Jayapura (Antaranews Papua) - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua menyatakan dukungan partai politik kepada bakal pasangan calon untuk maju pilkada 2018 harus konsisten agar tidak memicu konflik kepentingan.
"Kami berharap dukungan partai politik harus konsisten, jangan membuat persoalan dukungan menjadi masalah besar dalam pilkada," kata Ketua KPU Adam Arisoy ketika dikonfirmasi dari Kota Jayapura, Senin terkait dukungan ganda sejumlah partai dan tidak konsisten.
Menurut dia, dukungan ganda partai politik pada pilkada kali ini dapat dilihat di Kabupaten Jayawijaya, Puncak dan Paniai, dimana ada beberapa pasangan calon yang menerima dukungan ganda.
"Di Kabupaten Puncak itu ada dua bakal pasangan calon, tapi dokumen yang harus dicek keasliannya karena dukungan partai kepada bakal pasangan calon tidak konsisten. Contoh memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon, setelah itu mencabut dan berikan kepada pasangan calon lain, apalagi didalam keputusan partai tidak menjelaskan bahwa dukungan dahulu dibatalkan," katanya.
Inilah, kata dia, KPU setempat bersama KPU provinsi harus memeriksa lagi dengan cermat serta harus berkoordinasi ke pusat terkait dukungan partai yang tidak konsisten dan ganda.
"Di Jayawijaya juga demikian, dukungan yang diberikan kepada petahana Jhon Richard Banua-Marthin Yogobi dicabut dan dikasih ke pasangan Bartolomius Paragaye-Ronny Elopere. Ini juga terjadi di Puncak, kami harap partai harus konsisten," katanya.
Dukungan ganda dan tidak konsisten dari partai politik, kata Adam pernah terjadi pada pilkada jild II 2017 di Kota Jayapura dan beberapa daerah lainnya.
"Jangan seperti PKPI pada pilkada kemarin yang membuat masalah besar di Papua. Dan ini, jangan lagi ada partai lain buat yang sama pada pilkada kali ini. Di Paniai juga demikian, ada PPP yang berikan dukungan kepada pasangan calon padahal pengurusnya tidak sah," katanya.
Untuk itu, Adam meminta agar dukungan partai tidak membuat polemik atau konflik pada pesta demokrasi di Bumi Cenderawasih.
"Kami harapkan partai bisa menyelesaikan hal ini. Di Paniai juga ada dualisme dukungan kepada bakal pasangan calon tanpa kejelasan B1KWK, ini bisa buat kerawanan yang tinggi, teruratama di Puncak, Jayawijaya, dan Paniai," katanya.
Konflik pilkada, kata Adam, pernah terjadi di Kabupaten Puncak pada lima tahun lalu ketika itu ada dualisme dukungan partai yang berujung puluhan orang luka-luka dan meninggal.
"Kini di Puncak berpotensi demikian, petahana yang jabat bupati dan petahana yang wakil bupati. Kami harapkan kejadian lima tahun lalu tidak terulang, karena luka lama ini bisa terjadi," katanya.
Adam menambahkan, KPU Jayawijaya dan Puncak akan membuka pendaftaran ulang, dan perpanjangan waktu pendaftaran peserta pilkada jilid III 2018.
"Puncak dibuka ulang, kalau Jayawijaya perpanjangan pendaftaran ulang karena hanya muncul satu pasangan calon," katanya. (*)
"Kami berharap dukungan partai politik harus konsisten, jangan membuat persoalan dukungan menjadi masalah besar dalam pilkada," kata Ketua KPU Adam Arisoy ketika dikonfirmasi dari Kota Jayapura, Senin terkait dukungan ganda sejumlah partai dan tidak konsisten.
Menurut dia, dukungan ganda partai politik pada pilkada kali ini dapat dilihat di Kabupaten Jayawijaya, Puncak dan Paniai, dimana ada beberapa pasangan calon yang menerima dukungan ganda.
"Di Kabupaten Puncak itu ada dua bakal pasangan calon, tapi dokumen yang harus dicek keasliannya karena dukungan partai kepada bakal pasangan calon tidak konsisten. Contoh memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon, setelah itu mencabut dan berikan kepada pasangan calon lain, apalagi didalam keputusan partai tidak menjelaskan bahwa dukungan dahulu dibatalkan," katanya.
Inilah, kata dia, KPU setempat bersama KPU provinsi harus memeriksa lagi dengan cermat serta harus berkoordinasi ke pusat terkait dukungan partai yang tidak konsisten dan ganda.
"Di Jayawijaya juga demikian, dukungan yang diberikan kepada petahana Jhon Richard Banua-Marthin Yogobi dicabut dan dikasih ke pasangan Bartolomius Paragaye-Ronny Elopere. Ini juga terjadi di Puncak, kami harap partai harus konsisten," katanya.
Dukungan ganda dan tidak konsisten dari partai politik, kata Adam pernah terjadi pada pilkada jild II 2017 di Kota Jayapura dan beberapa daerah lainnya.
"Jangan seperti PKPI pada pilkada kemarin yang membuat masalah besar di Papua. Dan ini, jangan lagi ada partai lain buat yang sama pada pilkada kali ini. Di Paniai juga demikian, ada PPP yang berikan dukungan kepada pasangan calon padahal pengurusnya tidak sah," katanya.
Untuk itu, Adam meminta agar dukungan partai tidak membuat polemik atau konflik pada pesta demokrasi di Bumi Cenderawasih.
"Kami harapkan partai bisa menyelesaikan hal ini. Di Paniai juga ada dualisme dukungan kepada bakal pasangan calon tanpa kejelasan B1KWK, ini bisa buat kerawanan yang tinggi, teruratama di Puncak, Jayawijaya, dan Paniai," katanya.
Konflik pilkada, kata Adam, pernah terjadi di Kabupaten Puncak pada lima tahun lalu ketika itu ada dualisme dukungan partai yang berujung puluhan orang luka-luka dan meninggal.
"Kini di Puncak berpotensi demikian, petahana yang jabat bupati dan petahana yang wakil bupati. Kami harapkan kejadian lima tahun lalu tidak terulang, karena luka lama ini bisa terjadi," katanya.
Adam menambahkan, KPU Jayawijaya dan Puncak akan membuka pendaftaran ulang, dan perpanjangan waktu pendaftaran peserta pilkada jilid III 2018.
"Puncak dibuka ulang, kalau Jayawijaya perpanjangan pendaftaran ulang karena hanya muncul satu pasangan calon," katanya. (*)