Jayapura (Antaranews Papua) - Penjabat Gubernur Papua Soedarmo menyayangkan ketidakhadiran sebagian besar bupati dan wali kota pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di lingkungan pemerintah provinsi setempat.
"Dari 29 kabupaten/kota se-Papua yang hadir hanya 12 orang bupati, jadi belum 50 persen yang hadir," ujar purnawirawan TNI tersebut di Jayapura, Jumat.
Menurut Soedarmo, pihaknya memberikan apresiasi yang tinggi kepada para kepala daerah yang sudah hadir pada musrenbang tersebut.
"Musrenbang ini merupakan program penyatuan untuk mensinergikan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, disertai harapan apabila program-program ini sudah jadi maka sasaran ini akan bisa terwujud di mana harus dikomandoi oleh para kepala daerah," katanya.
Dia menjelaskan selain itu juga kehadiran para bupati/walikota diharapkan dapat memahami??betul tentang program-program apa yang harus dilakukan oleh OPDnya masing-masing.
"Penyelenggaraan musrenbang provinsi merupakan tahapan yang harus dilakukan secara bersama-sama dengan seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan di tingkat provinsi untuk membicarakan prioritas-prioritas pembangunan dan berbagai permasalahannya," ujarnya lagi.
Dia menambahkan terutama dalam mengintegrasikan, mensinergikan program-program pembangunan antara provinsi, kabupaten/kota khususnya tentang program dan kegiatan prioritas yang bersifat penting juga mendesak untuk segera dilaksanakan serta yang mempunyai dampak nyata, terukur, langsung dirasakan oleh masyarakat.
"Musrenbang ini juga mempunyai makna yang strategis, karena akan membicarakan dan mendiskusikan penyelenggaraan pemerintahan juga pembangunan Provinsi Papua khususnya lagi membahas arah kebijakan serta prioritas pembangunan pada 2019," katanya lagi. (*)
"Dari 29 kabupaten/kota se-Papua yang hadir hanya 12 orang bupati, jadi belum 50 persen yang hadir," ujar purnawirawan TNI tersebut di Jayapura, Jumat.
Menurut Soedarmo, pihaknya memberikan apresiasi yang tinggi kepada para kepala daerah yang sudah hadir pada musrenbang tersebut.
"Musrenbang ini merupakan program penyatuan untuk mensinergikan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, disertai harapan apabila program-program ini sudah jadi maka sasaran ini akan bisa terwujud di mana harus dikomandoi oleh para kepala daerah," katanya.
Dia menjelaskan selain itu juga kehadiran para bupati/walikota diharapkan dapat memahami??betul tentang program-program apa yang harus dilakukan oleh OPDnya masing-masing.
"Penyelenggaraan musrenbang provinsi merupakan tahapan yang harus dilakukan secara bersama-sama dengan seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan di tingkat provinsi untuk membicarakan prioritas-prioritas pembangunan dan berbagai permasalahannya," ujarnya lagi.
Dia menambahkan terutama dalam mengintegrasikan, mensinergikan program-program pembangunan antara provinsi, kabupaten/kota khususnya tentang program dan kegiatan prioritas yang bersifat penting juga mendesak untuk segera dilaksanakan serta yang mempunyai dampak nyata, terukur, langsung dirasakan oleh masyarakat.
"Musrenbang ini juga mempunyai makna yang strategis, karena akan membicarakan dan mendiskusikan penyelenggaraan pemerintahan juga pembangunan Provinsi Papua khususnya lagi membahas arah kebijakan serta prioritas pembangunan pada 2019," katanya lagi. (*)