Jayapura (Antaranews Papua) - Dewan Adat Keerom meminta Gubernur Papua Lukas Enembe segera mendorong proses pelantikan Piter Gusbager yang terpilih sebagai Wakil Bupati setempat masa jabatan 2016-2021 ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar segera dilantik.
Ketua Dewan Adat Keerom (DAK) Serfo Tuamis kepada wartawan, di Jayapura, Senin, meminta Gubernur Lukas Enembe untuk segera mendorong proses pelantikan Piter Gusbager yang terpilih sebagai Wakil Bupati Keerom.
Menurut dia, proses pemilihan wakil bupati Keerom oleh DPRD Keerom sudah selesai dilakukan pada pekan lalu, dan hasilnya sudah diserahkan kepada Sekda Provinsi Papua Herry Dosinaen, namun hingga kini belum diproses.
"Merujuk pada aturan yang berlaku waktunya tiga hari di provinsi dan 7-14 hari di menteri, makanya kami meminta kebijakan Pak Gubernur untuk mendorong proses ini ke Mendagri sehingga proses pelantikan bisa dilaksanakan," kata Serfo.
Dia mengatakan, kekosongan wakil bupati Keerom sangat berpengaruh, karena pelayanan publik tidak berjalan efektif. Untuk itu ia berharap proses pelantikan dipercepat.
"Kami kehilangan figur yang menyebabkan pembangunan tidak berjalan maksimal, untuk itu kami meminta agar jangan ada yang menghalangi atau menghambat proses ini, terutama partai politik yang tidak berkepentingan jangan menghambat," ujarnya lagi.
"Ketika ada yang menghalangi proses pelantikan, maka akan berhadapan dengan Dewan Adat Keerom. Otsus hadir di Tanah Papua ini masyarakat adat dan hak orang Papua harus dihargai sebagai anak adat yang sudah melalui proses pemilihan, Piter Gusbager adalah anak adat dan DAK akan dukung dan kawal agar segera dilantik pada sisa masa jabatan dua tahun ini," ujarnya lagi.
Senada dengan Serfo, tokoh masyarakat Kabupaten Keerom Mathius Wey mengatakan apabila proses pengusulan dan pelantikan wakil bupati Keerom dihambat oleh provinsi maupun kelompok tertentu, maka pihaknya akan mencabut status Keerom sebagai daerah damai.
"Kalau sampai hal ini dihambat dan ditunda, kita akan akan cabut status Keerom damai. Untuk itu saya mohon pak Gubernur segera memproses pelantikan anak kami Piter Grusbager," ujarnya lagi.
Ia juga mendesak agar Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ikut mendorong agar pelantikan wakil bupati Keerom segera dilakukan.?
"Proses yang berlarut-larut membuat masyarakat adat tidak tenang dan terjadi ketidakadilan di tengah masyarakat adat. Untuk itu, kami minta pelantikan wakil bupati dipercepat. Cukup sudah kami jadi penonton dan kami ingin punya anak adat yang duduk sebagai wakil bupati," ujarnya pula.
Ketua Dewan Adat Keerom (DAK) Serfo Tuamis kepada wartawan, di Jayapura, Senin, meminta Gubernur Lukas Enembe untuk segera mendorong proses pelantikan Piter Gusbager yang terpilih sebagai Wakil Bupati Keerom.
Menurut dia, proses pemilihan wakil bupati Keerom oleh DPRD Keerom sudah selesai dilakukan pada pekan lalu, dan hasilnya sudah diserahkan kepada Sekda Provinsi Papua Herry Dosinaen, namun hingga kini belum diproses.
"Merujuk pada aturan yang berlaku waktunya tiga hari di provinsi dan 7-14 hari di menteri, makanya kami meminta kebijakan Pak Gubernur untuk mendorong proses ini ke Mendagri sehingga proses pelantikan bisa dilaksanakan," kata Serfo.
Dia mengatakan, kekosongan wakil bupati Keerom sangat berpengaruh, karena pelayanan publik tidak berjalan efektif. Untuk itu ia berharap proses pelantikan dipercepat.
"Kami kehilangan figur yang menyebabkan pembangunan tidak berjalan maksimal, untuk itu kami meminta agar jangan ada yang menghalangi atau menghambat proses ini, terutama partai politik yang tidak berkepentingan jangan menghambat," ujarnya lagi.
"Ketika ada yang menghalangi proses pelantikan, maka akan berhadapan dengan Dewan Adat Keerom. Otsus hadir di Tanah Papua ini masyarakat adat dan hak orang Papua harus dihargai sebagai anak adat yang sudah melalui proses pemilihan, Piter Gusbager adalah anak adat dan DAK akan dukung dan kawal agar segera dilantik pada sisa masa jabatan dua tahun ini," ujarnya lagi.
Senada dengan Serfo, tokoh masyarakat Kabupaten Keerom Mathius Wey mengatakan apabila proses pengusulan dan pelantikan wakil bupati Keerom dihambat oleh provinsi maupun kelompok tertentu, maka pihaknya akan mencabut status Keerom sebagai daerah damai.
"Kalau sampai hal ini dihambat dan ditunda, kita akan akan cabut status Keerom damai. Untuk itu saya mohon pak Gubernur segera memproses pelantikan anak kami Piter Grusbager," ujarnya lagi.
Ia juga mendesak agar Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ikut mendorong agar pelantikan wakil bupati Keerom segera dilakukan.?
"Proses yang berlarut-larut membuat masyarakat adat tidak tenang dan terjadi ketidakadilan di tengah masyarakat adat. Untuk itu, kami minta pelantikan wakil bupati dipercepat. Cukup sudah kami jadi penonton dan kami ingin punya anak adat yang duduk sebagai wakil bupati," ujarnya pula.