Timika (Antaranews Papua) - Tim Asistensi dan Supervisi Pilkada Serentak 2018 Mabes Polri dipimpin Brigjen Agung Makbul memantau situasi keamanan di Kabupaten Mimika, dua hari setelah Pilkada Gubernur Papua dan Pilkada Bupati Mimika, Jumat.
Saat tiba di Timika, Jumat, Brigjen Agung Makbul didampingi Kombes Heb Dehen dan Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto langsung menuju Gedung Eme Neme Yauware yang dijadikan tempat pengembalian kotak suara dan logistik pilkada lainnya.
"Kami ditugaskan untuk memantau Pilkada Serentak 2018 di wilayah hukum Polda Papua. Kami sudah pantau di Keerom, Sentani, Wamena, Jayapura dan Mimika saat ini," kata Brigjen Agung Makbul.
Menurut dia, secara umum pelaksanaan pilkada serentak di Papua berjalan aman dan kondusif.
Meski beberapa gangguan terjadi, namun masih bisa ditangani oleh aparat keamanan dan pihak penyelenggara pemilu.
"Untuk situasi di Papua ini kita memang perlu ekstra dibandingkan dengan daerah lain. Tentu saja segala kemungkinan telah diantisipasi oleh pimpinan di Jakarta, sehingga sejauh ini situasi masih aman terkendali," katanya lagi.
Secara khusus Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah memerintahkan jajarannya melalui Tim Asistensi dan Supervisi Pilkada Serentak untuk menilai dan memastikan seluruh tahapan pilkada di seluruh daerah berjalan sesuai rencana.
"Jadi tidak dilepas begitu saja bahwa ada kapolda dan kapolres di masing-masing wilayah. Tidak seperti itu, Kapolri tetap menurunkan stafnya untuk membantu melakukan asistensi apabila ada hal-hal yang sifatnya emergensi," ujar Brigjen Agung.
Ia menambahkan, masing-masing daerah di Papua terdapat temuan yang berbeda-beda, seperti minim partisipasi publik dalam memberikan hak pilih, kemudian beberapa daerah yang dihadapkan dengan masalah keamanan.
Seperti di Abepura, Jayapura, katanya, dari sekitar 600-an pemilih atau DPT, warga yang hadir di TPS memberikan hak pilih hanya setengahnya atau paling banyak 400-500 pemilih.
Kasus seperti itu juga terjadi di beberapa daerah lain di Papua. Sedangkan dua kabupaten yang sempat menunda pemungutan suara yaitu Kabupaten Paniai dan Kabupaten Nduga, Agung memastikan telah ditangani oleh pihak penyelenggara pemilu maupun aparat keamanan untuk wilayah yang eskalasi keamanannya cukup tinggi.
Aparat keamanan TNI dan Polri mengawal ketat distribusi logistik pilkada ke Kenyam, Nduga untuk dilakukan pemungutan suara susulan, setelah sempat ditunda akibat teror penembakan oleh kelompok sipil bersenjata di wilayah itu.
"Kemarin kami sudah kirim logistik pemilu ke Nduga. Bahkan pak Kapolda Papua bersama Pangdam Cenderawasih dan Penjabat Gubernur Papua Jumat pagi sudah berangkat ke Nduga. Informasinya sudah dilakukan pemungutan suara susulan di sana," katanya lagi.
Tim Mabes Polri juga telah memantau langsung proses pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 05, Distrik Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya pada Kamis (28/6).
PSU dilakukan setelah Ketua KPPS setempat membawa lari kotak suara dan mencoblos seluruh surat suara untuk pemilihan bupati maupun gubernur.
"Karena tidak ada lagi surat suara di TPS tersebut setelah dicoblos semua oleh Ketua KPPS, akhirnya PSU baru dilakukan sehari setelah pencoblosan. Sebelumnya sebanyak 600 surat suara dibawa lari. Tentu saja yang bersangkutan akan diproses hukum," ujar Brigjen Agung.
Saat tiba di Timika, Jumat, Brigjen Agung Makbul didampingi Kombes Heb Dehen dan Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto langsung menuju Gedung Eme Neme Yauware yang dijadikan tempat pengembalian kotak suara dan logistik pilkada lainnya.
"Kami ditugaskan untuk memantau Pilkada Serentak 2018 di wilayah hukum Polda Papua. Kami sudah pantau di Keerom, Sentani, Wamena, Jayapura dan Mimika saat ini," kata Brigjen Agung Makbul.
Menurut dia, secara umum pelaksanaan pilkada serentak di Papua berjalan aman dan kondusif.
Meski beberapa gangguan terjadi, namun masih bisa ditangani oleh aparat keamanan dan pihak penyelenggara pemilu.
"Untuk situasi di Papua ini kita memang perlu ekstra dibandingkan dengan daerah lain. Tentu saja segala kemungkinan telah diantisipasi oleh pimpinan di Jakarta, sehingga sejauh ini situasi masih aman terkendali," katanya lagi.
Secara khusus Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah memerintahkan jajarannya melalui Tim Asistensi dan Supervisi Pilkada Serentak untuk menilai dan memastikan seluruh tahapan pilkada di seluruh daerah berjalan sesuai rencana.
"Jadi tidak dilepas begitu saja bahwa ada kapolda dan kapolres di masing-masing wilayah. Tidak seperti itu, Kapolri tetap menurunkan stafnya untuk membantu melakukan asistensi apabila ada hal-hal yang sifatnya emergensi," ujar Brigjen Agung.
Ia menambahkan, masing-masing daerah di Papua terdapat temuan yang berbeda-beda, seperti minim partisipasi publik dalam memberikan hak pilih, kemudian beberapa daerah yang dihadapkan dengan masalah keamanan.
Seperti di Abepura, Jayapura, katanya, dari sekitar 600-an pemilih atau DPT, warga yang hadir di TPS memberikan hak pilih hanya setengahnya atau paling banyak 400-500 pemilih.
Kasus seperti itu juga terjadi di beberapa daerah lain di Papua. Sedangkan dua kabupaten yang sempat menunda pemungutan suara yaitu Kabupaten Paniai dan Kabupaten Nduga, Agung memastikan telah ditangani oleh pihak penyelenggara pemilu maupun aparat keamanan untuk wilayah yang eskalasi keamanannya cukup tinggi.
Aparat keamanan TNI dan Polri mengawal ketat distribusi logistik pilkada ke Kenyam, Nduga untuk dilakukan pemungutan suara susulan, setelah sempat ditunda akibat teror penembakan oleh kelompok sipil bersenjata di wilayah itu.
"Kemarin kami sudah kirim logistik pemilu ke Nduga. Bahkan pak Kapolda Papua bersama Pangdam Cenderawasih dan Penjabat Gubernur Papua Jumat pagi sudah berangkat ke Nduga. Informasinya sudah dilakukan pemungutan suara susulan di sana," katanya lagi.
Tim Mabes Polri juga telah memantau langsung proses pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 05, Distrik Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya pada Kamis (28/6).
PSU dilakukan setelah Ketua KPPS setempat membawa lari kotak suara dan mencoblos seluruh surat suara untuk pemilihan bupati maupun gubernur.
"Karena tidak ada lagi surat suara di TPS tersebut setelah dicoblos semua oleh Ketua KPPS, akhirnya PSU baru dilakukan sehari setelah pencoblosan. Sebelumnya sebanyak 600 surat suara dibawa lari. Tentu saja yang bersangkutan akan diproses hukum," ujar Brigjen Agung.