Bakamla soroti perkembangan situasi keamanan wilayah Laut Natuna Utara dan LCS
Kamis, 16 Juli 2020 5:23 WIB
Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksdya TNI Aan Kurnia (kanan) saat bertemu Menko Polhukam Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (15/7/2020). ANTARA/HO-Humas Bakamla
Jakarta (ANTARA) - Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI menyoroti perkembangan situasi keamanan Laut Natuna Utara dan Laut Cina Selatan (LCS), yang masih terus menghangat dengan kehadiran kapal coast guard dan kapal pengawas perikanan Vietnam di garis landas kontinen.
"Demikian juga kapal ikan asing Vietnam yang masih melakukan penangkapan ikan di daerah overlapping claim," kata Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksdya TNI Aan Kurnia dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu malam.
Hal itu disampaikannya saat bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI (Menko Polhikan) Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu, guna melaporkan perkembangan situasi keamanan maritim Indonesia.
Selain itu, lanjut Aan, keberadaan kapal Amerika Serikat di Laut Cina Selatan yang terus melakukan tindakan untuk menunjukkan freedom of navigation sebagai bentuk tentangan terhadap sikap Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
Oleh karena itu, Bakamla berinisiatif membentuk Indonesia Maritime Information Center (IMIC) guna mendukung kewaspadaan maritim (maritime domain awareness) bagi para pengguna laut sekaligus mengimbangi pemberitaan kemaritiman yang selama ini dikeluarkan oleh International Maritime Bureau (IMB), International Fusion Centre (IFC), dan Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery Against Ships in Asia (ReCAAP) yang selama ini cenderung kurang proporsional bagi Indonesia.
"Banyak informasi yang secara fakta sebenarnya hanyalah kasus pencurian kecil di kapal, namun diberitakan seolah terjadi perompakan besar saat diberitakan pada jurnal lembaga tersebut," kata Aan.
IMIC pun akan terkoneksi dengan aparat penegak hukum lainnya sehingga setiap kejadian akan dapat langsung direspons dengan cepat sehingga meningkatkan jaminan keamanan laut di Indonesia.
Dalam kesempatan ini, Aan juga menyampaikan perkembangan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tata Kelola Keamanan Laut yang masih berjalan sesuai dengan rencana.
"Dalam waktu dekat Bakamla RI bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan melaksanakan Operasi Cegah Tangkal. Tujuan utama dari operasi ini untuk mengunjungi pulau-pulau yang belum tersentuh oleh pemeriksaan COVID-19, seperti mengadakan rapid test," ujarnya.
Operasi bersama ini dibagi dalam tiga zona yakni barat, tengah, dan timur.
"Mudah-mudahan dengan operasi ini juga bisa membantu BNPB dan menanggulangi saudara-saudara kita yang berada di pulau itu," ucap Aan.
"Demikian juga kapal ikan asing Vietnam yang masih melakukan penangkapan ikan di daerah overlapping claim," kata Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksdya TNI Aan Kurnia dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu malam.
Hal itu disampaikannya saat bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI (Menko Polhikan) Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu, guna melaporkan perkembangan situasi keamanan maritim Indonesia.
Selain itu, lanjut Aan, keberadaan kapal Amerika Serikat di Laut Cina Selatan yang terus melakukan tindakan untuk menunjukkan freedom of navigation sebagai bentuk tentangan terhadap sikap Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
Oleh karena itu, Bakamla berinisiatif membentuk Indonesia Maritime Information Center (IMIC) guna mendukung kewaspadaan maritim (maritime domain awareness) bagi para pengguna laut sekaligus mengimbangi pemberitaan kemaritiman yang selama ini dikeluarkan oleh International Maritime Bureau (IMB), International Fusion Centre (IFC), dan Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery Against Ships in Asia (ReCAAP) yang selama ini cenderung kurang proporsional bagi Indonesia.
"Banyak informasi yang secara fakta sebenarnya hanyalah kasus pencurian kecil di kapal, namun diberitakan seolah terjadi perompakan besar saat diberitakan pada jurnal lembaga tersebut," kata Aan.
IMIC pun akan terkoneksi dengan aparat penegak hukum lainnya sehingga setiap kejadian akan dapat langsung direspons dengan cepat sehingga meningkatkan jaminan keamanan laut di Indonesia.
Dalam kesempatan ini, Aan juga menyampaikan perkembangan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tata Kelola Keamanan Laut yang masih berjalan sesuai dengan rencana.
"Dalam waktu dekat Bakamla RI bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan melaksanakan Operasi Cegah Tangkal. Tujuan utama dari operasi ini untuk mengunjungi pulau-pulau yang belum tersentuh oleh pemeriksaan COVID-19, seperti mengadakan rapid test," ujarnya.
Operasi bersama ini dibagi dalam tiga zona yakni barat, tengah, dan timur.
"Mudah-mudahan dengan operasi ini juga bisa membantu BNPB dan menanggulangi saudara-saudara kita yang berada di pulau itu," ucap Aan.
Pewarta : Syaiful Hakim
Editor : Muhsidin
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Satgas Yonif 511 perkuat interaksi sosial ciptakan stabilitas keamanan di Tolikara
24 March 2026 4:35 WIB
SPPG Papua Pegunungan dorong pelatihan sertifikat keamanan dan kebersihan pangan
18 March 2026 8:28 WIB
Polda Papua perkuat sinergitas atasi gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan
25 February 2026 7:09 WIB
Terpopuler - Politik
Lihat Juga
Gubernur sebut program rehabilitasi RTLH tingkatkan kualitas hidup warga Papua
17 April 2026 8:48 WIB
Pemkot Jayapura harap partai politik penerima dana hibah tingkatkan kualitas demokrasi
15 April 2026 10:52 WIB
Gubernur Papua sebut Dana Otsus Rp12,69 T dapat percepat bangun daerah tertinggal
14 April 2026 18:41 WIB