Jayapura (Antaranews Papua) - Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua, melibatkan satuan TNI dan Polri untuk mengatasi aksi perambahan hutan yang semakin marak hingga menyebabkan debit air PDAM berkurang drastis.

"Memang betul saat ini perambahan makin marak bahkan sudah berada di sekitar daerah tangkapan air, sehingga kami libatkan TNI-Polri untuk mengatasinya," kata Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano yang akrab disapa BTM, kepada Antara di Jayapura, Jumat.

BTM mengatakan krisis air bersih yang melanda wilayahnya itu sudah dilaporkan pimpinan PDAM.

Bahkan langkah antisipasi sudah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota dengan melakukan penghijauan di beberapa kawasan walaupun sempat diusir warga dengan menggunakan peralatan tradisional.

"Kadis Lingkungan Hidup bahkan pernah dikejar warga dengan membawa peralatan tajam seperti kapak dan panah," kata BTM seraya menambahkan karena itulah pihaknya akan menggandeng TNI-Polri dalam melakukan penertiban terhadap para perambah hutan.

Pihaknya berharap para ondoafi atau kepala suku melarang bila ada warga yang membuka dan menebangi pohon-pohon khususnya di sekitar daerah tangkapan air, dan menjadikan kawasan itu kebun serta mengambil kayunya untuk dijadikan kayu bakar.

"Di beberapa lokasi juga ditemukan warga yang beternak," kata BTM.

Direktur PDAM Jayapura Entis Sutisna secara terpisah mengatakan debit air saat ini menurun 50 persen bahkan ada yang sudah mencapai 40 persen seperti di sumber air Entrop dari yakni dari 90 liter/detik saat ini hanya 40 liter/detik.

Secara keseluruhan produksi air bersih yang dikelola PDAM Jayapura mencapai 895 liter/detik dan kini menurun 50 persen.

Oleh karena itu, air PDAM akan dialihkan dengan melakukan penggiliran sehingga semua pelanggan mendapat pelayanan air bersih.

PDAM Jayapura saat ini mengelola 13 sumber air, tiga diantaranya berada di Kabupaten Jayapura dengan jumlah pelanggan mencapai 32.800.

Pewarta : Evarukdijati
Editor : Anwar Maga
Copyright © ANTARA 2024