Jayapura (ANTARA) -
Kasdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI Bambang Trisnohadi mengatakan pihak Kodam XVII/Cenderawasih siap membantu Polri dalam mengamankan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Kami juga siap membantu hal-hal yang penting seperti distribusi logistik dengan Alutsista yang ada baik Kodam, Lanud maupun Lantamal kami siap apabila dibutuhkan,”kata Kasdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI Bambang Trisnohadi mewakili Pangdam XVII Cenderawasih pada tatap muka bersama Polri dan KPU.
“Dan untuk masalah personel selain yang disebutkan Kapolda, kami juga menyiapkan kekuatan sekitar 2.500 personel baik dari jajaran Kodam maupun Korem 172/PWY, 173 dan 174 ditambah rekan-rekan dari AL juga AU, intinya kami bersinergi dengan Polri untuk sukseskan Pilkada,"ujar Kasdam Brigjen TNI Bambang Trisnohadi melalui keterangan tertulis Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih diterima ANTARA.
Sementara itu ,Kapolda Papua Irjen Pol. Paulus Waterpauw kepada wartawan mengatakan, untuk mengamankan proses Pilkada, pihaknya menyiapkan 2.577 personel gabungan.
"Ini tersebar di 11 kabupaten, dengan rincian dari Polda menyiapkan sementara 813 personel, BKO TNI 627 personel, Brimob Nusantara kami akan minta ke Kapolri yakni 500 personel. Di luar itu, ada juga Linmas 7.174 personel," jelas Kapolda.
Dijelaskan juga dari 11 kabupaten, terdapat tujuh daerah yang sudah melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), yakni Yalimo, Keerom, Supiori, Nabire, Merauke, Waropen dan Yahukimo.
"Jadi Asmat, Mamberamo Raya, Boven Digul dan Pegunungan Bintang, persetujuan sudah tapi belum ditandatangani NPHD nya, namun persetujuan penggunaan anggaran sudah disetujui, " kata Paulus Waterpauw.
Ia pun meminta warga jika ada penyalahgunaan wewenang dari aparat penegak hukum maupun penyelenggara sendiri silahkan melaporkan hal tersebut ke Bawaslu.
"Jika terjadi tindak pidana maka rekomendasinya ke Kepolisian yang nantinya diproses sesuai ketentuan yang berlaku," jelasnya lagi.
Selanjutnya, Ketua KPU Provinsi Papua Theodorus Kossay mengatakan, agenda Pilkada serenetak keputusannya tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020.
"KPU saat ini sudah atau sedang melaksanakan beberapa tahapan. Kepada seluruh stakeholder kami minta juga sama-sama mengawal tahapan-tahapan ini, pihaknya pun mengimbau semua masyarakat sama-sama mengawal tahapan Pilkada serentak.
"Kita ciptakan Pilkada yang damai, kita ciptakan Papua tanah damai," ucapnya.
Kasdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI Bambang Trisnohadi mengatakan pihak Kodam XVII/Cenderawasih siap membantu Polri dalam mengamankan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Kami juga siap membantu hal-hal yang penting seperti distribusi logistik dengan Alutsista yang ada baik Kodam, Lanud maupun Lantamal kami siap apabila dibutuhkan,”kata Kasdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI Bambang Trisnohadi mewakili Pangdam XVII Cenderawasih pada tatap muka bersama Polri dan KPU.
“Dan untuk masalah personel selain yang disebutkan Kapolda, kami juga menyiapkan kekuatan sekitar 2.500 personel baik dari jajaran Kodam maupun Korem 172/PWY, 173 dan 174 ditambah rekan-rekan dari AL juga AU, intinya kami bersinergi dengan Polri untuk sukseskan Pilkada,"ujar Kasdam Brigjen TNI Bambang Trisnohadi melalui keterangan tertulis Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih diterima ANTARA.
Sementara itu ,Kapolda Papua Irjen Pol. Paulus Waterpauw kepada wartawan mengatakan, untuk mengamankan proses Pilkada, pihaknya menyiapkan 2.577 personel gabungan.
"Ini tersebar di 11 kabupaten, dengan rincian dari Polda menyiapkan sementara 813 personel, BKO TNI 627 personel, Brimob Nusantara kami akan minta ke Kapolri yakni 500 personel. Di luar itu, ada juga Linmas 7.174 personel," jelas Kapolda.
Dijelaskan juga dari 11 kabupaten, terdapat tujuh daerah yang sudah melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), yakni Yalimo, Keerom, Supiori, Nabire, Merauke, Waropen dan Yahukimo.
"Jadi Asmat, Mamberamo Raya, Boven Digul dan Pegunungan Bintang, persetujuan sudah tapi belum ditandatangani NPHD nya, namun persetujuan penggunaan anggaran sudah disetujui, " kata Paulus Waterpauw.
Ia pun meminta warga jika ada penyalahgunaan wewenang dari aparat penegak hukum maupun penyelenggara sendiri silahkan melaporkan hal tersebut ke Bawaslu.
"Jika terjadi tindak pidana maka rekomendasinya ke Kepolisian yang nantinya diproses sesuai ketentuan yang berlaku," jelasnya lagi.
Selanjutnya, Ketua KPU Provinsi Papua Theodorus Kossay mengatakan, agenda Pilkada serenetak keputusannya tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020.
"KPU saat ini sudah atau sedang melaksanakan beberapa tahapan. Kepada seluruh stakeholder kami minta juga sama-sama mengawal tahapan-tahapan ini, pihaknya pun mengimbau semua masyarakat sama-sama mengawal tahapan Pilkada serentak.
"Kita ciptakan Pilkada yang damai, kita ciptakan Papua tanah damai," ucapnya.