Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII dari Fraksi Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno mendorong agar pemulihan ekonomi nasional dan penguatan sektor kesehatan menjadi agenda utama pada anggaran pemerintah 2021.
"Penekanannya adalah agar ada keseimbangan antara pemulihan ekonomi di satu sisi dan peningkatan pelayanan kesehatan di sisi yang lain. Sebab, pemulihan ekonomi tidak bisa dipisahkan dari penguatan sektor kesehatan karena keduanya ibarat dua sisi mata uang yang saling melengkapi," terang Eddy lewat keterangannya di Jakarta, Kamis.
Sekjen Partai Amanat Nasional ini menyatakan, Indonesia dapat mempelajari keberhasilan Selandia Baru, Taiwan, dan Jerman dalam meredam kasus COVID-19 yang relatif berhasil sehingga aktivitas ekonomi di negara-negara tersebut kembali tumbuh lebih cepat.
“Ini adalah pengalaman yang sangat berharga yang patut dicontoh di mana keberhasilan dalam penanganan COVID-19 secara instan berimplikasi positif bagi pertumbuhan ekonomi,” kata Eddy.
Dalam merespon Rancangan Undang-undang tentang APBN Tahun Anggaran 2021 beserta Nota Keuangannya sebagaimana disampaikan oleh Presiden beberapa waktu yang lalu, Fraksi PAN menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5-5,5 persen terlalu optimistis, sebab dampak pemulihan ekonomi tidak otomatis dirasakan dalam jangka pendek.
Fraksi PAN, lanjut Eddy, juga mengamati bahwa kondisi pemulihan ekonomi negara-negara mitra dagang dan investasi utama yang diselimuti ketidakpastian juga sangat berpengaruh terhadap kinerja ekspor dan investasi Indonesia ke depan.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah diharapkan mencermati kembali asumsi pertumbuhan ekonomi secara lebih realistis karena akan berimplikasi terhadap tingginya target penerimaan negara. "Oleh karena itu, Fraksi PAN mendorong agar fokus pemulihan ekonomi dan penanganan COVID-19 menjadi agenda utama pada tahun 2021 dibandingkan mengejar target pertumbuhan yang sulit dijangkau," ujar Eddy.
Fraksi PAN menilai bahwa kunci pemulihan ekonomi pada 2021 adalah menjaga pertumbuhan konsumsi domestik yang saat ini merupakan basis dari perekonomian Republik Indonesia.
Eddy menambahkan, karena konsumsi domestik terkontraksi hingga minus 5,51 persen di triwulan ke II tahun ini, maka bantuan perlindungan sosial perlu terus diberikan secara cepat namun tepat sasaran agar masyarakat tetap terjaga daya belinya sehingga pertumbuhan konsumsi domestik dapat kembali seperti yang diharapkan.