Timika (Antaranews Papua) - Pemahaman kehalalan vaksin campak-rubella dinilai menjadi penyebab utama terhambatnya pelaksanaan imunisasi Measles Rubella dan Polio (MRP) di Kabupaten Timika, Provinsi Papua.
Kepala Puskesmas Timika Jaya, dr Moses Untung di Timika, Sabtu, mengatakan, imunisasi MRP memang hampir di semua daerah di Kabupaten Mimika mendapat kendala.
Moses menyampaikan hal itu kepada tim Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) ketika mengecek perkembangan pelaksanaan imunisasi campak, rubella dan polio di Puskesmas Timika Jaya.
"Saya pikir kita tidak bisa cenderung melemparkan masalah ke siapa-siapa karena memang kesalahan kita terutama dalam mengantisipasi," ujarnya.
Menurut dia, pada Minggu (26/8) Sekretaris Dinkes memanggil semua institusi untuk mengevaluasi kinerja terkait imunisasi ini.
"Kami menyampaikan permasalahan bahwa isu kehalalan ini sangat berperan penting, karena sasaran kami untuk sekolah itu hampir 30 persen sasaran anak sekolah yaitu Yayasan Sekolah Islam," ujarnya.
Moses menjelaskan bahwa semua sekolah itu mengajukan surat penundaan imunisasi campak, rubella dan polio.
"Bahasanya penundaan tetapi sebenarnya penolakan, itu bahasa halusnya penundaan," ujarnya.
Mungkin Minggu depan, kata dia, akan ada pertemuan lebih lanjut yang melibatkan Sekda, Dinas Pendidikan Mimika, MUI, FKUB, dan Dinas Kesehatan yang kemudian bagaimana menekan penolakan itu.
"Karena kan yang menolak ini bukan orang tua, tetapi sekolah sendiri yang menolak, beda kalau orang tuanya yang menolak itu kan hak pribadinya, tetapi ini institusi yang kemudian menolak," tambah dia.
Kepala Puskesmas Timika Jaya, dr Moses Untung di Timika, Sabtu, mengatakan, imunisasi MRP memang hampir di semua daerah di Kabupaten Mimika mendapat kendala.
Moses menyampaikan hal itu kepada tim Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) ketika mengecek perkembangan pelaksanaan imunisasi campak, rubella dan polio di Puskesmas Timika Jaya.
"Saya pikir kita tidak bisa cenderung melemparkan masalah ke siapa-siapa karena memang kesalahan kita terutama dalam mengantisipasi," ujarnya.
Menurut dia, pada Minggu (26/8) Sekretaris Dinkes memanggil semua institusi untuk mengevaluasi kinerja terkait imunisasi ini.
"Kami menyampaikan permasalahan bahwa isu kehalalan ini sangat berperan penting, karena sasaran kami untuk sekolah itu hampir 30 persen sasaran anak sekolah yaitu Yayasan Sekolah Islam," ujarnya.
Moses menjelaskan bahwa semua sekolah itu mengajukan surat penundaan imunisasi campak, rubella dan polio.
"Bahasanya penundaan tetapi sebenarnya penolakan, itu bahasa halusnya penundaan," ujarnya.
Mungkin Minggu depan, kata dia, akan ada pertemuan lebih lanjut yang melibatkan Sekda, Dinas Pendidikan Mimika, MUI, FKUB, dan Dinas Kesehatan yang kemudian bagaimana menekan penolakan itu.
"Karena kan yang menolak ini bukan orang tua, tetapi sekolah sendiri yang menolak, beda kalau orang tuanya yang menolak itu kan hak pribadinya, tetapi ini institusi yang kemudian menolak," tambah dia.