Timika (ANTARA) - Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Bram Raweyai mengakui sektor usaha perhotelan di wilayah itu sangat terdampak selama masa pandemi COVID-19 yang telah berlangsung sekitar empat bulan.
Jika kondisi seperti itu masih terus terjadi hingga Juli mendatang, Bram memprediksi hampir semua hotel, restoran dan pemilik tempat hiburan di Kota Timika yang akan melakukan PHK massal karyawannya.
Bahkan tidak sedikit diantara tempat-tempat usaha itu akan gulung tikar.
"Selama empat bulan berjalan ini hotel-hotel di Timika pada sepi semua. Tidak ada tamu yang menginap. Kalau kondisi seperti ini sampai Juli, pasti akan terjadi PHK massal karyawan karena semua tempat usaha itu pada minus," kata Bram.
Pemilik usaha Hotel dan Restoran Cenderawasih 66 Timika itu meminta Pemkab Mimika agar tidak pilih kasih dalam memberi perlakuan kepada hotel-hotel di wilayah itu.
"Kami harapkan kepada Pemda Mimika kalau ada kegiatan-kegiatan pemerintah, jangan hanya fokus di satu hotel saja, tapi sebaiknya berkat yang ada itu dibagi-bagi ke hotel yang lain supaya kami semua sama-sama hidup," tutur adik kandung politikus Yoris Raweyai itu.
Bram menuturkan meskipun penurunan okupansi hotel maupun tamu yang makan di restoran Cenderawasih 66 Timika hingga 90 persen, namun hingga kini belum ada satupun karyawannya yang di-PHK.
"Kami bisa saja mem-PHK karyawan karena usaha kami merugi, tapi kasihan karyawan itu mau makan apa kalau kita PHK, bagaimana nasib mereka. Sampai sekarang kami tetap berikan gaji penuh untuk karyawan sembari berharap situasi ke depan semakin lebih baik," ujarnya.
Saat ini Hotel dan Restoran Cenderawasih 66 yang beralamat di Jalan Cenderawasih 66 SP2 Timika itu mempekerjakan 130 orang karyawan.
Menurut dia, keluhan para pengusaha hotel, restoran dan tempat hiburan di Kota Timika itu telah dibahas bersama seluruh anggota PHRI.
Sejauh ini, katanya, PHRI Mimika hanya bisa mengharapkan adanya kebijakan Pemkab Mimika yang pro terhadap keberlangsungan dunia usaha di wilayah itu.
PHRI menyambut positif kebijakan pengurangan pajak hingga 50 persen yang diberlakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) Kabupaten Mimika sejak Maret hingga Juni.
"Hanya satu yang kami minta, tolong Pemda Mimika perhatikan seluruh hotel-hotel yang ada. Jangan hanya fokus di satu hotel saja. Kami punya hak yang sama untuk survive di daerah ini, toh kami semua juga membayar pajak yang sama ke Pemda," kata Bram.
Adapun tamu yang masih menginap di Hotel Cenderawasih 66 Timika yaitu sekitar 10 persen merupakan peserta dari Jakarta dan daerah lain di Indonesia yang datang ke Timika sejak Maret untuk meninjau kesiapan PON XX Papua.
Mereka tertahan selama lebih dari tiga bulan di Timika lantaran tidak ada penerbangan sejak 26 Maret.
Bram menambahkan, penutupan akses penerbangan dari dan menuju Bandara Mozes Kilangin Timika sejak 26 Maret dan baru dibuka kembali pada pertengahan Juni ikut memukul sektor perhotelan di wilayah itu.
Kebanyakan tamu yang menginap di hotel-hotel Timika, katanya, merupakan tamu transit baik yang datang dari beberapa kabupaten pedalaman maupun tamu dari luar daerah yang melawat ke Timika untuk melakukan perjalanan mengurus bisnisnya.
Seluruh anggota PHRI, katanya, sudah siap memasuki kondisi adaptasi gaya hidup baru pascapandemi COVID-19.
Di berbagai tempat usaha tersebut, katanya, sudah disiapkan tempat cuci tangan, pengunjung wajib menggunakan masker, pengaturan jarak tempat duduk dan lainnya untuk mencegah penularan wabah virus corona.
"Tamu-tamu yang datang ke hotel ataupun restoran tidak perlu khawatir. Yang jelas kami sudah menerapkan protokol kesehatan sebagaimana imbauan pemerintah. Kami juga tidak mau kalau tempat usaha kami nantinya dicap sebagai klaster baru penyebaran virus corona," kata Bram.
Sebagai pengusaha, Bram berharap pemerintah secara perlahan mulai membuka kembali akses perekonomian setelah beberapa bulan sebelumnya melakukan berbagai pembatasan waktu beroperasi tempat-tempat usaha di Kota Timika.
"Menurut kami sebaiknya sektor ekonomi ini tetap dibuka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat sebab virus corona ini tidak akan hilang dalam waktu dekat. Jangan sampai sektor ekonomi dimatikan, nanti justru menimbulkan banyak masalah ikutannya. Kalau orang tidak kerja, tidak bisa makan, maka bisa dibayangkan dampak yang akan terjadi selanjutnya," ujar Bram.
