Timika (ANTARA News Papua) - Kepolisian Resor dan Kodim 1710 Kabupaten Mimika, Papua, menjadikan Sekretariat Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di Jalan Sosial Timika sebagai pos terpadu TNI dan Polri.
Kapolres Mimika, AKBP Agung Marlianto di Timika, Rabu mengatakan pengambilalihan Sekretariat KNPB tersebut adalah bentuk antisipasi agar tidak terulangnya kegiatan yang dilakukan KNPB Timika.
Selain itu, menurut Kapolres, tanah lokasi sekretariat adalah milik umum, bukan milik pribadi dan kelompok.
"Setelah dipelajari maka diputuskan untuk mengambilalih dan tempatkan sebagai pos terpadu TNI dan Polri. Personel yang ditempatkan, yaitu satu regu dari Polres, Kodim dan Brimob. Sifatnya tentatif, jika ada eskalasi meningkat maka akan ditambah," ujarnya.
Pengambilalihan sekretariat KNPB Timika tersebut dimulai pada 31 Desember ?2018. Kepolisian menggeledah dan mengamankan sejumlah atribut KNPB termasuk menahan enam simpatisan. Salah satu diantaranya berinisial YK yang menjabat sebagai Ketua I KNPN Timika.?
"Kita amankan sementara untuk dimintai keterangan sehubungan dengan adanya kegiatan yang agendanya dilaksanakan di tempat ini. Karena ada selebaran bahkan pesan di WA grup bahwa mereka akan menggunakan kegiatan tersebut untuk konsolidasi untuk menyalahkan institusi TNI dan Polri, menghasut masyarakat untuk memisahkan diri dari NKRI yang memang tergolong dalam kategori makar" tutur Kapolres.
Namun demikian berdasarkan hasil pemeriksaan secara intensif, Kepolisian belum menemukan siapa mengeluarkan surat undangan kegiatan. "Sebab Ketua KNPB atas inisial YK juga tidak mengakui maka untuk sementara waktu ketua dan anggota KNPB dipulangkan," katanya.
Menurut Dandim Letkol Inf Pio L Nainggolan, TNI dan Polri Mimika telah sepakat untuk tidak memberikan ruang sekecil apapun untuk kegiatan makar.
"Tidak boleh ada negara di atas negara. NKRI sudah final, NKRI harga mati," ujarnya.
Kapolres Mimika, AKBP Agung Marlianto di Timika, Rabu mengatakan pengambilalihan Sekretariat KNPB tersebut adalah bentuk antisipasi agar tidak terulangnya kegiatan yang dilakukan KNPB Timika.
Selain itu, menurut Kapolres, tanah lokasi sekretariat adalah milik umum, bukan milik pribadi dan kelompok.
"Setelah dipelajari maka diputuskan untuk mengambilalih dan tempatkan sebagai pos terpadu TNI dan Polri. Personel yang ditempatkan, yaitu satu regu dari Polres, Kodim dan Brimob. Sifatnya tentatif, jika ada eskalasi meningkat maka akan ditambah," ujarnya.
Pengambilalihan sekretariat KNPB Timika tersebut dimulai pada 31 Desember ?2018. Kepolisian menggeledah dan mengamankan sejumlah atribut KNPB termasuk menahan enam simpatisan. Salah satu diantaranya berinisial YK yang menjabat sebagai Ketua I KNPN Timika.?
"Kita amankan sementara untuk dimintai keterangan sehubungan dengan adanya kegiatan yang agendanya dilaksanakan di tempat ini. Karena ada selebaran bahkan pesan di WA grup bahwa mereka akan menggunakan kegiatan tersebut untuk konsolidasi untuk menyalahkan institusi TNI dan Polri, menghasut masyarakat untuk memisahkan diri dari NKRI yang memang tergolong dalam kategori makar" tutur Kapolres.
Namun demikian berdasarkan hasil pemeriksaan secara intensif, Kepolisian belum menemukan siapa mengeluarkan surat undangan kegiatan. "Sebab Ketua KNPB atas inisial YK juga tidak mengakui maka untuk sementara waktu ketua dan anggota KNPB dipulangkan," katanya.
Menurut Dandim Letkol Inf Pio L Nainggolan, TNI dan Polri Mimika telah sepakat untuk tidak memberikan ruang sekecil apapun untuk kegiatan makar.
"Tidak boleh ada negara di atas negara. NKRI sudah final, NKRI harga mati," ujarnya.