Jayapura (ANTARA News Papua) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua segera menyampaikan rancangan Inpres baru PON XX dan Peparnas XVI yang telah final kepada Presiden RI Joko Widodo pada awal Maret 2019.
Kepala Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Papua Alexander Kapisa dalam siaran pers yang diterima Antara di Jayapura, Rabu, mengatakan salah satu kesimpulan dari rapat pembahasan Rancangan Inpres Baru PON dan Peparnas di tingkat eselon I yang diselenggarakan di Kantor Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Februari adalah finalisasi di jenjang kementerian atau lembaga dijadwalkan selesai.
"Setelah difinalisasi pada Februari, selanjutnya akan disampaikan ke presiden di awal Maret untuk segera ditandatangani serta menjadi kebijakan baru tentang percepatan pembangunan atau rehabilitasi prasarana dan sarana PON dan Peparnas XX pada 2020 di Papua," katanya.
Menurut Alexander, hasil rapat juga menugaskan kepada pemerintah daerah untuk segera memastikan jumlah cabang olahraga yang akan dipertandingkan dan diperlombakan di PON XX dan Peparnas XVI pada 2020.
"Kepastian jumlah cabang olahraga ini sangat penting karena berkaitan dengan penyiapan venue yang nantinya menjadi bagian dari Inpres baru itu. Contohnya Inpres 10/2017 tentang pembangunan velodrome yang ternyata cabang olahraga balap sepeda diputuskan tidak dipertandingkan di PON XX," ujarnya.
Dia menjelaskan Kemenko PMK juga akan memfasilitasi pertemuan dengan kementerian atau lembaga dalam rangka penyesuaian program (refocusing) kegiatan KL untuk 2019 yang akan diarahkan mendukung penyiapan pelaksanaan PON XX.
"Refocusing ini diharapkan tidak hanya dilakukan di tingkat kementerian/lembaga, tetapi Pemprov Papua juga melakukan refocusing kegiatan-kegiatannya sehingga upaya-upaya yang dilakukan menjadi optimal," katanya lagi.
Dia menambahkan pimpinan rapat telah meminta kepada Kemenpora untuk segera melaksanakan pertemuan tersebut paling lambat 18 Februari 2019, karena sekarang berkejaran dengan waktu agar Inpres tersebut segera ditandatangani oleh presiden karena pelaksanaan PON dan Peparnas tersebut sudah sangat dekat.
Kepala Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Papua Alexander Kapisa dalam siaran pers yang diterima Antara di Jayapura, Rabu, mengatakan salah satu kesimpulan dari rapat pembahasan Rancangan Inpres Baru PON dan Peparnas di tingkat eselon I yang diselenggarakan di Kantor Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Februari adalah finalisasi di jenjang kementerian atau lembaga dijadwalkan selesai.
"Setelah difinalisasi pada Februari, selanjutnya akan disampaikan ke presiden di awal Maret untuk segera ditandatangani serta menjadi kebijakan baru tentang percepatan pembangunan atau rehabilitasi prasarana dan sarana PON dan Peparnas XX pada 2020 di Papua," katanya.
Menurut Alexander, hasil rapat juga menugaskan kepada pemerintah daerah untuk segera memastikan jumlah cabang olahraga yang akan dipertandingkan dan diperlombakan di PON XX dan Peparnas XVI pada 2020.
"Kepastian jumlah cabang olahraga ini sangat penting karena berkaitan dengan penyiapan venue yang nantinya menjadi bagian dari Inpres baru itu. Contohnya Inpres 10/2017 tentang pembangunan velodrome yang ternyata cabang olahraga balap sepeda diputuskan tidak dipertandingkan di PON XX," ujarnya.
Dia menjelaskan Kemenko PMK juga akan memfasilitasi pertemuan dengan kementerian atau lembaga dalam rangka penyesuaian program (refocusing) kegiatan KL untuk 2019 yang akan diarahkan mendukung penyiapan pelaksanaan PON XX.
"Refocusing ini diharapkan tidak hanya dilakukan di tingkat kementerian/lembaga, tetapi Pemprov Papua juga melakukan refocusing kegiatan-kegiatannya sehingga upaya-upaya yang dilakukan menjadi optimal," katanya lagi.
Dia menambahkan pimpinan rapat telah meminta kepada Kemenpora untuk segera melaksanakan pertemuan tersebut paling lambat 18 Februari 2019, karena sekarang berkejaran dengan waktu agar Inpres tersebut segera ditandatangani oleh presiden karena pelaksanaan PON dan Peparnas tersebut sudah sangat dekat.