Timika (Antaranews Papua) - Pemerintah Provinsi Papua mendorong pembentukan pusat pengendalian malaria (malaria center) berbasis wilayah adat di sejumlah kabupaten yang menjadi daerah endemis kasus malaria.
Kepala Balai Pencegahan dan Penanggulangan AIDS, TB dan Malaria pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua Berry IS Wopari yang dihubungi dari Timika, Senin, mengatakan pembentukan pusat pengendalian malaria sebagai wadah lintas sektor itu sangat penting dalam upaya menurunkan jumlah kasus malaria di Papua.
"Prinsip utama dalam pengendalian malaria yaitu adanya kerja sama lintas sector sebab sesungguhnya kaidah pengendalian malaria itu ada aspek lingkungan, ada aspek individu yaitu masyarakat dan aspek perilaku. Jadi, dibutuhkan kerja sama lintas sektor untuk bersama-sama mengambil bagian sesuai tugas pokok masing-masing," kata Berry.
Sesuai data Kementerian Kesehatan, hingga kini terdapat tiga provinsi dengan jumlah kasus malaria tertinggi di Indonesia yaitu Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Jumlah kasus malaria di tiga provinsi itu, disebut masih sangat tinggi dengan angka Annual Paracit Insident (API) atau kasus kesakitan malaria di atas 5/1.000 penduduk.
Indonesia sendiri menargetkan tahun 2030 mencapai eliminasi kasus malaria.
Kini, terdapat 272 kabupaten/kota di Indonesia yang telah berhasil mencapai tahap eliminasi kasus malaria. Untuk tingkat provinsi, terdapat tiga provinsi di Indonesia yang telah mencapai tahap eliminasi malaria yaitu DKI Jakarta, Bali dan Jawa Timur.
Di sisi lain, terdapat 39 kabupaten/kota di Indonesia hingga kini masih berjibaku dengan kasus malaria yang sangat tinggi, delapan kabupaten diantaranya berada di Provinsi Papua yaitu Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Boven Digul, Yapen, Mimika, Asmat dan Mamberamo Raya dengan jumlah API lebih dari 100 kasus malaria per 1.000 penduduk.
Pemprov Papua meminta delapan kabupaten dengan tingkat kasus malaria tertinggi itu harus terlibat aktif dalam upaya menurunkan jumlah kasus dengan membangun koordinasi dan kerja sama yang lebih baik antarinstansi tidak saja sektor kesehatan tetapi juga melibatkan organisasi sosial kemasyarakatan dan pihak swasta.
"Semua sektor yang terkait itu harus berkumpul menyatukan semua program dalam satu wadah koordinasi yang namanya malaria center. Untuk mempermudah koordinasi ini, maka ditetapkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai leading sektornya sehingga program pengendalian malaria harus tertuang dalam perencanaan kegiatan dan anggaran pemerintah daerah masing-masing," ujar Berry.
Ia menambahkan, wadah malaria center sudah ada di beberapa kabupaten seperti di Mimika.
Namun, berdasarkan pengamatan dan analisa Dinkes Papua, masing-masing sektor yang terlibat dalam wadah Mimika Malaria Center tersebut masih berjalan parsial atau sendiri-sendiri.
"Yang namanya kerja koordinasi lintas sektor itu belum berjalan baik. Di Mimika masing-masing masih berjalan sendiri-sendiri. Padahal target sasarannya sama yaitu seluruh masyarakat yang ada di Mimika. Ini yang membuat masalah tidak selesai," kata Berry.
Kepala Balai Pencegahan dan Penanggulangan AIDS, TB dan Malaria pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua Berry IS Wopari yang dihubungi dari Timika, Senin, mengatakan pembentukan pusat pengendalian malaria sebagai wadah lintas sektor itu sangat penting dalam upaya menurunkan jumlah kasus malaria di Papua.
"Prinsip utama dalam pengendalian malaria yaitu adanya kerja sama lintas sector sebab sesungguhnya kaidah pengendalian malaria itu ada aspek lingkungan, ada aspek individu yaitu masyarakat dan aspek perilaku. Jadi, dibutuhkan kerja sama lintas sektor untuk bersama-sama mengambil bagian sesuai tugas pokok masing-masing," kata Berry.
Sesuai data Kementerian Kesehatan, hingga kini terdapat tiga provinsi dengan jumlah kasus malaria tertinggi di Indonesia yaitu Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Jumlah kasus malaria di tiga provinsi itu, disebut masih sangat tinggi dengan angka Annual Paracit Insident (API) atau kasus kesakitan malaria di atas 5/1.000 penduduk.
Indonesia sendiri menargetkan tahun 2030 mencapai eliminasi kasus malaria.
Kini, terdapat 272 kabupaten/kota di Indonesia yang telah berhasil mencapai tahap eliminasi kasus malaria. Untuk tingkat provinsi, terdapat tiga provinsi di Indonesia yang telah mencapai tahap eliminasi malaria yaitu DKI Jakarta, Bali dan Jawa Timur.
Di sisi lain, terdapat 39 kabupaten/kota di Indonesia hingga kini masih berjibaku dengan kasus malaria yang sangat tinggi, delapan kabupaten diantaranya berada di Provinsi Papua yaitu Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Boven Digul, Yapen, Mimika, Asmat dan Mamberamo Raya dengan jumlah API lebih dari 100 kasus malaria per 1.000 penduduk.
Pemprov Papua meminta delapan kabupaten dengan tingkat kasus malaria tertinggi itu harus terlibat aktif dalam upaya menurunkan jumlah kasus dengan membangun koordinasi dan kerja sama yang lebih baik antarinstansi tidak saja sektor kesehatan tetapi juga melibatkan organisasi sosial kemasyarakatan dan pihak swasta.
"Semua sektor yang terkait itu harus berkumpul menyatukan semua program dalam satu wadah koordinasi yang namanya malaria center. Untuk mempermudah koordinasi ini, maka ditetapkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai leading sektornya sehingga program pengendalian malaria harus tertuang dalam perencanaan kegiatan dan anggaran pemerintah daerah masing-masing," ujar Berry.
Ia menambahkan, wadah malaria center sudah ada di beberapa kabupaten seperti di Mimika.
Namun, berdasarkan pengamatan dan analisa Dinkes Papua, masing-masing sektor yang terlibat dalam wadah Mimika Malaria Center tersebut masih berjalan parsial atau sendiri-sendiri.
"Yang namanya kerja koordinasi lintas sektor itu belum berjalan baik. Di Mimika masing-masing masih berjalan sendiri-sendiri. Padahal target sasarannya sama yaitu seluruh masyarakat yang ada di Mimika. Ini yang membuat masalah tidak selesai," kata Berry.