Jakarta (ANTARA) - Indonesia Police Watch (IPW) menilai mutasi besar-besaran yang dilakukan Polri terhadap 346 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) sebagai upaya penyegaran pada jabatan strategis institusi kepolisian.
"(Mutasi tersebut) untuk mengganti orang-orang lama di posisi strategis Polri," ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.
Menurut Neta, tidak ada sesuatu yang istimewa dalam mutasi para pamen dan pati tersebut. Mutasi itu, kata dia, hanya untuk mengukuhkan dan mengonsilidasikan 'kabinet' pilihan Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis di jajaran kepolisian.
Neta juga tidak melihat adanya keterkaitan antara mutasi tersebut dengan pergantian pucuk pimpinan Polri pada awal 2021 mendatang.
"Mutasi ini tidak ada kaitannya dengan suksesi Kapolri," ujar Neta.
Selain langkah penyegaran, mutasi terhadap para pejabat Polri itu juga dinilai sebagai upaya konsolidasi jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 pada Desember mendatang.
"Mutasi ini sepertinya juga dilakukan Polri untuk mengantisipasi pilkada serentak akhir tahun ini," kata Neta.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis melakukan mutasi jabatan terhadap para perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) di institusi yang dipimpinnya, termasuk sejumlah pejabat utama Mabes Polri dan para kapolda.
Mutasi pati dan pamen itu tercantum dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2245-2250/VIII/KEP./2020 tertanggal 3 Agustus 2020.
Mutasi tersebut antara lain merotasi posisi 58 kapolres, empat kapolresta, dan tujuh kapolda. Selain itu, mutasi ini juga menggeser sebanyak 24 perwira aktif ke luar institusi Polri, yang terdiri dari 15 brigadir jenderal dan sembilan komisaris besar.
"(Mutasi tersebut) untuk mengganti orang-orang lama di posisi strategis Polri," ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.
Menurut Neta, tidak ada sesuatu yang istimewa dalam mutasi para pamen dan pati tersebut. Mutasi itu, kata dia, hanya untuk mengukuhkan dan mengonsilidasikan 'kabinet' pilihan Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis di jajaran kepolisian.
Neta juga tidak melihat adanya keterkaitan antara mutasi tersebut dengan pergantian pucuk pimpinan Polri pada awal 2021 mendatang.
"Mutasi ini tidak ada kaitannya dengan suksesi Kapolri," ujar Neta.
Selain langkah penyegaran, mutasi terhadap para pejabat Polri itu juga dinilai sebagai upaya konsolidasi jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 pada Desember mendatang.
"Mutasi ini sepertinya juga dilakukan Polri untuk mengantisipasi pilkada serentak akhir tahun ini," kata Neta.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis melakukan mutasi jabatan terhadap para perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) di institusi yang dipimpinnya, termasuk sejumlah pejabat utama Mabes Polri dan para kapolda.
Mutasi pati dan pamen itu tercantum dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2245-2250/VIII/KEP./2020 tertanggal 3 Agustus 2020.
Mutasi tersebut antara lain merotasi posisi 58 kapolres, empat kapolresta, dan tujuh kapolda. Selain itu, mutasi ini juga menggeser sebanyak 24 perwira aktif ke luar institusi Polri, yang terdiri dari 15 brigadir jenderal dan sembilan komisaris besar.