Sentani, Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Jayapura, Papua meluncurkan program jaring pengaman sosial bagi warga terdampak COVID-19 baik dari aspek ekonomi dan kesehatan.
Asisten II Sekda Kabupaten Jayapura, Edi Susanto di Sentani, Selasa mengatakan bantuan sembako dan penguatan tanaman pangan masyarakat bagian dari dua program jaring pengaman sosial dan program penanggulangan dampak ekonomi disamping itu juga program kesehatan
Untuk program dampak ekonomi, kata dia, difokuskan pada dua wilayah distrik yaitu di Distrik Sentani dan Distrik Waibhu. Lantaran sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai karyawan tapi juga penjual jasa baik itu perdagangan, buruh dan lainnya.
"Sehingga di ibu kota Kabupaten ini kita berikan bantuan dampak dari COVID-19 berupa sembako dan itu diberikan kepada para karyawan yang dirumahkan, kemudian juga kepada para buruh Bandara Sentani, utamanya kepada para porter karena berhenti kerja, selanjutnya kepada para tukang ojek tapi juga kepada para pedagang kaki lima," katanya.
Selanjutnya, untuk wilayah pinggiran diluar ibu kota kabupaten yakni Distrik Sentani dan Waibhu, juga diberikan bantuan tetapi bukan bantuan dampak dari COVID-19, hanya karena ada pembatasan-pembatasan maka diberikan bantuan stimulus dalam rangka kembali berkebun untuk meningkatkan ketahanan pangan lokal.
"Sehingga masyarakat walaupun diberikan pembatasan untuk keluar masuk kota Sentani, itu ada kesibukannya masing-masing, mereka berkebun dan itu didukung dengan realokasi anggaran dari dana kampung maupun dana desa, dan juga anggaran dari dinas-dinas teknis, sehingga ada dua kegiatan yang sepertinya mirip tetapi sebenarnya tujuannya berbeda," ujarnya.
Untuk wilayah kota, menurut dia, memang itu adalah bantuan bahan pangan berupa sembako untuk mengatasi dampak COVID-19 karena mereka sudah tidak bekerja, sudah tidak berusaha karena pada umumnya mereka berusaha dibidang jasa.
Sementara, lanjut dia, untuk distrik luar yakni Distrik Sentani dan Waibhu itu diberikan stimulus berupa bahan pangan untuk mereka melakukan penanaman pangan-pangan lokal sehingga untuk meningkatkan pangan lokal dan dalam kesibukan untuk itu sehingga mereka tidak ke kota.
Pendekatan untuk melakukan pembagian bantuan-bantuan ini, Kabupaten Jayapura menggunakan sistem pemerintahan. Usulannya mulai dari RT/RW dikumpulkan oleh kepala kampung dan lurah, kemudian nanti dilaporkan kembali atau dihimpun oleh distrik dan distrik melaporkan kepada bupati.
Sehingga semua jajaran paling bawah bertanggung jawab terhadap apa dan siapa yang mau diberikan bantuan-bantuan itu, sehingga diharapkan nanti tidak ada lagi yang menyatakan salah memberi.
"Kemudian memang bantuan ini sifatnya semakin lama makin besar sehingga mingkin ada warga yang seharusnya mendapatkan bantuan dan itu belum mendapatkan silahkan melapor kepada RT/RW masing-masing kemudian akan dilanjutkan ke kepala kampung dan kelurahan dan akan diteruskan ke bupati dalam hal ini Dinas Sosial," katanya.
Menurut dia, untuk karyawan yang dirumahkan, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Jayapura sedang melakukan pendataan dan pendaftaran untuk mendapatkan kartu pra kerja dari Kementerian Tenaga Kerja.
Sementara untuk dinas-dinas teknis, seperti Dinas Pertanian secara umum dengan sumber daya yang ada, tetap mendampingi dan mengasistensi masyarakat yang ada di kampung-kampung untuk membudidayakan atau memanfaatkan lahan-lahan pekarangan atau membuka lahan-lahan baru untuk melakukan penanaman.
Penanaman dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan lokal, ada berbentuk sayur-sayuran, ada kakao, ada penanaman kembali sagu dan ada juga diberikan bantuan stimulus yang lain sehingga diharapkan nanti menjadi suatu kebiasaan melakukan program bersama-sama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.