Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, mengalokasikan anggaran sekitar Rp2,7 miliar untuk penanggulangan virus corona penyebab COVID-19 di kabupaten tersebut.
"Setahu saya anggaran dari dana alokasi khusus sekitar Rp2,7 miliar, dan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebesar Rp2,3 miliar untuk penanganan COVID-19 di Keerom," kata Wakil Bupati Keerom, Piter Gusbager ketika dikonfirmasi dari Jayapura, Jumat.
Piter menjelaskan, perincian penggunaan anggaran itu yakni dari pos insentif bagi tenaga medis Rp300 juta, dana darurat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebesar Rp.360 juta.
Dia mengingatkan penggunaan anggaran ini juga harus tepat sasaran dan jelas penggunaannya.
"Untuk saat ini anggaran saya nilai sudah cukup namun perlu kita ingatkan pengadaan alat kesehatan dan fasilitas kesehatan termasuk APD bagi paramedis, harus diperhatikan mengenai jumlah dan kualitas barang," ujarnya.
Menurut dia, dana penanggulangan COVID-19 ini harus transparan dan tepat sasaran. Gugus tugas dalam bekerja jangan sampai ada praktik-praktik KKN.
"Akan diawasi OPD buat program dan stimulus bagi masyarakat yang terdampak wabah virus ini," katanya.
Ia mengemukakan bahwa ia selaku tim pengarah gugus tugas penanggulangan COVID-19 Kabupaten Keerom, bersama Bupati, mengingatkan kepada Gugus Tugas dalam bekerja harus bersikap transparan, terbuka, tepat sasaran dan bebas dari praktik-praktik KKN.
"Saya tegaskan kepada tim gugus tugas, saya dan Bupati sebagai pengarah, bahwa tim gugus tugas dalam bekerja harus transparan, terbuka, tepat sasaran dan bebas dari KKN atau korupsi," ujarnya.
Jangan sampai, kata dia, dalam gugus tugas ada tindakan-tindakan yang menimbulkan adanya indikasi penyelewengan yang bisa berdampak pada hasil yang tidak diharapkan dari percepatan penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Keerom.
Dalam prinsip tersebut, menurut dia, maka gugus tugas seharusnya menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat berapa dana yang dialokasikan untuk penanggulangan COVID-19 di Keerom.
"Perlu transparan, berapa jumlah yang dialokasikan dari mana saja. Biar masyarakat bisa menilai sejauh mana kecukupan dana tersebut, karena diperkirakan COVID-19 ini akan mencapai puncaknya sekitar Mei-Juni nanti. Kita harus pastikan ketersediaan anggaran tersebut," tambah dia.
"Setahu saya anggaran dari dana alokasi khusus sekitar Rp2,7 miliar, dan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebesar Rp2,3 miliar untuk penanganan COVID-19 di Keerom," kata Wakil Bupati Keerom, Piter Gusbager ketika dikonfirmasi dari Jayapura, Jumat.
Piter menjelaskan, perincian penggunaan anggaran itu yakni dari pos insentif bagi tenaga medis Rp300 juta, dana darurat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebesar Rp.360 juta.
Dia mengingatkan penggunaan anggaran ini juga harus tepat sasaran dan jelas penggunaannya.
"Untuk saat ini anggaran saya nilai sudah cukup namun perlu kita ingatkan pengadaan alat kesehatan dan fasilitas kesehatan termasuk APD bagi paramedis, harus diperhatikan mengenai jumlah dan kualitas barang," ujarnya.
Menurut dia, dana penanggulangan COVID-19 ini harus transparan dan tepat sasaran. Gugus tugas dalam bekerja jangan sampai ada praktik-praktik KKN.
"Akan diawasi OPD buat program dan stimulus bagi masyarakat yang terdampak wabah virus ini," katanya.
Ia mengemukakan bahwa ia selaku tim pengarah gugus tugas penanggulangan COVID-19 Kabupaten Keerom, bersama Bupati, mengingatkan kepada Gugus Tugas dalam bekerja harus bersikap transparan, terbuka, tepat sasaran dan bebas dari praktik-praktik KKN.
"Saya tegaskan kepada tim gugus tugas, saya dan Bupati sebagai pengarah, bahwa tim gugus tugas dalam bekerja harus transparan, terbuka, tepat sasaran dan bebas dari KKN atau korupsi," ujarnya.
Jangan sampai, kata dia, dalam gugus tugas ada tindakan-tindakan yang menimbulkan adanya indikasi penyelewengan yang bisa berdampak pada hasil yang tidak diharapkan dari percepatan penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Keerom.
Dalam prinsip tersebut, menurut dia, maka gugus tugas seharusnya menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat berapa dana yang dialokasikan untuk penanggulangan COVID-19 di Keerom.
"Perlu transparan, berapa jumlah yang dialokasikan dari mana saja. Biar masyarakat bisa menilai sejauh mana kecukupan dana tersebut, karena diperkirakan COVID-19 ini akan mencapai puncaknya sekitar Mei-Juni nanti. Kita harus pastikan ketersediaan anggaran tersebut," tambah dia.