Jayapura (ANTARA News Papua) - Manajemen PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat (UIWP2B) mengungkapkan rencana penjualan listrik antarnegara ke Papua Nugini (PNG) masih menunggu persetujuan politik dari parlemen di negara tetangga tersebut.
"Saya sudah bertemu dengan pejabat (perusahaan listrik di PNG). Ada yang menjadi perhatian mereka yakni setelah dikaji nota kesepahamannya, ternyata memerlukan `political approval` (persetujuan politik). Artinya, untuk tanda tangan MoU ini, mereka perlu (persetujuan dari) parlemen mereka," ujar General Manager PLN UIWP2B JA Ari Dartomo di Jayapura, Papua, Senin.
Ia menjelaskan Pemerintah Indonesia dan PNG sudah membicarakan rencana jual beli daya sebesar dua MW dari Indonesia melalui Jayapura ke wilayah Vanimo, PNG.
Hanya saja, lanjutnya, hal tersebut masih menunggu penandatanganan nota kesepahaman resmi antarkedua negara yang hingga kini belum dilakukan.
"Mereka menjanjikan akan memberi tahu lagi pada Februari 2019. Kami belum tahu kabar yang akan diberikan seperti apa, apakah mau tanda tangan atau ditunda dulu, yang pasti keputusan akhirnya pada akhir Februari," kata dia.
Ari menilai rencana jual beli listrik tersebut bisa mempererat hubungan kedua negara yang berbatasan langsung dan terlebih masyarakat PNG dengan Papua memiliki keeratan kekeluargaan.
Dari sisi teknis, ia juga memastikan kemampuan daya di sistem kelistrikan Jayapura masih mencukupi, karena terdapat surplus sekitar 20 MW.
"Kami sudah siap. Bahkan, kemarin kami sudah mau tanam kabel bawah tanah sampai ke PNG dari perbatasan. Tapi, karena ada masalah politik (di PNG), maka kami tahan dulu," katanya.
"Saya sudah bertemu dengan pejabat (perusahaan listrik di PNG). Ada yang menjadi perhatian mereka yakni setelah dikaji nota kesepahamannya, ternyata memerlukan `political approval` (persetujuan politik). Artinya, untuk tanda tangan MoU ini, mereka perlu (persetujuan dari) parlemen mereka," ujar General Manager PLN UIWP2B JA Ari Dartomo di Jayapura, Papua, Senin.
Ia menjelaskan Pemerintah Indonesia dan PNG sudah membicarakan rencana jual beli daya sebesar dua MW dari Indonesia melalui Jayapura ke wilayah Vanimo, PNG.
Hanya saja, lanjutnya, hal tersebut masih menunggu penandatanganan nota kesepahaman resmi antarkedua negara yang hingga kini belum dilakukan.
"Mereka menjanjikan akan memberi tahu lagi pada Februari 2019. Kami belum tahu kabar yang akan diberikan seperti apa, apakah mau tanda tangan atau ditunda dulu, yang pasti keputusan akhirnya pada akhir Februari," kata dia.
Ari menilai rencana jual beli listrik tersebut bisa mempererat hubungan kedua negara yang berbatasan langsung dan terlebih masyarakat PNG dengan Papua memiliki keeratan kekeluargaan.
Dari sisi teknis, ia juga memastikan kemampuan daya di sistem kelistrikan Jayapura masih mencukupi, karena terdapat surplus sekitar 20 MW.
"Kami sudah siap. Bahkan, kemarin kami sudah mau tanam kabel bawah tanah sampai ke PNG dari perbatasan. Tapi, karena ada masalah politik (di PNG), maka kami tahan dulu," katanya.