Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mendorong kompetensi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya dapat menjadi pioner bagi kawasan Indonesia timur.
Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya Manusia (SDM) Annie Rumbiak, di Jayapura, Selasa, mengatakan untuk itu pihaknya menggelar workshop, coaching dan mentoring bagi widyaswara, pejabat atau administrator dan pengawas pada wilayahnya sebagai salah satu bentuk peningkatan serta pengembangan kompetensi ASN.
"Provinsi Papua bisa menjadi pilot project dalam kebijakan dan manajemen SDM aparatur yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja dalam sistem merit," katanya.
Menurut Annie, pihaknya ingin proses pengembangan kompetensi bagi ASN bisa berjalan secara optimal dan berkesinambungan untuk seluruh ASN di Papua, di mana untuk proses tersebut, workshop coaching dan mentoring ini akan menjadi salah satu metode yang akan menjadi sangat bermanfaat bagi proses pengembangan kompentensi bagi ASN di wilayah Bumi Cenderawasih.
"Provinsi Papua menjadi salah satu provinsi yang sudah mengantisipasi dengan menggelar kegiatan ini, karena tujuannya untuk proses kompetensi bagi ASN," ujarnya.
Dia menjelaskan pihaknya sangat bersyukur, Papua dapat menjadi pioner dalam proses coaching dan mentoring, bahkan diharapkan menjadi pilot project di wilayah Indonesia timur.
"Papua menjadi provinsi pertama di wilayah Indonesia timur yang menggelar coaching dan mentoring bagi widyaswara, pejabat atau administrator dan pengawas dalam satu lingkungan level provinsi," katanya lagi.
Dia menambahkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua bekerja sama dengan Pusat Pembinaan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional ASN LAN RI, melaksanakan workshop coaching dan mentoring baik dalam konteks organisasi maupun pelatihan, yang dimaksudkan untuk memenuhi amanat PP Nomor 11 tahun 2017 terkait pemenuhan kebutuhan akan pengembangan kompetensi serta meningkatkan pencapaian kinerja organisasi di lingkungan Pemprov Papua.
Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya Manusia (SDM) Annie Rumbiak, di Jayapura, Selasa, mengatakan untuk itu pihaknya menggelar workshop, coaching dan mentoring bagi widyaswara, pejabat atau administrator dan pengawas pada wilayahnya sebagai salah satu bentuk peningkatan serta pengembangan kompetensi ASN.
"Provinsi Papua bisa menjadi pilot project dalam kebijakan dan manajemen SDM aparatur yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja dalam sistem merit," katanya.
Menurut Annie, pihaknya ingin proses pengembangan kompetensi bagi ASN bisa berjalan secara optimal dan berkesinambungan untuk seluruh ASN di Papua, di mana untuk proses tersebut, workshop coaching dan mentoring ini akan menjadi salah satu metode yang akan menjadi sangat bermanfaat bagi proses pengembangan kompentensi bagi ASN di wilayah Bumi Cenderawasih.
"Provinsi Papua menjadi salah satu provinsi yang sudah mengantisipasi dengan menggelar kegiatan ini, karena tujuannya untuk proses kompetensi bagi ASN," ujarnya.
Dia menjelaskan pihaknya sangat bersyukur, Papua dapat menjadi pioner dalam proses coaching dan mentoring, bahkan diharapkan menjadi pilot project di wilayah Indonesia timur.
"Papua menjadi provinsi pertama di wilayah Indonesia timur yang menggelar coaching dan mentoring bagi widyaswara, pejabat atau administrator dan pengawas dalam satu lingkungan level provinsi," katanya lagi.
Dia menambahkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua bekerja sama dengan Pusat Pembinaan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional ASN LAN RI, melaksanakan workshop coaching dan mentoring baik dalam konteks organisasi maupun pelatihan, yang dimaksudkan untuk memenuhi amanat PP Nomor 11 tahun 2017 terkait pemenuhan kebutuhan akan pengembangan kompetensi serta meningkatkan pencapaian kinerja organisasi di lingkungan Pemprov Papua.