Jayapura (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan Papua dan Papua Barat mengevaluasi kinerja 13 Bank Perkreditan Rakyat di wilayah itu sepanjang 2019, salah satunya untuk mengetahui pertumbuhan kredit.
Kepala OJK Papua dan Papua Barat Adolf Fictor Tunggul Simanjuntak di Jayapura, Minggu, mengatakan selama 2019 tekanan ekonomi global dan kondisi politik di dalam negeri, yakni pemilihan umum, turut memengaruhi perekonomian nasional.
"Hingga Desember 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,02 persen atau tertinggi kedua di negara-negara G-20," katanya.
Ia menjelaskan dalam pencapaian tersebut, OJK bersama industri keuangan, termasuk BPR, mampu berkontribusi melalui pelaksanaan fungsi intermediasi (penghimpunan dana pihak ketiga dan penyaluran kredit) dengan tetap menjaga profil risikonya.
"Secara khusus untuk BPR di Tanah Papua, DPK (Dana Pihak Ketiga) posisi November 2019 tumbuh sebesar 31,90 persen jika dibandingkan dengan November 2018 untuk delapan BPR di Papua dan sebesar 15,55 persen untuk lima BPR di Papua Barat," ujarnya.
Selain itu, kata dia, pencapaian pertumbuhan DPK BPR di wilayah Papua dan Papua Barat masih di atas pertumbuhan nasional yang mencapai 12,63 persen.
"Pemanfaatan utama DPK digunakan untuk menyalurkan kredit yang tecermin dari pertumbuhan kredit sebesar 7,78 persen di Papua dan sebesar minus 0,43 persen di wilayah Papua Barat," kata dia.
Dia menambahkan pertumbuhan kredit di Papua cukup optimal meskipun masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan kredit nasional.
Hal itu, kata dia, karena adanya kebijakan pemerintah provinsi yang mengubah skema pembayaran gaji aparatur sipil negara sehingga membatasi penyaluran kredit kepada ASN di beberapa wilayah kabupaten dan kota di Papua.
Kepala OJK Papua dan Papua Barat Adolf Fictor Tunggul Simanjuntak di Jayapura, Minggu, mengatakan selama 2019 tekanan ekonomi global dan kondisi politik di dalam negeri, yakni pemilihan umum, turut memengaruhi perekonomian nasional.
"Hingga Desember 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,02 persen atau tertinggi kedua di negara-negara G-20," katanya.
Ia menjelaskan dalam pencapaian tersebut, OJK bersama industri keuangan, termasuk BPR, mampu berkontribusi melalui pelaksanaan fungsi intermediasi (penghimpunan dana pihak ketiga dan penyaluran kredit) dengan tetap menjaga profil risikonya.
"Secara khusus untuk BPR di Tanah Papua, DPK (Dana Pihak Ketiga) posisi November 2019 tumbuh sebesar 31,90 persen jika dibandingkan dengan November 2018 untuk delapan BPR di Papua dan sebesar 15,55 persen untuk lima BPR di Papua Barat," ujarnya.
Selain itu, kata dia, pencapaian pertumbuhan DPK BPR di wilayah Papua dan Papua Barat masih di atas pertumbuhan nasional yang mencapai 12,63 persen.
"Pemanfaatan utama DPK digunakan untuk menyalurkan kredit yang tecermin dari pertumbuhan kredit sebesar 7,78 persen di Papua dan sebesar minus 0,43 persen di wilayah Papua Barat," kata dia.
Dia menambahkan pertumbuhan kredit di Papua cukup optimal meskipun masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan kredit nasional.
Hal itu, kata dia, karena adanya kebijakan pemerintah provinsi yang mengubah skema pembayaran gaji aparatur sipil negara sehingga membatasi penyaluran kredit kepada ASN di beberapa wilayah kabupaten dan kota di Papua.