Pontianak (ANTARA) - Bupati Kabupaten Landak Karolin Margret Natasa meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat segera mengeluarkan hasil tes usap (swab) yang telah dilakukan diwilayah Kabupaten Landak.
"Masyarakat terus menanyakan agar hasilnya bisa segera diketahui dan dilakukan penanganan lebih lanjut. Sayangnya, sudah dikirim sampelnya, hasilnya tidak keluar-keluar," kata Karolin di Ngabang, Minggu.
Ia mengatakan, sesuai perintah Gubernur Kalbar, setiap Pemda diminta untuk mengirim sampel dua ratus orang seminggu, dengan total 800 sampel sebulan. Hal tersebut sudah dilaksanakan oleh Pemkab Landak, namun, hasilnya sampai sekarang belum keluar.
"Kami mohon, Pemerintah Provinsi yang memerintahkan, tolong dipercepatlah, karena kami ditanya masyarakat hasilnya mana, kok tidak keluar-keluar," tuturnya.
Dalam pedoman penanganan COVID-19 salah satu yang dilakukan adalah tracking, melakukan tes sebanyak-banyaknya untuk memisahkan yang sehat dan yang sakit. Hal ini adalah prinsip penanganan COVID-19.
Selain itu, menurut Karolin, penentuan sistem zonasi saat ini sangat membantu menentukan kebijakan yang tepat.
"Saya sendiri sebagai Kepala daerah tidak mau terjebak dalam yang namanya zonasi. Baik zona kuning, merah, oranye itu membantu kita untuk menentukan kebijakan yang tepat," katanya.
Karolin menambahkan, pemerintah sudah seharusnya melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah dilakukan dalam mengatasi pandemi COVID-19.
"Menurut saya zona-zona itu untuk dasar kita melakukan evaluasi dalam penanganan masalah ini. Pemerintah kita harus melakukan evaluasi. Kalau kita hanya berpatokan zonasi untuk hal-hal yang bersifat politis, ya tidak selesai-selesai dalam menangani COVID-19," katanya.
"Masyarakat terus menanyakan agar hasilnya bisa segera diketahui dan dilakukan penanganan lebih lanjut. Sayangnya, sudah dikirim sampelnya, hasilnya tidak keluar-keluar," kata Karolin di Ngabang, Minggu.
Ia mengatakan, sesuai perintah Gubernur Kalbar, setiap Pemda diminta untuk mengirim sampel dua ratus orang seminggu, dengan total 800 sampel sebulan. Hal tersebut sudah dilaksanakan oleh Pemkab Landak, namun, hasilnya sampai sekarang belum keluar.
"Kami mohon, Pemerintah Provinsi yang memerintahkan, tolong dipercepatlah, karena kami ditanya masyarakat hasilnya mana, kok tidak keluar-keluar," tuturnya.
Dalam pedoman penanganan COVID-19 salah satu yang dilakukan adalah tracking, melakukan tes sebanyak-banyaknya untuk memisahkan yang sehat dan yang sakit. Hal ini adalah prinsip penanganan COVID-19.
Selain itu, menurut Karolin, penentuan sistem zonasi saat ini sangat membantu menentukan kebijakan yang tepat.
"Saya sendiri sebagai Kepala daerah tidak mau terjebak dalam yang namanya zonasi. Baik zona kuning, merah, oranye itu membantu kita untuk menentukan kebijakan yang tepat," katanya.
Karolin menambahkan, pemerintah sudah seharusnya melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah dilakukan dalam mengatasi pandemi COVID-19.
"Menurut saya zona-zona itu untuk dasar kita melakukan evaluasi dalam penanganan masalah ini. Pemerintah kita harus melakukan evaluasi. Kalau kita hanya berpatokan zonasi untuk hal-hal yang bersifat politis, ya tidak selesai-selesai dalam menangani COVID-19," katanya.