Jayapura (ANTARA) - Para mahasiswa di Kota Jayapura dan sekitarnya serta warga menolak wacana pemekaran daerah otonom baru (DOB) Provinsi Papua Tengah yang belakangan ini ramai dibicarakan oleh berbagai pihak di daerah itu.
Penolakan ini dilakukan oleh mahasiswa dan warga yang menamakan diri Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat Tolak Pemekaran DOB Papua dengan melancarkan aksi protes di halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) di Kota Jayapura, Selasa.
Kurang lebih seratusan mahasiswa dan warga mendatangi kantor legislatif itu yang terletak di Jalan Koti atau tepat berhadapan dengan Taman Imbi Kota Jayapura.
"Kami dengan tegas menolak pemekaran DOB Provinsi Papua Tengah," kata Ayus Heluka, koordinator aksi demo damai.
Menurut dia, pemekaran bukan solusi bagi rakyat tetapi menambah persoalan baru yang bisa membuat orang asli Papua makin terpinggirkan di negeri sendiri, karena sudah pasti akan mendatangkan arus urbanisasi dan transmigrasi dari luar Bumi Cenderawasih.
"Untuk itu, kami minta hentikan dorongan atau wacana pemekaran yang hanya menguntungkan segelintir elit politik Papua, ini bukan kemauan rakyat," kata Ayus.
Sementara itu, Amos Kayame yang bertindak selaku penanggung jawab aksi membacakan permintaan kelompoknya di hadapan para anggota DPRP yang hadir yakni Laurens Kadepa, Yulius Miagoni, Nason Uti, Thomas Sondegau, Frits Tobo dan Marthinus Adii.
"Pemekaran DOB sudah diwacanakan sejak 2003, tentang pembentukan Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat dan Irian Jaya Timur serta ada Inpresnya, kemudian di tunda atau dimoratorium karena ada penolakan hingga ada enam warga yang jadi korban," katanya.
Amos juga menyampaikan bahwa dengan adanya pemekaran sudah pasti akan terjadi banyak perubahan, tetapi belum tentu hal itu akan mensejahterakan orang asli Papua karena tidak diimbangi dengan penyiapan SDM orang asli Papua yang baik.
"Sudah pasti akan ada instansi militer baru, pendatang baru, perambahan hutan untuk pemukiman dan pengerukan SDA yang bukan untuk memajukan orang asli Papua," ujarnya.
Sehingga, lanjut Amos, dengan aksi tersebut DPRP sebagai wakil rakyat seharusnya menyampaikan dan meneruskan penolakan tersebut ke pemerintah pusat, bahwa wacana atau pun dorongan pemekaran Provinsi Papua Tengah ditolak oleh warga dan mahasiswa.
"Kami minta agar DPRP meneruskan penolakan ini kepada Gubernur Papua hingga ke Pemerintah Pusat lewat Kemendagri," kata Amos.
Laurens Kadepa, salah satu wakil DPRP yang menerima aksi demo tersebut menerima aspirasi yang disampaikan secara lisan dan tulisan tersebut.
"Kami sebagai wakil rakyat akan menindaklanjuti hal ini sesuai dengan prosedur. Sebagai sikap pribadi saya di Komisi I DPRP, saya mau sampaikan bahwa DOB masih moratorium hingga kini, katanya.
Pemerintah Provinsi Papua sebagai eksekutif dan DPRP sebagai legislatif, kata Laurens, sudah dengan tegas menolak wacana atau dorongan DOB Provinsi Papua Tengah.
"Pemerintah Pusat bilang, bisa minta apa saja, asalkan tidak minta merdeka. Wacana DOB ini hanya dimanfaatkan oleh sejumlah elit politik. DPRP dan Pemerintah Provinsi Papua sudah sepakat menolak hal ini," katanya disambut yel-yel teriakan dari para pendemo.
Penolakan ini dilakukan oleh mahasiswa dan warga yang menamakan diri Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat Tolak Pemekaran DOB Papua dengan melancarkan aksi protes di halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) di Kota Jayapura, Selasa.
Kurang lebih seratusan mahasiswa dan warga mendatangi kantor legislatif itu yang terletak di Jalan Koti atau tepat berhadapan dengan Taman Imbi Kota Jayapura.
"Kami dengan tegas menolak pemekaran DOB Provinsi Papua Tengah," kata Ayus Heluka, koordinator aksi demo damai.
Menurut dia, pemekaran bukan solusi bagi rakyat tetapi menambah persoalan baru yang bisa membuat orang asli Papua makin terpinggirkan di negeri sendiri, karena sudah pasti akan mendatangkan arus urbanisasi dan transmigrasi dari luar Bumi Cenderawasih.
"Untuk itu, kami minta hentikan dorongan atau wacana pemekaran yang hanya menguntungkan segelintir elit politik Papua, ini bukan kemauan rakyat," kata Ayus.
Sementara itu, Amos Kayame yang bertindak selaku penanggung jawab aksi membacakan permintaan kelompoknya di hadapan para anggota DPRP yang hadir yakni Laurens Kadepa, Yulius Miagoni, Nason Uti, Thomas Sondegau, Frits Tobo dan Marthinus Adii.
"Pemekaran DOB sudah diwacanakan sejak 2003, tentang pembentukan Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat dan Irian Jaya Timur serta ada Inpresnya, kemudian di tunda atau dimoratorium karena ada penolakan hingga ada enam warga yang jadi korban," katanya.
Amos juga menyampaikan bahwa dengan adanya pemekaran sudah pasti akan terjadi banyak perubahan, tetapi belum tentu hal itu akan mensejahterakan orang asli Papua karena tidak diimbangi dengan penyiapan SDM orang asli Papua yang baik.
"Sudah pasti akan ada instansi militer baru, pendatang baru, perambahan hutan untuk pemukiman dan pengerukan SDA yang bukan untuk memajukan orang asli Papua," ujarnya.
Sehingga, lanjut Amos, dengan aksi tersebut DPRP sebagai wakil rakyat seharusnya menyampaikan dan meneruskan penolakan tersebut ke pemerintah pusat, bahwa wacana atau pun dorongan pemekaran Provinsi Papua Tengah ditolak oleh warga dan mahasiswa.
"Kami minta agar DPRP meneruskan penolakan ini kepada Gubernur Papua hingga ke Pemerintah Pusat lewat Kemendagri," kata Amos.
Laurens Kadepa, salah satu wakil DPRP yang menerima aksi demo tersebut menerima aspirasi yang disampaikan secara lisan dan tulisan tersebut.
"Kami sebagai wakil rakyat akan menindaklanjuti hal ini sesuai dengan prosedur. Sebagai sikap pribadi saya di Komisi I DPRP, saya mau sampaikan bahwa DOB masih moratorium hingga kini, katanya.
Pemerintah Provinsi Papua sebagai eksekutif dan DPRP sebagai legislatif, kata Laurens, sudah dengan tegas menolak wacana atau dorongan DOB Provinsi Papua Tengah.
"Pemerintah Pusat bilang, bisa minta apa saja, asalkan tidak minta merdeka. Wacana DOB ini hanya dimanfaatkan oleh sejumlah elit politik. DPRP dan Pemerintah Provinsi Papua sudah sepakat menolak hal ini," katanya disambut yel-yel teriakan dari para pendemo.