Wamena (ANTARA) - Pejabat sementara Kadis Sosial Jayawijaya, Provinsi Papua, Yan Pit Marani mengatakan sebagian warga yang masuk daftar penerima bantuan sosial tunai justru tidak ditemukan di lapangan sehingga belum dapat disalurkan BST untuk April, Mei dan Juni 2020.
"Hingga hari ini belum berjalan karena kendalanya data yang dikeluarkan dari kementerian untuk Jayawijayakan 6.000 lebih. Cuma setelah kami sosialisasi ke lapangan atau 40 distrik dan 328 kampung banyak data yang tidak ditemukan orangnya di kampung," kata Yan Pit Marani di Wamena, Senin.
Kepala Bidang Penanggulangan Fakir Miskin (PFM) ini mengatakan Pemerintah Jayawijaya telah menyurati Kementerian Sosial pada minggu lalu, untuk meminta persetujuan agar penerima yang terdata di data kementerian namun tidak ditemukan di lapangan, digantikan dengan warga yang ada.
"Supaya kantor pos dia menyalurkan tugas yang diberikan kementerian untuk penyaluran ini, dia laksaanakan namun (penerima) yang tidak ada itu yang kami minta persetujuan dari kementerian supaya apa bisa diganti dengan yang ada," katanya.
Jika usulan itu diterima oleh kementerian maka pemkab mewajibkan kepala kampung membuat surat domisili bagi warga penerima, dan surat itu harus diketahui juga oleh kepala distrik.
"Data yang dikeluarkan kementerian itu By NIM, By dres By NIK. Jadi yang punya NIK ini orang lain dan dia tidak ada di kampung itu, dia sudah mungkin pindah ke kabupaten lain, ini yang jadi masalah," katanya.
Ia mengatakan sangat berpotensi terjadi konflik jika dipaksakan untuk tetap dibagikan sementara sebagian warga tidak terdaftar untuk menerima.
"Bantuan dari sosial inikan sesuai quota dari kementerian jadi kalau kurang, kami mau tambah dari mana. Tetapi quota yang ada itu, ternyata banyak di lapangan yang tidak ada," katanya.
Sebelumnya pemerintah mengusulkan agar bantuan bulan April, Mei dan Juni disalurkan sekalian, mengingat sulitnya medan.
"Kita sudah sampaikan kepada pemerintah pusat agar kabupaten di pegunungan tengah Papua kalau boleh satu kali disalurkan karena biaya transportasi berbeda dengan wilayah di kota-kota," katanya.
"Hingga hari ini belum berjalan karena kendalanya data yang dikeluarkan dari kementerian untuk Jayawijayakan 6.000 lebih. Cuma setelah kami sosialisasi ke lapangan atau 40 distrik dan 328 kampung banyak data yang tidak ditemukan orangnya di kampung," kata Yan Pit Marani di Wamena, Senin.
Kepala Bidang Penanggulangan Fakir Miskin (PFM) ini mengatakan Pemerintah Jayawijaya telah menyurati Kementerian Sosial pada minggu lalu, untuk meminta persetujuan agar penerima yang terdata di data kementerian namun tidak ditemukan di lapangan, digantikan dengan warga yang ada.
"Supaya kantor pos dia menyalurkan tugas yang diberikan kementerian untuk penyaluran ini, dia laksaanakan namun (penerima) yang tidak ada itu yang kami minta persetujuan dari kementerian supaya apa bisa diganti dengan yang ada," katanya.
Jika usulan itu diterima oleh kementerian maka pemkab mewajibkan kepala kampung membuat surat domisili bagi warga penerima, dan surat itu harus diketahui juga oleh kepala distrik.
"Data yang dikeluarkan kementerian itu By NIM, By dres By NIK. Jadi yang punya NIK ini orang lain dan dia tidak ada di kampung itu, dia sudah mungkin pindah ke kabupaten lain, ini yang jadi masalah," katanya.
Ia mengatakan sangat berpotensi terjadi konflik jika dipaksakan untuk tetap dibagikan sementara sebagian warga tidak terdaftar untuk menerima.
"Bantuan dari sosial inikan sesuai quota dari kementerian jadi kalau kurang, kami mau tambah dari mana. Tetapi quota yang ada itu, ternyata banyak di lapangan yang tidak ada," katanya.
Sebelumnya pemerintah mengusulkan agar bantuan bulan April, Mei dan Juni disalurkan sekalian, mengingat sulitnya medan.
"Kita sudah sampaikan kepada pemerintah pusat agar kabupaten di pegunungan tengah Papua kalau boleh satu kali disalurkan karena biaya transportasi berbeda dengan wilayah di kota-kota," katanya.