Jayapura (Antaranews Papua) - Legislator Partai Demokrat yang juga Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Boy Markus Dawir menyatakan setuju dengan sikap Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo, yang menutup aktifitas pertambangan ilegal di Korowai, Kabupaten Asmat.
"Kita apresiasi sikap pemimpin yang begitu peduli terhadap rakyat. Untuk itu, kami juga dari DPRP akan terus mendorong penegakan hukum terhadap semua pihak yang terlibat dalam aktivitas penambangan ilegal itu," ujarnya di Jayapura, Sabtu.
Ia yang ikut melakukan peninjauan udara ke lokasi pertambangan ilegal di Korowai menggunakan helikopter milik TNI AD pada 10 Agustus 2018, menganggap keberadaan lokasi tambang yang berbatasan langsung dengan lima kabupaten harus menjadi perhatian karena semua pintu masuk harus ditutup agar aktifitas ilegal tersebut betul-betul berhenti.
Menurut dia semua oknum-oknum yang terlibat juga harus mendapat hukuman, karena terdapat indikasi bahwa aparat hukum terlibat didalamnya.
"Sebab dari pantauan kami tadi saja sepertinya ada main mata antara oknum-oknum yang terlibat, baik di bandara bahkan ada informasi kami dapat ada keterlibatan oknum aparat," kata dia.
"Makanya kita hari ini melihat secara langsung namun kedepan akan lebih terperinci pembahasannya bersama bupati melalui undangan secara resmi," sambungnya.
Boy berpendapat bila ada aktifitas pertambangan, maka harus ada izin resmi dari pemerintah dan juga memberi manfaat untuk masyarakat di sekitarnya.
Potensi sumber daya alam di Korowai dinilainya cukup besar sehingga pemerintah diminta dapat memberi perhatian serius agar peristiwa serupa tidak terulang kembali.
"Jangan masyarakat disini hidup susah sementara emas yang ditambang dinikmati orang lain," ujarnya.
"Kita apresiasi sikap pemimpin yang begitu peduli terhadap rakyat. Untuk itu, kami juga dari DPRP akan terus mendorong penegakan hukum terhadap semua pihak yang terlibat dalam aktivitas penambangan ilegal itu," ujarnya di Jayapura, Sabtu.
Ia yang ikut melakukan peninjauan udara ke lokasi pertambangan ilegal di Korowai menggunakan helikopter milik TNI AD pada 10 Agustus 2018, menganggap keberadaan lokasi tambang yang berbatasan langsung dengan lima kabupaten harus menjadi perhatian karena semua pintu masuk harus ditutup agar aktifitas ilegal tersebut betul-betul berhenti.
Menurut dia semua oknum-oknum yang terlibat juga harus mendapat hukuman, karena terdapat indikasi bahwa aparat hukum terlibat didalamnya.
"Sebab dari pantauan kami tadi saja sepertinya ada main mata antara oknum-oknum yang terlibat, baik di bandara bahkan ada informasi kami dapat ada keterlibatan oknum aparat," kata dia.
"Makanya kita hari ini melihat secara langsung namun kedepan akan lebih terperinci pembahasannya bersama bupati melalui undangan secara resmi," sambungnya.
Boy berpendapat bila ada aktifitas pertambangan, maka harus ada izin resmi dari pemerintah dan juga memberi manfaat untuk masyarakat di sekitarnya.
Potensi sumber daya alam di Korowai dinilainya cukup besar sehingga pemerintah diminta dapat memberi perhatian serius agar peristiwa serupa tidak terulang kembali.
"Jangan masyarakat disini hidup susah sementara emas yang ditambang dinikmati orang lain," ujarnya.