Jayapura (ANTARA) - Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua hingga kini masih menunggu surat resmi dari pemerintah pusat terkait penyediaan kuota internet.
Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Christian Sohilait di Jayapura, Jumat, mengatakan, pihaknya mendukung program penyediaan kuota internet di mana anggarannya disediakan oleh pemerintah pusat.
"Kami menyambut baik hal tersebut, tetap secara teknisnya belum diterima aturan yang jelas mengenai kuota internet tersebut akan digunakan untuk apa saja," katanya.
Menurut Christian, pihaknya juga belum mengetahui berapa jumlah dana yang akan diberikan untuk Provinsi Papua dari anggaran yang telah disediakan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
"Sehingga pada intinya kami masih menunggu petunjuk teknisnya secara resmi dari Pemerintah Pusat agar dapat diterjemahkan secara baik di daerah," ujarnya.
Dia menjelaskan meskipun mendukung serta menyambut baik kebijakan tersebut, namun pihaknya menyayangkan sedikit keterlambatan waktu pemberian bantuan tersebut.
"Pasalnya, bantuan penyediaan kuota internet tersebut akan sangat membantu kesulitan dan kendala dalam melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring selama pandemi COVID-19," katanya lagi.
Dia menambahkan selain kebutuhan akan kuota internet, masih banyak hal yang dibutuhkan oleh guru dan murid selama kegiatan belajar mengajar secara daring di masa pandemi ini.
Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Christian Sohilait di Jayapura, Jumat, mengatakan, pihaknya mendukung program penyediaan kuota internet di mana anggarannya disediakan oleh pemerintah pusat.
"Kami menyambut baik hal tersebut, tetap secara teknisnya belum diterima aturan yang jelas mengenai kuota internet tersebut akan digunakan untuk apa saja," katanya.
Menurut Christian, pihaknya juga belum mengetahui berapa jumlah dana yang akan diberikan untuk Provinsi Papua dari anggaran yang telah disediakan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
"Sehingga pada intinya kami masih menunggu petunjuk teknisnya secara resmi dari Pemerintah Pusat agar dapat diterjemahkan secara baik di daerah," ujarnya.
Dia menjelaskan meskipun mendukung serta menyambut baik kebijakan tersebut, namun pihaknya menyayangkan sedikit keterlambatan waktu pemberian bantuan tersebut.
"Pasalnya, bantuan penyediaan kuota internet tersebut akan sangat membantu kesulitan dan kendala dalam melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring selama pandemi COVID-19," katanya lagi.
Dia menambahkan selain kebutuhan akan kuota internet, masih banyak hal yang dibutuhkan oleh guru dan murid selama kegiatan belajar mengajar secara daring di masa pandemi ini.