Timika (Antaranews Papua) - Manajemen PT Freeport Indonesia akan menutup operasional tambang emas terbuka di Grasberg, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, sehingga produksi perusahaan tambang asal Amerika itu akan berkurang drastis mulai tahun depan.
EVP Sustainable Development PT Freeport Indonesia Sony Prasetyo, di Timika, Senin, mengatakan produksi Freeport pada 2019 akan berkurang sebanyak 80 ribu ton per hari dari yang sebelumnya bisa mencapai 200-an ribu ton per harinya.
"Ini kondisi teknis, tambang terbuka di Grassberg sudah mau tutup. 2019 diperkirakan berhenti, sekarang sudah tidak bisa lagi dieksploitasi. Satu-satunya jalan yaitu kita eksploitasi dari bawah atau underground," kata Sony.
Sementara itu, kata Sony, eksploitasi di bawah tanah belum siap sebab masih ada yang harus diselesaikan, diantaranya adalah perizinan pertambangannya.
Kendati demikian, jikalau pemerintah memberikan izin eksploitasi, tambang bawah tanah, maka belum bisa maksimal sampai 2021 atau 2023.
"Jadi ini masalah wajar karena ini berkaitan dengan aturan dan jelas berdampak pada produksi sebab tambang terbuka mulai berkurang sedangkan under ground belum maksimal, untuk itu butuh waktu," ujarnya.
Dengan situasi tersebut, Sony mengakui akan berdampak pada beberapa hal terkait seperti pendapatan termasuk dukungan dana kemitraan ke LPMAK.
"Untuk itu saya ingatkan LPMAK untuk bisa bersiap-siap mulai tahun 2019 mereka harus efisien gunakan dana yang ada. Program jangan muluk-muluk," ujarnya.
Selain itu, ketika ditanya terkait adanya kemungkinan efisiensi karyawan, kata Sony, hal tersebut tidak mudah.
Ia mengakui belum melihat kemungkinan itu terjadi sebab karyawan bagi Freeport adalah aset yang berharga.
"Saya belum melihat itu. Bagi perusahaan ini, karyawan adalah aset yang berharga jadi tidak akan mudah. Itu wajar aja dalam bagaimana efisiensi dalam bisnis tapi sekali lagi yang saya sampaikan adalah bahwa tidak akan mudah apalagi sampai PHK. Mungkin itu jauh," katanya.
Untuk itu, ia berharap agar pemerintah dan tim perundingan PT Freeport tidak terlalu lama memutuskan sejumlah persoalan terkait sebab jika tidak maka jangan sampai berdampak pada karyawan, keluarga dan masyarakat. (*)
EVP Sustainable Development PT Freeport Indonesia Sony Prasetyo, di Timika, Senin, mengatakan produksi Freeport pada 2019 akan berkurang sebanyak 80 ribu ton per hari dari yang sebelumnya bisa mencapai 200-an ribu ton per harinya.
"Ini kondisi teknis, tambang terbuka di Grassberg sudah mau tutup. 2019 diperkirakan berhenti, sekarang sudah tidak bisa lagi dieksploitasi. Satu-satunya jalan yaitu kita eksploitasi dari bawah atau underground," kata Sony.
Sementara itu, kata Sony, eksploitasi di bawah tanah belum siap sebab masih ada yang harus diselesaikan, diantaranya adalah perizinan pertambangannya.
Kendati demikian, jikalau pemerintah memberikan izin eksploitasi, tambang bawah tanah, maka belum bisa maksimal sampai 2021 atau 2023.
"Jadi ini masalah wajar karena ini berkaitan dengan aturan dan jelas berdampak pada produksi sebab tambang terbuka mulai berkurang sedangkan under ground belum maksimal, untuk itu butuh waktu," ujarnya.
Dengan situasi tersebut, Sony mengakui akan berdampak pada beberapa hal terkait seperti pendapatan termasuk dukungan dana kemitraan ke LPMAK.
"Untuk itu saya ingatkan LPMAK untuk bisa bersiap-siap mulai tahun 2019 mereka harus efisien gunakan dana yang ada. Program jangan muluk-muluk," ujarnya.
Selain itu, ketika ditanya terkait adanya kemungkinan efisiensi karyawan, kata Sony, hal tersebut tidak mudah.
Ia mengakui belum melihat kemungkinan itu terjadi sebab karyawan bagi Freeport adalah aset yang berharga.
"Saya belum melihat itu. Bagi perusahaan ini, karyawan adalah aset yang berharga jadi tidak akan mudah. Itu wajar aja dalam bagaimana efisiensi dalam bisnis tapi sekali lagi yang saya sampaikan adalah bahwa tidak akan mudah apalagi sampai PHK. Mungkin itu jauh," katanya.
Untuk itu, ia berharap agar pemerintah dan tim perundingan PT Freeport tidak terlalu lama memutuskan sejumlah persoalan terkait sebab jika tidak maka jangan sampai berdampak pada karyawan, keluarga dan masyarakat. (*)