Jayapura (Antaranews Papua) - Pemerintah Provinsi Papua pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD 2018-2023 akan fokus membicarakan pembangunan infrastruktur, arena dan hal-hal yang berkaitan dengan PON XX/2020.
Sekretaris Daerah Provinsi Papua Hery Dosinaen, di Jayapura, Rabu, mengatakan, Musrenbang RPJMD 2018-2023 ini akan digelar pada Kamis (6/12).
"Musrenbang ini, dilakukan sebelum sidang APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2019, karena Pemprov Papua tengah mempersiapkan perubahan struktur organisasi perangkat daerah (OPD)," katanya.
Menurut Hery, terkait dengan APBD 2019, ada perubahan struktur organisasi, tapi untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) masih tetap menggunakan pedoman dari OPD yang lama.
"Dan memang ada perubahan, tetapi kami tetap konsultasi dengan Kemendagri, sehingga langkah-langkah ?yang diambil di dalam penyusunan RKPD nanti tak melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku," ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe juga sudah menyampaikan secara berulang kali bahwa pada kurang lebih dua tahun mendatang, OPD di lingkungan pemprov setempat diminta untuk fokus dalam menyukseskan pelaksanaan PON XX pada 2020.
Musrenbang adalah forum multi-pihak terbuka yang secara bersama mengindentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan masyarakat.
Kegiatan ini berfungsi sebagai proses negosiasi, rekonsiliasi, dan harmonisasi perbedaan antara pemerintah dan pemangku kepentingan non pemerintah, sekaligus mencapai konsensus bersama ?mengenai prioritas kegiatan pembangunan berikut anggarannya.
Sekretaris Daerah Provinsi Papua Hery Dosinaen, di Jayapura, Rabu, mengatakan, Musrenbang RPJMD 2018-2023 ini akan digelar pada Kamis (6/12).
"Musrenbang ini, dilakukan sebelum sidang APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2019, karena Pemprov Papua tengah mempersiapkan perubahan struktur organisasi perangkat daerah (OPD)," katanya.
Menurut Hery, terkait dengan APBD 2019, ada perubahan struktur organisasi, tapi untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) masih tetap menggunakan pedoman dari OPD yang lama.
"Dan memang ada perubahan, tetapi kami tetap konsultasi dengan Kemendagri, sehingga langkah-langkah ?yang diambil di dalam penyusunan RKPD nanti tak melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku," ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe juga sudah menyampaikan secara berulang kali bahwa pada kurang lebih dua tahun mendatang, OPD di lingkungan pemprov setempat diminta untuk fokus dalam menyukseskan pelaksanaan PON XX pada 2020.
Musrenbang adalah forum multi-pihak terbuka yang secara bersama mengindentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan masyarakat.
Kegiatan ini berfungsi sebagai proses negosiasi, rekonsiliasi, dan harmonisasi perbedaan antara pemerintah dan pemangku kepentingan non pemerintah, sekaligus mencapai konsensus bersama ?mengenai prioritas kegiatan pembangunan berikut anggarannya.