Jayapura (ANTARA) - Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal membantah isu akan adanya pemberlakuan Pembatasan Sosial Diperluas Diperketat (PSDD) tahap dua.
"Yang benar adalah kami akan menutup kelurahan-kelurahan dengan kasus positif COVID-19 yang tinggi," katanya kepada ANTARA di Jayapura, Selasa.
Menurut Klemen, kelurahan-kelurahan ini akan ditutup selama 14 hari untuk memastikan bahwa masyarakat yang berdomisili di wilayah tersebut sudah ditangani secara baik dan kembali normal lagi.
"Pemberlakuan penutupan kelurahan-kelurahan ini juga setelah kami berkoordinasi dengan kabupaten dan kota serta jajaran setempat," ujarnya.
Dia menjelaskan misalnya saja di Kota Jayapura tercatat ada lima kelurahan dengan tingkat kasus positif COVID-19 yang tinggi, dan kelima daerah inilah yang akan ditutup selama 14 hari.
"Jadi di kelurahan yang ditutup tersebut, tidak boleh ada aktivitas orang keluar masuk, di mana pemerintah akan memastikan kebutuhan warganya sampai pihak kesehatan memastikan keadaannya sudah kembali normal," katanya lagi.
Dia menambahkan pemberlakuan penutupan ini tidak hanya akan dilakukan di Kota Jayapura, namun di Kabupaten Jayapura dan daerah lainnya.
"Selain Kota dan Kabupaten Jayapura, beberapa wilayah pegunungan yang sudah ada kasus positif COVID juga menjadi perhatian agar kasusnya tidak bertambah lagi," ujarnya lagi.
"Yang benar adalah kami akan menutup kelurahan-kelurahan dengan kasus positif COVID-19 yang tinggi," katanya kepada ANTARA di Jayapura, Selasa.
Menurut Klemen, kelurahan-kelurahan ini akan ditutup selama 14 hari untuk memastikan bahwa masyarakat yang berdomisili di wilayah tersebut sudah ditangani secara baik dan kembali normal lagi.
"Pemberlakuan penutupan kelurahan-kelurahan ini juga setelah kami berkoordinasi dengan kabupaten dan kota serta jajaran setempat," ujarnya.
Dia menjelaskan misalnya saja di Kota Jayapura tercatat ada lima kelurahan dengan tingkat kasus positif COVID-19 yang tinggi, dan kelima daerah inilah yang akan ditutup selama 14 hari.
"Jadi di kelurahan yang ditutup tersebut, tidak boleh ada aktivitas orang keluar masuk, di mana pemerintah akan memastikan kebutuhan warganya sampai pihak kesehatan memastikan keadaannya sudah kembali normal," katanya lagi.
Dia menambahkan pemberlakuan penutupan ini tidak hanya akan dilakukan di Kota Jayapura, namun di Kabupaten Jayapura dan daerah lainnya.
"Selain Kota dan Kabupaten Jayapura, beberapa wilayah pegunungan yang sudah ada kasus positif COVID juga menjadi perhatian agar kasusnya tidak bertambah lagi," ujarnya lagi.