Keerom, 8/10 (Antara) - Sekitar 150 orang tang tergabung dalam komunitas masyarakat adat menggelar demo damai di halaman kantor Bupati Keerom yang terletak di Arso Kota, Kabupaten Keerom, Papua, Senin, terkait pengisian jabatan wakil bupati.
Masyarakat adat itu datang menggunakan kendaraan roda dua dan empat dari berbagai kampung dan distrik, untuk mendesak kepada Bupati Keerom M Markum agar segera memproses dua nama bakal calon wakil bupati yang telah disetujui oleh DPP Golkar.
"Kami ke sini untuk meminta kepada Pak Bupati M Markum agar menindaklanjuti surat rekomendasi dari Partai Golkar terkait dua nama yang sudah diusulkan, agar segera didorong ke DPRD setempat," kata Philipus, salah satu pendemo.
Sementara itu, Ketua Dewan Adat Keerom Servo Tuamis menjelaskan bahwa kekosongan jabatan wakil bupati telah terjadi delapan bulan lamanya.
"Sejak Pak Markum dilantik menjadi bupati menggantikan Bupati Celcius Watae yang meninggal, hingga kini Kabupaten Keerom tidak memiliki wakil bupati mengisi jabatan yang ditinggalkan pak Markum," katanya.
Padahal, kata dia, seharusnya sejak Markum menjadi bupati proses untuk mempercepat pengisian jabatan wakil bupati sudah harus berjalan tetapi hingga kini, belum juga dilakukan.
"Ini seharusnya didorong oleh Pak Markum sebagai bupati, melobi kepada pemangku kepentingan untuk mempercepat hal ini sehingga jalannya roda pemerintahan tidak terjadi ketimpangan," kata Servo Tuamis.
Bupati M Markum yang didampingi sejumlah pejabat Kabupaten Keerom mendengarkan dengan seksama semua aspirasi yang disampaikan oleh wakil adat hingga tokoh pemuda/mahasiswa.
"Baiklah, jikalau itu memang permintaan masyarakat akan saya proses tetapi harus ingat bahwa hal ini ada aturan hukumnya. Ada tiga syarat yang harus dipenuhi diantaranya soal syarat bakal calon wakil bupati dan dukungan dari dua partai pengusun yakni Golkar dan PKS," katanya.
Markum berjanji di hadapan ratusan massa pendemo yang dikawal ketat oleh aparat kepolisian setempat dan TNI, akan segera menyurat ke DPRD setempat untuk memproses aspirasi yang disampaikan itu.
"Berikan saya waktu hingga sore ini pukul 16.30 WIT, saya akan buat surat ke DPRD Keerom untuk dua bakal calon wakil bupati yang dimaksud, tetapi ingat ada syarat lain yang harus dipenuhi," katanya.
Pada pilkada 2016, Celcius Watae didukung oleh Partai Golkar dan M Markum di dukung Partai PKS memenangkan pesta demokrasi di Kabupaten Keerom. Pada awal Januari 2018, Bupati Celcius Watae mangkat karena sakit, dan secara otomatis M Markum langsung dilantik menjadi bupati menggantikan Celcius Watae.
Dalam proses untuk mengisi kekosongan jabatan wakil bupati, yang ditinggalkan oleh M Markum yang naik menjadi Bupati Keerom, telah terjadi berbagai proses, diantaranya dari pengusulan sembilan nama bakal calon wakil bupati hingga mengerucut dua nama yang diusulkan oleh Partai Golkar yakni Pieter Gusbager dan Herman Yoku.
Kedua nama ini yang diinginkan oleh masyarakat adat agar Bupati Keerom M Markum segera mendorong ke DPRD setempat untuk segera diproses memilih salah satu agar menjadi wakil bupati.
Masyarakat adat itu datang menggunakan kendaraan roda dua dan empat dari berbagai kampung dan distrik, untuk mendesak kepada Bupati Keerom M Markum agar segera memproses dua nama bakal calon wakil bupati yang telah disetujui oleh DPP Golkar.
"Kami ke sini untuk meminta kepada Pak Bupati M Markum agar menindaklanjuti surat rekomendasi dari Partai Golkar terkait dua nama yang sudah diusulkan, agar segera didorong ke DPRD setempat," kata Philipus, salah satu pendemo.
Sementara itu, Ketua Dewan Adat Keerom Servo Tuamis menjelaskan bahwa kekosongan jabatan wakil bupati telah terjadi delapan bulan lamanya.
"Sejak Pak Markum dilantik menjadi bupati menggantikan Bupati Celcius Watae yang meninggal, hingga kini Kabupaten Keerom tidak memiliki wakil bupati mengisi jabatan yang ditinggalkan pak Markum," katanya.
Padahal, kata dia, seharusnya sejak Markum menjadi bupati proses untuk mempercepat pengisian jabatan wakil bupati sudah harus berjalan tetapi hingga kini, belum juga dilakukan.
"Ini seharusnya didorong oleh Pak Markum sebagai bupati, melobi kepada pemangku kepentingan untuk mempercepat hal ini sehingga jalannya roda pemerintahan tidak terjadi ketimpangan," kata Servo Tuamis.
Bupati M Markum yang didampingi sejumlah pejabat Kabupaten Keerom mendengarkan dengan seksama semua aspirasi yang disampaikan oleh wakil adat hingga tokoh pemuda/mahasiswa.
"Baiklah, jikalau itu memang permintaan masyarakat akan saya proses tetapi harus ingat bahwa hal ini ada aturan hukumnya. Ada tiga syarat yang harus dipenuhi diantaranya soal syarat bakal calon wakil bupati dan dukungan dari dua partai pengusun yakni Golkar dan PKS," katanya.
Markum berjanji di hadapan ratusan massa pendemo yang dikawal ketat oleh aparat kepolisian setempat dan TNI, akan segera menyurat ke DPRD setempat untuk memproses aspirasi yang disampaikan itu.
"Berikan saya waktu hingga sore ini pukul 16.30 WIT, saya akan buat surat ke DPRD Keerom untuk dua bakal calon wakil bupati yang dimaksud, tetapi ingat ada syarat lain yang harus dipenuhi," katanya.
Pada pilkada 2016, Celcius Watae didukung oleh Partai Golkar dan M Markum di dukung Partai PKS memenangkan pesta demokrasi di Kabupaten Keerom. Pada awal Januari 2018, Bupati Celcius Watae mangkat karena sakit, dan secara otomatis M Markum langsung dilantik menjadi bupati menggantikan Celcius Watae.
Dalam proses untuk mengisi kekosongan jabatan wakil bupati, yang ditinggalkan oleh M Markum yang naik menjadi Bupati Keerom, telah terjadi berbagai proses, diantaranya dari pengusulan sembilan nama bakal calon wakil bupati hingga mengerucut dua nama yang diusulkan oleh Partai Golkar yakni Pieter Gusbager dan Herman Yoku.
Kedua nama ini yang diinginkan oleh masyarakat adat agar Bupati Keerom M Markum segera mendorong ke DPRD setempat untuk segera diproses memilih salah satu agar menjadi wakil bupati.