Jayapura (Antaranews Papua) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua mengantisipasi adanya peningkatan kebutuhan uang tunai menjelang pelaksanaan Pilkada Gubernur Papua dan pilkada di delapan kabupaten lainnya.
"Biasanya pada bulan yang normal BI menyediakan uang tunai Rp1 triliun-Rp2 triliun, di momen-momen tertentu biasanya menjadi Rp3 triliun-Rp5 triliun," ujar Kepala KPw BI Papua Joko Supratikto, di Jayapura, Sabtu.
Ia menjelaskan segala kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pilkada akan membuat aktivitas perekonomian meningkat sehingga kebutuhan akan uang tunai pun bertambah dibandingkan dengan waktu normal.
"Diperkirakan tahun ini dengan adanya banyak kegiatan akan ada peningkatan. Yang jelas kita sudah antisipasi walau diyakini peningkatannya tidak sebesar seperti saat Lebaran atau akhir tahun," kata dia.
Joko berharap segala transaksi yang berkaitan dengan pilkada berjalan lancar dan bila memungkinkan menggunakan transaksi nontunai.
Menurut dia, transaksi nontunai lebih baik dari sisi hukum karena bisa terlacak sehingga mengurangi kemungkinan kebocoran.
Sebelumnya, Joko sempat mengungkapkan BI mewaspadai adanya peluang peningkatan peredaran uang palsu menjelang penyelenggaraan pilkada serentak 2018 karena pada peristiwa tersebut diyakini peredaran uang juga meningkat.
Ia menjelaskan oknum-oknum yang mengedarkan uang palsu cenderung menyasar masyarakat yang tingkat pendidikannya kurang baik, seperti para pedagang di pasar.
Oleh karena itu, ia memastikan BI akan segera melakukan sosialisasi di dua pasar di Kota Jayapura agar mereka dapat segera mengetahui cara mengenali uang asli dan palsu.
"Edukasi ke masyarakat akan kita lakukan dalam waktu dekat dengan menyebar liflet di Pasar Hamadi dan Pasar Youtefa mengenai cara bagaimana mengenali keaslian rupiah," kata dia.(*)
"Biasanya pada bulan yang normal BI menyediakan uang tunai Rp1 triliun-Rp2 triliun, di momen-momen tertentu biasanya menjadi Rp3 triliun-Rp5 triliun," ujar Kepala KPw BI Papua Joko Supratikto, di Jayapura, Sabtu.
Ia menjelaskan segala kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pilkada akan membuat aktivitas perekonomian meningkat sehingga kebutuhan akan uang tunai pun bertambah dibandingkan dengan waktu normal.
"Diperkirakan tahun ini dengan adanya banyak kegiatan akan ada peningkatan. Yang jelas kita sudah antisipasi walau diyakini peningkatannya tidak sebesar seperti saat Lebaran atau akhir tahun," kata dia.
Joko berharap segala transaksi yang berkaitan dengan pilkada berjalan lancar dan bila memungkinkan menggunakan transaksi nontunai.
Menurut dia, transaksi nontunai lebih baik dari sisi hukum karena bisa terlacak sehingga mengurangi kemungkinan kebocoran.
Sebelumnya, Joko sempat mengungkapkan BI mewaspadai adanya peluang peningkatan peredaran uang palsu menjelang penyelenggaraan pilkada serentak 2018 karena pada peristiwa tersebut diyakini peredaran uang juga meningkat.
Ia menjelaskan oknum-oknum yang mengedarkan uang palsu cenderung menyasar masyarakat yang tingkat pendidikannya kurang baik, seperti para pedagang di pasar.
Oleh karena itu, ia memastikan BI akan segera melakukan sosialisasi di dua pasar di Kota Jayapura agar mereka dapat segera mengetahui cara mengenali uang asli dan palsu.
"Edukasi ke masyarakat akan kita lakukan dalam waktu dekat dengan menyebar liflet di Pasar Hamadi dan Pasar Youtefa mengenai cara bagaimana mengenali keaslian rupiah," kata dia.(*)