Biak (ANTARA) - Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Supiori, Papua, masih mengevaluasi kinerja 167 guru kontrak yang mengajar di berbagai jenjang pendidikan karena belum adanya kejelasan pembayaran honor yang dialokasikan dari dana Otonomi Khusus Papua.

"Apakah jumlah 167 guru kontrak ini bisa dipertahankan atau tidak kami masih menunggu kejelasan pencairan dana Otsus Papua Tahun 2019," ujar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori Rafles Ngilamele di Biak, Rabu.

Ia mengakui, kehadiran guru kontrak dalam kegiatan proses belajar mengajar di sekolah sangat membantu Pemkab Supiori dalam upaya memenuhi kebutuhan layanan pendidikan yang merata.

Rafles mengatakan, sejak adanya guru kontrak yang dibiayai dari dana Otsus program Pemkab Supiori telah mampu mendukung kelancaran pelayanan proses belajar mengajar siswa di jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA/SMK.

"Untuk tahun pelajaran 2019/2020 Dinas Pendidikan Supiori belum menetapkan perpanjangan status guru kontrak karena sedang dilakukan evaluasi menyeluruh," ujar Rafles.

Ia mengatakan, untuk tahun 2019 Pemkab Supiori dipastikan telah mendapat tambahan tenaga guru ASN yang akan direkruet melalui seleksi penerimaan secara serentak 29 kabupaten/kota di Papua.

Kadis Pendidikan Supiori berharap, dengan tambahan tenaga guru ASN yang akan diterima dapat mengatasi kebutuhan guru di berbagai jenjang pendidikan.

"Evaluasi kinerja guru kontrak yang mengabdi di Supiori diharapkan akan memberikan keputusan bagi Pemkab Supiori dalam menentukan kelanjutan program guru kontrak," kata Kadis Pendidikan Supiori Rafles.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Supiori dari 167 guru kontrak yang dilakukan evaluasi oleh Pemkab Supiori tersebar di 102 guru sekolah dasar dan 65 guru SMP serta SMA/SMK.

Pewarta : Muhsidin
Editor : Anwar Maga
Copyright © ANTARA 2024