Jayapura (Antaranews Papua) - Tim dari Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menggelar pertemuan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua terkait pengelolaan keuangan.

Pertemuan yang diikuti oleh perwakilan dari kabupaten/kota dan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Papua tersebut dilaksanakan di Gedung Sasana Karya, Jumat.

Ketua Tim BAP DPD Ahmad Sadeli Karim mengatakan pihaknya mengapresiasi Pemprov Papua yang konsisten dalam mengerjakan reformasi birokrasi dan telah banyak kemajuan.

"Kemajuan ini terutama dengan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang cukup baik pada dua tahun belakangan yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," katanya.

Menurut Ahmad, hal ini sebenarnya sulit dilakukan, namun Pemprov Papua berhasil mengerjakannya sehingga diharapkan ke depan dapat menjadi contoh yang baik untuk wilayah lainnya.

"Dengan tugas BAP yang bekerja mendampingi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan diharapkan kekayaan Papua ini bisa dinikmati dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyatnya sendiri," ujarnya.

Dia berharap ada perbaikan opini dari kabupaten/kota di Provinsi Papua ke depannya.

Senada dengan Ahmad Sadeli Karim, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen mengatakan diharapkan dari kunjungan tersebut dapat meningkatkan kinerja dari inspektorat setiap kabupaten/kota di wilayahnya.

"Dalam kunjungan ini kami diarahkan untuk bagaimana mengelola keuangan dengan baik juga melibatkan BPK serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)," katanya. (*)