Jayapura (Antaranews Papua) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Papua mewaspadai adanya peluang peningkatan peredaran uang palsu menjelang penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 karena di momentum tersebut diyakini peredaran uang juga meningkat.

"Biasanya saat Pilkada ada peningkatan ekonomi, entah itu untuk membuat spanduk, kaus, atribut kampanye, dan lain-lain. Biasanya itu ada yang memanfaatkan untuk menggunakan uang palsu," ujar Kepala KPw BI Papua Joko Supratikto, di Jayapura, Selasa.

Ia menjelaskan oknum-oknum yang mengedarkan uang palsu cenderung menyasar masyarakat yang tingkat pendidikannya kurang baik, seperti para pedagang di pasar.

Oleh karena itu, ia memastikan BI akan segera melakukan sosialisasi di dua pasar yang ada di Kota Jayapura agar mereka dapat segera mengetahui cara mengenali uang asli dan palsu.

"Edukasi ke masyarakat akan kita lakukan dalam waktu dekat dengan menyebar liflet di Pasar Hamadi dan Pasar Youtefa mengenai cara bagaimana mengenali keaslian rupiah," kata dia.

"Kalau kita mengumpulkan mereka secara khusus agak sulit, makanya kita memilih lewat liflet dan media massa," sambungnya.

Sebelumnya, Deputi KPw BI Provinsi Papua Fauzan menyebut jumlah uang yang diragukan keasliannya pada 2016 sebanyak 103 lembar, pada 2017 sebanyak 136 lembar dan selama Januari 2018 tiga lembar.

Fauzan mengingatkan semua pihak untuk mempraktikan cara mengenali ciri-ciri keaslian uang rupiah yaitu 3D yakni dilihat, melalui warna dan benang pengaman, diraba, nilai nominal, angka nominal, lambang Burung Garuda dan Frasa NKRI serta gambar utama pahlawan akan terasa kasar bila diraba.

Selanjutnya, diterawang, terdapat tanda air berupa gambar pahlawan apabila diarahkan kearah cahaya dan gambar saling isi/rectoverso berupa logo BI akan terlihat secara utuh apabila diterawang ke arah cahaya. (*)

Pewarta : Dhias Suwandi
Editor : Anwar Maga
Copyright © ANTARA 2024