Jakarta (ANTARA) - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menginginkan berbagai lembaga terkait dapat memperkuat serapan hasil tangkapan perempuan nelayan di berbagai daerah sebagai upaya membantu meningkatkan kesejahteraan mereka.
"Negara bisa membeli ikan-ikan yang mereka (perempuan nelayan) tangkap," kata Sekjen Kiara Susan Herawati kepada Antara di Jakarta, Senin.
Sekjen Kiara menuturkan hal tersebut terkait pertanyaan kebijakan apa yang seharusnya diperkuat untuk memberdayakan perempuan nelayan, terlebih Selasa (21/4) esok juga diperingati Hari Kartini.
Menurut Susan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dinilai masih jauh dalam memberdayakan perempuan nelayan, apakah itu dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, serta dalam bentuk dukungan modal usaha.
"Dalam masa pandemi seperti ini, mereka sangat butuh negara membeli ikan-ikan yang ditangkap nelayan," katanya.
Untuk itu, ujar dia, lembaga seperti Bulog juga harusnya dapat menjadi institusi yang menyerap hasil tangkapan nelayan perempuan .
Sebagaimana diwartakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menekankan pentingnya penyerapan komoditas perikanan baik yang ditangkap nelayan maupun yang dihasilkan oleh pembudidaya sebagai upaya menjaga ketahanan pangan pada pandemi COVID-19 ini.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, M. Zulficar Mochtar mengungkapkan bahwa salah satu isu perikanan tangkap selama pandemi adalah oversupply atau kelebihan tangkapan ikan di pelabuhan yang mengakibatkan hasil tangkapan ikan tidak terserap.
Zulficar juga menyebutkan persoalan bahwa bila pasar ikan atau unit pengolahan tidak beroperasi dan harga ikan rendah, nelayan bisa merugi dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka.
"Meski demikian, ikan ada, produksi ada. Yang belum ada adalah mekanisme atau sistem yang bisa mengantisipasi, yang menghantar ke konsumen," kata Dirjen Perikanan Tangkap KKP.
Untuk itu, ujar dia, pihaknya mengagendakan beberapa stimulus seperti bantuan moda distribusi ikan, pembukaan penerbangan kargo untuk ekspor, fasilitasi pemasaran ikan daring, pemberian ikan secara masif oleh BUMN/BUMD, bantuan perbekalan atau operasional nelayan, relaksasi pembayaran kredit nelayan hingga akses permodalan.
"Negara bisa membeli ikan-ikan yang mereka (perempuan nelayan) tangkap," kata Sekjen Kiara Susan Herawati kepada Antara di Jakarta, Senin.
Sekjen Kiara menuturkan hal tersebut terkait pertanyaan kebijakan apa yang seharusnya diperkuat untuk memberdayakan perempuan nelayan, terlebih Selasa (21/4) esok juga diperingati Hari Kartini.
Menurut Susan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dinilai masih jauh dalam memberdayakan perempuan nelayan, apakah itu dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, serta dalam bentuk dukungan modal usaha.
"Dalam masa pandemi seperti ini, mereka sangat butuh negara membeli ikan-ikan yang ditangkap nelayan," katanya.
Untuk itu, ujar dia, lembaga seperti Bulog juga harusnya dapat menjadi institusi yang menyerap hasil tangkapan nelayan perempuan .
Sebagaimana diwartakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menekankan pentingnya penyerapan komoditas perikanan baik yang ditangkap nelayan maupun yang dihasilkan oleh pembudidaya sebagai upaya menjaga ketahanan pangan pada pandemi COVID-19 ini.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, M. Zulficar Mochtar mengungkapkan bahwa salah satu isu perikanan tangkap selama pandemi adalah oversupply atau kelebihan tangkapan ikan di pelabuhan yang mengakibatkan hasil tangkapan ikan tidak terserap.
Zulficar juga menyebutkan persoalan bahwa bila pasar ikan atau unit pengolahan tidak beroperasi dan harga ikan rendah, nelayan bisa merugi dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka.
"Meski demikian, ikan ada, produksi ada. Yang belum ada adalah mekanisme atau sistem yang bisa mengantisipasi, yang menghantar ke konsumen," kata Dirjen Perikanan Tangkap KKP.
Untuk itu, ujar dia, pihaknya mengagendakan beberapa stimulus seperti bantuan moda distribusi ikan, pembukaan penerbangan kargo untuk ekspor, fasilitasi pemasaran ikan daring, pemberian ikan secara masif oleh BUMN/BUMD, bantuan perbekalan atau operasional nelayan, relaksasi pembayaran kredit nelayan hingga akses permodalan.