Jayapura (Antaranews Papua) - Penjabat Sementara Gubernur Papua Soedarmo meminta aparatur sipil negara (ASN) di Bumi Cenderawasih untuk bersikap netral dalam pilkada serentak 2018.
"Satu hal yang harus kita lakukan, adalah netralitas dari pada seluruh ASN atau PNS di lingkup Provinsi Papua maupun di tingkat kabupaten/kota," kata Soedarmo, di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa.
Dia menegaskan bahwa para ASN atau PNS di lingkup Provinsi Papua harus bersikap netral selama pelaksanaan pentahapan pilkada 2018, tidak melaksanakan politik praktis atau memberikan dukungan kepada kandidat tertentu.
"Silahkan kalau mau memilih, karena mereka (ASN,red) punya hak untuk memilih, tetapi tidak laksanakan politik praktis, artinya tidak memberikan dukungan pada saat kampanye," katanya.
Mantan Plt Gubernur Aceh itu juga menekankan agar para ASN atau PNS di provinsi paling timur Indonesia itu agar tidak menggunakan, meminjamkan kendaraan dinas atau alat negara untuk kampanye bagi kandidat tertentu karena ada sanksi tegas yang menanti.
"Termasuk memberikan atau meminjamkan fasilitas negara, karena ada sanksi yang sudah ditetapkan sebagaimana UU ASN atau pegawai, saya harap ini tidak terjadi di Papua," katanya.
"Sekali lagi, saya tegas soal ini. Siapapun yang melanggar hal ini akan ditindak sebagaimana undang-undang yang berlaku, ASN itu netral," katanya lagi.
Pilkada serentak 2018 di Provinsi Papua diikuti oleh dua pasangan calon yakni kandidat petahana Lukas Enembe-Klemen Tinal dan John Wempi Wetipo-Habel Melkias Suwae. (*)
"Satu hal yang harus kita lakukan, adalah netralitas dari pada seluruh ASN atau PNS di lingkup Provinsi Papua maupun di tingkat kabupaten/kota," kata Soedarmo, di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa.
Dia menegaskan bahwa para ASN atau PNS di lingkup Provinsi Papua harus bersikap netral selama pelaksanaan pentahapan pilkada 2018, tidak melaksanakan politik praktis atau memberikan dukungan kepada kandidat tertentu.
"Silahkan kalau mau memilih, karena mereka (ASN,red) punya hak untuk memilih, tetapi tidak laksanakan politik praktis, artinya tidak memberikan dukungan pada saat kampanye," katanya.
Mantan Plt Gubernur Aceh itu juga menekankan agar para ASN atau PNS di provinsi paling timur Indonesia itu agar tidak menggunakan, meminjamkan kendaraan dinas atau alat negara untuk kampanye bagi kandidat tertentu karena ada sanksi tegas yang menanti.
"Termasuk memberikan atau meminjamkan fasilitas negara, karena ada sanksi yang sudah ditetapkan sebagaimana UU ASN atau pegawai, saya harap ini tidak terjadi di Papua," katanya.
"Sekali lagi, saya tegas soal ini. Siapapun yang melanggar hal ini akan ditindak sebagaimana undang-undang yang berlaku, ASN itu netral," katanya lagi.
Pilkada serentak 2018 di Provinsi Papua diikuti oleh dua pasangan calon yakni kandidat petahana Lukas Enembe-Klemen Tinal dan John Wempi Wetipo-Habel Melkias Suwae. (*)