Biak (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Biak Numfor, Papua, berkomitmen mengawal program strategis nasional di daerah pada 2025 untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebutuhan orang asli Papua (OAP).
"Program strategis pemerintah menyangkut layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, makan gratis,pengendalian inflasi, otonomi khusus, stunting, dan penanganan kemiskinan ekstrem," ujar Wakil Ketua I DPRD Biak Numfor Noak Krey kepada wartawan di Biak, Senin.
Ia mengingatkan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah agar memperhatikan kebutuhan hak-hak dasar masyarakat OAP di era otonomi khusus harus terpenuhi dengan baik.
"Terutama kebutuhan dasar seperti rumah layak huni, air bersih, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan lainnya yang menyangkut hajat hidup sehari-hari masyarakat OAP berbagai kampung," ujarnya.
Menurut dia, unsur pimpinan bersama anggota DPRD Biak terus mengawal pemenuhan hak dasar masyarakat OAP yang diimplementasikan pada program pemerintah 2025.
"Tahun 2025 sudah ditetapkan program prioritas daerah sehingga kami berkomitmen terus mengawal kebijakan pemerintah supaya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat OAP," katanya.
Ia mengapresiasi pemerintah yang telah memberikan perhatian terhadap kebutuhan dasar masyarakat OAP yang diakomodasi pada APBD 2025.
"Semoga program pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen APBD 2025 mampu menjawab kebutuhan masyarakat di daerah," katanya.
Pada APBD 2025 dialokasikan belanja daerah mencapai Rp1,5 triliun.
