Timika (Antaranews Papua) - Pihak Instalasi Farmasi Kesehatan (IFK) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua menyatakan stok obat malaria aman hingga Juni 2018.
"Obat malaria kita cukup sampai bulan Juni. Kami menghitung kebutuhan dan ajukan permintaan obat berdasarkan jumlah kasus. Yang tahu kasus itu orang program di Dinkes, kami di sini urusannya hanya logistik. Makanya kami selalu koordinasi," kata Kepala IFK Kabupaten Mimika Nasriah SSi Apt di Timika, Rabu.
Namun jika ada lonjakan kasus malaria, maka tak menutup kemungkinan Dinkes Mimika meminta IFK mengajukan permintaan obat ke Dinkes Provinsi.
IFK kemudian akan menghitung kebutuhan obat berdasarkan laporan jumlah kasus dari bagian program malaria Dinkes Mimika, katanya.
"Tapi di Dinkes Provinsi pun kami dievaluasi, tidak semerta-merta yang diberikan itu sesuai permintaan yang kami ajukan," katanya.
Warga dapat memperoleh obat malaria dengan mudah sebab di Timika juga tersedia di klinik-klinik swasta. Obat malaria merupakan obat program dari Kementerian Kesehatan.
itu, Nasriah mengatakan, peredaran obat di klinik swasta khusus bagi klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dan peredaran obat itu bukan kewenangan atau kebijakan IFK.
Menurutnya, IFK hanya menerima pengajuan kebutuhan obat malaria dari Puskesmas sudah termasuk kebutuhan untuk seluruh klinik swasta di wilayah kerjanya.
Intinya, permintaan kebutuhan obat malaria klinik swasta dijukan ke IFK sebagai kebutuhan Puskesmas. Padahal sebenarnya, peruntukan obat itu untuk klinik swasta.
"Itu kebijakan orang program, sekali lagi saya bilang saya hanya orang logistik. Kebijakan orang program mau salurkan kemana itu bukan kewenangan saya. Laporan saya ke pusat tahunya cuma pemakaian Puskesmas," ungkap Nasriah. (*)
"Obat malaria kita cukup sampai bulan Juni. Kami menghitung kebutuhan dan ajukan permintaan obat berdasarkan jumlah kasus. Yang tahu kasus itu orang program di Dinkes, kami di sini urusannya hanya logistik. Makanya kami selalu koordinasi," kata Kepala IFK Kabupaten Mimika Nasriah SSi Apt di Timika, Rabu.
Namun jika ada lonjakan kasus malaria, maka tak menutup kemungkinan Dinkes Mimika meminta IFK mengajukan permintaan obat ke Dinkes Provinsi.
IFK kemudian akan menghitung kebutuhan obat berdasarkan laporan jumlah kasus dari bagian program malaria Dinkes Mimika, katanya.
"Tapi di Dinkes Provinsi pun kami dievaluasi, tidak semerta-merta yang diberikan itu sesuai permintaan yang kami ajukan," katanya.
Warga dapat memperoleh obat malaria dengan mudah sebab di Timika juga tersedia di klinik-klinik swasta. Obat malaria merupakan obat program dari Kementerian Kesehatan.
itu, Nasriah mengatakan, peredaran obat di klinik swasta khusus bagi klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dan peredaran obat itu bukan kewenangan atau kebijakan IFK.
Menurutnya, IFK hanya menerima pengajuan kebutuhan obat malaria dari Puskesmas sudah termasuk kebutuhan untuk seluruh klinik swasta di wilayah kerjanya.
Intinya, permintaan kebutuhan obat malaria klinik swasta dijukan ke IFK sebagai kebutuhan Puskesmas. Padahal sebenarnya, peruntukan obat itu untuk klinik swasta.
"Itu kebijakan orang program, sekali lagi saya bilang saya hanya orang logistik. Kebijakan orang program mau salurkan kemana itu bukan kewenangan saya. Laporan saya ke pusat tahunya cuma pemakaian Puskesmas," ungkap Nasriah. (*)