Jayapura (ANTARA) - Perwakilan Komnas HAM Papua menggelar diskusi terfokus urgensi sinergitas dengan lembaga pengawas Provinsi Papua di Kota Jayapura, Rabu siang.
"Jadi, tadi kami menggelar diskusi dengan sejumlah lembaga pengawas di Papua, yang membahas dua tema penting, salah satunya soal pilkada serentak di Bumi Cenderawasih," kata Kepala Perwakilan Komnas Papua Frits B Ramandey di Kota Jayapura, Rabu.
Ia menyebutkan sejumlah lembaga pengawas yang terlibat dalam diskusi terfokus itu di antaranya dari Ombudsman Papua, KPID, KIP, OJK Papua dan BPKP.
"Kenapa kami bicara pilkada, karena lembaga pengawas seperti Komnas HAM, Ombudsman, KPID, KIP, OJK, dan BPKP perlu sinergi untuk ikut mendorong atau memberikan sumbangan pemikiran yang positf terkait agenda nasional seperti pemilu ataupun isu kekinian soal evaluasi Otsus Papua," katanya.
Lebih lanjut, penatua atau majelis di Gereja GKI Maranatha Polimak itu mengatakan bahwa sejumlah lembaga pengawas itu bersepakat untuk membuat forum lembaga pengawas Papua sehingga bisa dilakukan pertemuan rutin untuk membahas isu kekinian.
"Nantinya pertemuan-pertemuan itu akan dikoordinir oleh Ombudsman Papua untuk pertemuan rutin dan memang diskusi tadi diinisiasikan oleh Komnas HAM Papua. Kenapa ini jadi penting, karena lembaga pengawas ini ada di daerah dan di pusat, dan bisa ikut mendorong untuk mencari solusi atau persoalan yang ditemui," katanya
Apalagi jika berbicara soal pilkada, kata dia, banyak hak yang perlu diketahui misalnya soal DPT, luas wilayah atau geografis ataupun pemahaman soal demokrasi.
"Dan juga soal adanya non Papua yang ingin maju dalam pilkada, lalu bagaimana reaksi warga termasuk soal pengumuman CPNS, apakah ada KKN atau lainnya. Nah persoalan ini kan bisa dibicarakan oleh lembaga pengawas dan bisa dicarikan solusi untuk penyelesaiannya," katanya.
"Jadi, tadi kami menggelar diskusi dengan sejumlah lembaga pengawas di Papua, yang membahas dua tema penting, salah satunya soal pilkada serentak di Bumi Cenderawasih," kata Kepala Perwakilan Komnas Papua Frits B Ramandey di Kota Jayapura, Rabu.
Ia menyebutkan sejumlah lembaga pengawas yang terlibat dalam diskusi terfokus itu di antaranya dari Ombudsman Papua, KPID, KIP, OJK Papua dan BPKP.
"Kenapa kami bicara pilkada, karena lembaga pengawas seperti Komnas HAM, Ombudsman, KPID, KIP, OJK, dan BPKP perlu sinergi untuk ikut mendorong atau memberikan sumbangan pemikiran yang positf terkait agenda nasional seperti pemilu ataupun isu kekinian soal evaluasi Otsus Papua," katanya.
Lebih lanjut, penatua atau majelis di Gereja GKI Maranatha Polimak itu mengatakan bahwa sejumlah lembaga pengawas itu bersepakat untuk membuat forum lembaga pengawas Papua sehingga bisa dilakukan pertemuan rutin untuk membahas isu kekinian.
"Nantinya pertemuan-pertemuan itu akan dikoordinir oleh Ombudsman Papua untuk pertemuan rutin dan memang diskusi tadi diinisiasikan oleh Komnas HAM Papua. Kenapa ini jadi penting, karena lembaga pengawas ini ada di daerah dan di pusat, dan bisa ikut mendorong untuk mencari solusi atau persoalan yang ditemui," katanya
Apalagi jika berbicara soal pilkada, kata dia, banyak hak yang perlu diketahui misalnya soal DPT, luas wilayah atau geografis ataupun pemahaman soal demokrasi.
"Dan juga soal adanya non Papua yang ingin maju dalam pilkada, lalu bagaimana reaksi warga termasuk soal pengumuman CPNS, apakah ada KKN atau lainnya. Nah persoalan ini kan bisa dibicarakan oleh lembaga pengawas dan bisa dicarikan solusi untuk penyelesaiannya," katanya.