Jika kondisi seperti itu masih terus terjadi hingga Juli mendatang, Bram memprediksi hampir semua hotel, restoran dan pemilik tempat hiburan di Kota Timika yang akan melakukan PHK massal karyawannya.
Bahkan tidak sedikit diantara tempat-tempat usaha itu akan gulung tikar.
"Selama empat bulan berjalan ini hotel-hotel di Timika pada sepi semua. Tidak ada tamu yang menginap. Kalau kondisi seperti ini sampai Juli, pasti akan terjadi PHK massal karyawan karena semua tempat usaha itu pada minus," kata Bram.
Pemilik usaha Hotel dan Restoran Cenderawasih 66 Timika itu meminta Pemkab Mimika agar tidak pilih kasih dalam memberi perlakuan kepada hotel-hotel di wilayah itu.
"Kami harapkan kepada Pemda Mimika kalau ada kegiatan-kegiatan pemerintah, jangan hanya fokus di satu hotel saja, tapi sebaiknya berkat yang ada itu dibagi-bagi ke hotel yang lain supaya kami semua sama-sama hidup," tutur adik kandung politikus Yoris Raweyai itu.
Bram menuturkan meskipun penurunan okupansi hotel maupun tamu yang makan di restoran Cenderawasih 66 Timika hingga 90 persen, namun hingga kini belum ada satupun karyawannya yang di-PHK.
"Kami bisa saja mem-PHK karyawan karena usaha kami merugi, tapi kasihan karyawan itu mau makan apa kalau kita PHK, bagaimana nasib mereka. Sampai sekarang kami tetap berikan gaji penuh untuk karyawan sembari berharap situasi ke depan semakin lebih baik," ujarnya.
Saat ini Hotel dan Restoran Cenderawasih 66 yang beralamat di Jalan Cenderawasih 66 SP2 Timika itu mempekerjakan 130 orang karyawan.
Menurut dia, keluhan para pengusaha hotel, restoran dan tempat hiburan di Kota Timika itu telah dibahas bersama seluruh anggota PHRI.
Sejauh ini, katanya, PHRI Mimika hanya bisa mengharapkan adanya kebijakan Pemkab Mimika yang pro terhadap keberlangsungan dunia usaha di wilayah itu.
PHRI menyambut positif kebijakan pengurangan pajak hingga 50 persen yang diberlakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) Kabupaten Mimika sejak Maret hingga Juni.
"Hanya satu yang kami minta, tolong Pemda Mimika perhatikan seluruh hotel-hotel yang ada. Jangan hanya fokus di satu hotel saja. Kami punya hak yang sama untuk survive di daerah ini, toh kami semua juga membayar pajak yang sama ke Pemda," kata Bram.
Adapun tamu yang masih menginap di Hotel Cenderawasih 66 Timika yaitu sekitar 10 persen merupakan peserta dari Jakarta dan daerah lain di Indonesia yang datang ke Timika sejak Maret untuk meninjau kesiapan PON XX Papua.
Mereka tertahan selama lebih dari tiga bulan di Timika lantaran tidak ada penerbangan sejak 26 Maret.
Bram menambahkan, penutupan akses penerbangan dari dan menuju Bandara Mozes Kilangin Timika sejak 26 Maret dan baru dibuka kembali pada pertengahan Juni ikut memukul sektor perhotelan di wilayah itu.
Kebanyakan tamu yang menginap di hotel-hotel Timika, katanya, merupakan tamu transit baik yang datang dari beberapa kabupaten pedalaman maupun tamu dari luar daerah yang melawat ke Timika untuk melakukan perjalanan mengurus bisnisnya.
Seluruh anggota PHRI, katanya, sudah siap memasuki kondisi adaptasi gaya hidup baru pascapandemi COVID-19.
Di berbagai tempat usaha tersebut, katanya, sudah disiapkan tempat cuci tangan, pengunjung wajib menggunakan masker, pengaturan jarak tempat duduk dan lainnya untuk mencegah penularan wabah virus corona.
"Tamu-tamu yang datang ke hotel ataupun restoran tidak perlu khawatir. Yang jelas kami sudah menerapkan protokol kesehatan sebagaimana imbauan pemerintah. Kami juga tidak mau kalau tempat usaha kami nantinya dicap sebagai klaster baru penyebaran virus corona," kata Bram.
Sebagai pengusaha, Bram berharap pemerintah secara perlahan mulai membuka kembali akses perekonomian setelah beberapa bulan sebelumnya melakukan berbagai pembatasan waktu beroperasi tempat-tempat usaha di Kota Timika.
"Menurut kami sebaiknya sektor ekonomi ini tetap dibuka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat sebab virus corona ini tidak akan hilang dalam waktu dekat. Jangan sampai sektor ekonomi dimatikan, nanti justru menimbulkan banyak masalah ikutannya. Kalau orang tidak kerja, tidak bisa makan, maka bisa dibayangkan dampak yang akan terjadi selanjutnya," ujar Bram.