-orang ini juga harus profesional dan memiliki kemampuan agar perusahaan ini ke depan bisa berjalan dengan baik," katanya.
Menurut Carolus, paskapenandatangan perjanjian dengan Freeport, maka secara teknis kedepan DPR Papua bersama BUMD akan duduk bersama dan menghitung berapa besaran total keikutsertaan saham Papua pada PT INALUM tersebut.
"Dari tiga persen saham itu, berapa besar kewajiban dari Pemprov Papua yang akan disetor, itu yang harus diketahui total nilainya," ujarnya.
Dia menjelaskan setelah penyertaan saham tersebut, lalu dihitung lagi kira-kira berapa tahun Pemprov Papua mendapat deviden (pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki).
"Besaran inilah yang nanti ke depan akan menjadi pendapatan Pemprov Papua, perkiraan keuntungan yang akan didapat bisa lebih besar dari dana Otsus yang diperoleh setiap tahun anggaran dari Pemerintah Pusat," katanya lagi.
Sebelumnya, Pemprov Papua dan Kabupaten Mimika resmi memiliki saham PT. Freeport sebesar 10 persen, hal tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Gubernur Papua Lukas Enembe, Bupati Mimika Eltinus Omaleng, dan Direktur Utama PT Inalum Budi Gunadi Sadikin di Kantor Kementerian Keuangan pada Jumat (12/1). (*)
Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Carolus Bolly, di Jayapura, Jumat, mengatakan pihaknya berharap kepada gubernur agar personil yang nantinya ditempatkan pada BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah yakni PT. Papua Divestasi Mandiri adalah orang-orang yang menguasai bidang pertambangan.
"Orang-orang ini juga harus profesional dan memiliki kemampuan agar perusahaan ini ke depan bisa berjalan dengan baik," katanya.
Menurut Carolus, paskapenandatangan perjanjian dengan Freeport, maka secara teknis kedepan DPR Papua bersama BUMD akan duduk bersama dan menghitung berapa besaran total keikutsertaan saham Papua pada PT INALUM tersebut.
"Dari tiga persen saham itu, berapa besar kewajiban dari Pemprov Papua yang akan disetor, itu yang harus diketahui total nilainya," ujarnya.
Dia menjelaskan setelah penyertaan saham tersebut, lalu dihitung lagi kira-kira berapa tahun Pemprov Papua mendapat deviden (pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki).
"Besaran inilah yang nanti ke depan akan menjadi pendapatan Pemprov Papua, perkiraan keuntungan yang akan didapat bisa lebih besar dari dana Otsus yang diperoleh setiap tahun anggaran dari Pemerintah Pusat," katanya lagi.
Sebelumnya, Pemprov Papua dan Kabupaten Mimika resmi memiliki saham PT. Freeport sebesar 10 persen, hal tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Gubernur Papua Lukas Enembe, Bupati Mimika Eltinus Omaleng, dan Direktur Utama PT Inalum Budi Gunadi Sadikin di Kantor Kementerian Keuangan pada Jumat (12/1). (*)