Manokwari (ANTARA) - Pemerintah pusat telah mencairkan 30 persen dari total Rp2,5 triliun dana otonomi khusus tahun 2019 untuk Provinsi Papua Barat.
"Ini untuk tahap pertama, yakni 30 persen dari Rp2,5 triliun total dana otsus tahun 2019," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Papua Barat Abia Ullu di Manokwari, Jumat.
Ia mengutarakan setelah menerima pencairan, pemerintah provinsi setempat pun kemudian mentransfer dana tersebut kepada kabupaten dan kota sesuai bagian masing-masing.
Ia berharap daerah segera memanfaatkan dana tersebut untuk program-program yang telah tertunda.
"Ini terlambat ya, karena bulan Juni dana baru cair, sementara sesuai aturan bulan Juli kita sudah harus menerima pencairan tahap kedua," kata dia.
Ia berharap, kabupaten dan kota mempercepat realisasi program yang bersumber dari dana tersebut, agar tidak menghambat pencairan tahap kedua.
Dalam setahun, pemerintah pusat mengucurkan dana otsus ke Papua Barat dan kabupaten/kota dalam tiga tahap.
Pencairan tahap berikutnya berdasarkan laporan pertanggungjawaban anggaran tahap sebelumnya.
Dia berharap dengan waktu yang tersisa, pemerintah daerah dapat memanfaatkan dana otsus tahap pertama itu dengan baik dan sesuai dengan peruntukan.
Abia juga menekankan bahwa dana itu diperuntukan khusus bagi kepentingan masyarakat asli Papua.
‘’Program pemerintah kabupaten dan kota sudah jelas, tinggal pelaksanaan. Jadi saya berharap tidak ada kendala, semua tinggal jalan dan segera siapkan laporan," ujar dia.
Pemprov membagi dana Otsus 90 persen untuk kabupaten/kota dan 10 persen bagi pemerintah provinsi. Namun sebelum dibagi terlebih dahulu dikeluarkan 10 persen untuk kegiatan keagamaan yang dikelola Pemprov Papua Barat dan 10 persen bagi pendidikan, termasuk di dalamnya dana pengapuhan Fakultas Kedokteran Unipa dan beasiswa luar negeri.
Kepala BPKAD mengatakan, selama ini keterlambatan pencairan dana Otsus karena menunggu penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunana dana tahap sebelumnya. Meskipun terlambat, namun penggunaannya tepat sasaran sesuai program yang sudah disusun.
"Ini untuk tahap pertama, yakni 30 persen dari Rp2,5 triliun total dana otsus tahun 2019," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Papua Barat Abia Ullu di Manokwari, Jumat.
Ia mengutarakan setelah menerima pencairan, pemerintah provinsi setempat pun kemudian mentransfer dana tersebut kepada kabupaten dan kota sesuai bagian masing-masing.
Ia berharap daerah segera memanfaatkan dana tersebut untuk program-program yang telah tertunda.
"Ini terlambat ya, karena bulan Juni dana baru cair, sementara sesuai aturan bulan Juli kita sudah harus menerima pencairan tahap kedua," kata dia.
Ia berharap, kabupaten dan kota mempercepat realisasi program yang bersumber dari dana tersebut, agar tidak menghambat pencairan tahap kedua.
Dalam setahun, pemerintah pusat mengucurkan dana otsus ke Papua Barat dan kabupaten/kota dalam tiga tahap.
Pencairan tahap berikutnya berdasarkan laporan pertanggungjawaban anggaran tahap sebelumnya.
Dia berharap dengan waktu yang tersisa, pemerintah daerah dapat memanfaatkan dana otsus tahap pertama itu dengan baik dan sesuai dengan peruntukan.
Abia juga menekankan bahwa dana itu diperuntukan khusus bagi kepentingan masyarakat asli Papua.
‘’Program pemerintah kabupaten dan kota sudah jelas, tinggal pelaksanaan. Jadi saya berharap tidak ada kendala, semua tinggal jalan dan segera siapkan laporan," ujar dia.
Pemprov membagi dana Otsus 90 persen untuk kabupaten/kota dan 10 persen bagi pemerintah provinsi. Namun sebelum dibagi terlebih dahulu dikeluarkan 10 persen untuk kegiatan keagamaan yang dikelola Pemprov Papua Barat dan 10 persen bagi pendidikan, termasuk di dalamnya dana pengapuhan Fakultas Kedokteran Unipa dan beasiswa luar negeri.
Kepala BPKAD mengatakan, selama ini keterlambatan pencairan dana Otsus karena menunggu penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunana dana tahap sebelumnya. Meskipun terlambat, namun penggunaannya tepat sasaran sesuai program yang sudah disusun.