Jayapura (ANTARA) - Balai Bahasa Provinsi Papua terus mengajak warga terutama pelaku-pelaku usaha untuk lebih mencintai dan mengutamakan bahasa Indonesia
"Kami mengumpulkan mahasiswa, siswa, guru, badan-badan publik untuk media luar ruang, terutama melibatkan instansi pemerintah, tetapi kami lebih fokusnya keluar Jayapura ke beberapa kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat untuk mengajak mereka menggunakan bahasa Indonesia," kata Yohanis Sanjoko, Peneliti Ahli Muda Balai Bahasa Papua di Jayapura, Kamis.
Dia mengatakan kegiatan ini terutama lebih difokuskan pada pemartabatan bahasa negara, apalagi pada November lalu sudah ada Keputusan Presiden (Kepres) Nomor tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia, baik yang digunakan oleh Presiden maupun wakil Presiden, pejabat-pejabat negara apabila mereka pergi ke luar negeri itu menggunakan bahasa Indonesia.
"Baru beberapa hari yang lalu kami ada seminar kebahasaan, yang jelas dalam sebulan ini ada kegiatan lebih pada pemartabatan bahasa Indonesia," ujarnya.
Menurut dia, dalam kegiatan pemartabatan bahasa Indonesia ini pihaknya lebih fokus ke pelaku-pelaku usaha. Jika dilihat dari media luar ruang itu terlihat tulisan-tulisan di media luar lebih didominan oleh tulisan-tulisan bahasa asing, ada juga campuran.
"Jadi mereka kurang menyadari bahawa kita harus menggunakan bahasa negara. Sebenarnya ada tata kaidahnya dalam penggunaan bahasa, seperti slogan kami utamakan bahasa Indonesia, lestrarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing," ujarnya.
Dia mengatakan, sebenarnya tidak ada salahnya menggunakan bahasa daerah di luar ruang/badan publik tetapi yang diminta urutannya adalah bahasa Indonesia berukuran besar kemudian di bawahnya bahasa daerah tulisannya lebih kecil dan kalau ada bahasa asing lagi tulisannya paling bawah dan tulisannya lebih kecil lagi daripada bahasa daerah.
"Tetapi yang sering terjadi selama ini lebih dominan campuran, makanya sebelum kami ada kegiatan itu yang sifatnya penyuluhan,ada tim yang turun dulu untuk mengambil data di instansi-instansi pemerintah kemudian di satuan-satuan pendidikan dalam hal ini di sekolah dan juga di tempat-tempat usaha," ujarnya.
Sebenarnya, kata dia, yang lebih banyak tidak mengikuti itu yakni yang cetak seperti percetakan spanduk, lebih banyak bahasa-bahasa asing.
"Kami mengumpulkan mahasiswa, siswa, guru, badan-badan publik untuk media luar ruang, terutama melibatkan instansi pemerintah, tetapi kami lebih fokusnya keluar Jayapura ke beberapa kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat untuk mengajak mereka menggunakan bahasa Indonesia," kata Yohanis Sanjoko, Peneliti Ahli Muda Balai Bahasa Papua di Jayapura, Kamis.
Dia mengatakan kegiatan ini terutama lebih difokuskan pada pemartabatan bahasa negara, apalagi pada November lalu sudah ada Keputusan Presiden (Kepres) Nomor tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia, baik yang digunakan oleh Presiden maupun wakil Presiden, pejabat-pejabat negara apabila mereka pergi ke luar negeri itu menggunakan bahasa Indonesia.
"Baru beberapa hari yang lalu kami ada seminar kebahasaan, yang jelas dalam sebulan ini ada kegiatan lebih pada pemartabatan bahasa Indonesia," ujarnya.
Menurut dia, dalam kegiatan pemartabatan bahasa Indonesia ini pihaknya lebih fokus ke pelaku-pelaku usaha. Jika dilihat dari media luar ruang itu terlihat tulisan-tulisan di media luar lebih didominan oleh tulisan-tulisan bahasa asing, ada juga campuran.
"Jadi mereka kurang menyadari bahawa kita harus menggunakan bahasa negara. Sebenarnya ada tata kaidahnya dalam penggunaan bahasa, seperti slogan kami utamakan bahasa Indonesia, lestrarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing," ujarnya.
Dia mengatakan, sebenarnya tidak ada salahnya menggunakan bahasa daerah di luar ruang/badan publik tetapi yang diminta urutannya adalah bahasa Indonesia berukuran besar kemudian di bawahnya bahasa daerah tulisannya lebih kecil dan kalau ada bahasa asing lagi tulisannya paling bawah dan tulisannya lebih kecil lagi daripada bahasa daerah.
"Tetapi yang sering terjadi selama ini lebih dominan campuran, makanya sebelum kami ada kegiatan itu yang sifatnya penyuluhan,ada tim yang turun dulu untuk mengambil data di instansi-instansi pemerintah kemudian di satuan-satuan pendidikan dalam hal ini di sekolah dan juga di tempat-tempat usaha," ujarnya.
Sebenarnya, kata dia, yang lebih banyak tidak mengikuti itu yakni yang cetak seperti percetakan spanduk, lebih banyak bahasa-bahasa asing.