Wamena (Antaranews Papua) - Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia Provinsi Papua dan Papua Barat merekomendasikan lima hal kepada Presiden Joko Widodo pada Rapat Kerja Nasional II yang berlangsung di Jakarta, Selasa, (27/3).
Ketua Adkasi Papua Terius Yigibalon melalui siaran pers yang diterima Antara di Wamena, Rabu, mengharapkan sejumlah rekomendasi dari Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) Papua dan Papua barat mendapat kebijakan dari pemerintah pusat.
Pertama yang disebutkan percepatan pembangunan dan memperpendek rentang kendali pemerintah kepada masyarakat, berupa pemekaran kabupaten.
"Karena bagi kami akan jauh lebih tepat sasaran pemekaran kabupaten dan kampung dibanding provinsi. Sehingga kami harapkan dalam waktu dekat tinjau ulang, dan bila perlu cabut moratorium," katanya.
Kedua adalah terkait penyempurnaan UU Otonomi Khusus Plus yang diperjuangkan pemerintah provinsi Papua sebab hal itu merupakan hasil kajian dan usulan dari akademisi serta masukan dari berbagai komponen di Papua.
"Ketiga, soal honorer K1 dan K2 perlu diperjuangkan karena sebagian besar di Papua itu honorer sehingga kami Adkasi Papua harapkan hal ini menjadi perhatian, terutama honorer guru, tenaga medis. Ini perlu diprioritaskan untuk menjadi pegawai negeri," katanya.
Ketua DPRD Kabupaten Lanny Jaya itu mengatakan, keempat adalah terkait standarisasi harga sebab DPRD melihat meski adanya kebijakan pemerintah pusat. Misalnya terkait harga BBM namun tetap saja harganya tidak stabil sehingga perlu lembaga khusus untuk memantau standarisasi harga.
"Terutama harga BBM dan harga kebutuhan masyarakat di Papua dan Papua Barat. Terutama di daerah yang dijangkau pesawat, subsidi itu berlaku ketika Presiden hadir di daerah, tapi kalau tidak ada, harga kembali naik," katanya
Kelima adalah Adkasi meminta pemilihan kepala daerah dilakukan lewat DPRD, sebab mereka menilai jika pemilihan dilakukan secara langsung oleh masyarakat maka banyak menimbulkan persoalan.
"Fakta di Papua, selain penyerapan yang memang boros, tapi juga terjadi konflik baik konflik antar suku, keluarga, golongan dan ini berkepenjangan sehingga untuk menghentikan itu, salah satu cara adalah kembalikan ke DPRD," katanya. (*)
Ketua Adkasi Papua Terius Yigibalon melalui siaran pers yang diterima Antara di Wamena, Rabu, mengharapkan sejumlah rekomendasi dari Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) Papua dan Papua barat mendapat kebijakan dari pemerintah pusat.
Pertama yang disebutkan percepatan pembangunan dan memperpendek rentang kendali pemerintah kepada masyarakat, berupa pemekaran kabupaten.
"Karena bagi kami akan jauh lebih tepat sasaran pemekaran kabupaten dan kampung dibanding provinsi. Sehingga kami harapkan dalam waktu dekat tinjau ulang, dan bila perlu cabut moratorium," katanya.
Kedua adalah terkait penyempurnaan UU Otonomi Khusus Plus yang diperjuangkan pemerintah provinsi Papua sebab hal itu merupakan hasil kajian dan usulan dari akademisi serta masukan dari berbagai komponen di Papua.
"Ketiga, soal honorer K1 dan K2 perlu diperjuangkan karena sebagian besar di Papua itu honorer sehingga kami Adkasi Papua harapkan hal ini menjadi perhatian, terutama honorer guru, tenaga medis. Ini perlu diprioritaskan untuk menjadi pegawai negeri," katanya.
Ketua DPRD Kabupaten Lanny Jaya itu mengatakan, keempat adalah terkait standarisasi harga sebab DPRD melihat meski adanya kebijakan pemerintah pusat. Misalnya terkait harga BBM namun tetap saja harganya tidak stabil sehingga perlu lembaga khusus untuk memantau standarisasi harga.
"Terutama harga BBM dan harga kebutuhan masyarakat di Papua dan Papua Barat. Terutama di daerah yang dijangkau pesawat, subsidi itu berlaku ketika Presiden hadir di daerah, tapi kalau tidak ada, harga kembali naik," katanya
Kelima adalah Adkasi meminta pemilihan kepala daerah dilakukan lewat DPRD, sebab mereka menilai jika pemilihan dilakukan secara langsung oleh masyarakat maka banyak menimbulkan persoalan.
"Fakta di Papua, selain penyerapan yang memang boros, tapi juga terjadi konflik baik konflik antar suku, keluarga, golongan dan ini berkepenjangan sehingga untuk menghentikan itu, salah satu cara adalah kembalikan ke DPRD," katanya. (*)