Jayapura (ANTARA) - Realisasi pendapatan Negara dari penerimaan perpajakan di Provinsi Papua hingga triwulan III tahun anggaran 2020 mencapai Rp5,32 triliun atau 72,58 persen dari target keseluruhan sebesar Rp7,7 triliun.
"Dan pajak perdagangan Internasional mayoritas dari PT Freeport Indonesia dan ekspor CPO serta impor vanili dari Papua Nugini serta impor spare part PT Sinar Jaya Wijaya.Penerimaan Negara Bukan Pajak hingga triwulan III tahun 2020 mencapai sebesar Rp491,5 miliar dari target Rp428,2 miliar atau 114,7 persen,"ungkap Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Papua Syaiful dalam keterangan pers di Jayapura, Kamis.
Kakanwil DJPb Syaiful mengatakan, untuk belanja Negara di Provinsi Papua pada tahun anggaran 2020 dialokasikan sebesar Rp56,0 triliun sedangkan realisasinya hingga triwulan III sebesar Rp42,5 triliun atau 75,9 persen.
Syaiful mengakui, faktor yang sangat mempengaruhi penerimaan pajak dalam negeri antara lain status tanggap darurat COVID-19 di Provinsi Papua,pembatasan akses transportasi laut dan udara.
Sektor konstruksi terdampak COVID-19, lanjutnya, seperti pasokan bahan baku,penghentian proyek infrastruktur serta realokasi anggaran infrastruktur.
Serta beberapa komoditas utama menopang penerimaan bea keluar antara lain konsentrat tembaga dan mineral ikutannya dan ekspor CPO.
Sedangkan bea masuk ditopang kiriman pos dan impor vanili dari Papua Nugini,impor barang modal dari PT Freeport Indonesia dan impor barang spare part dari PT Sinar Jaya Wijaya.
Sementara untuk pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak, menurut Syaiful, PNBP fungsional di antaranya pendapatan biaya pendidikan,pendapatan BPJS Kesehatan pada fasilitas kesehatan lanjutan,pendapatan pengamanan objek vital dan pendapatan jasa kebandarudaraan.
Syaiful didampingi Kakanwil Ditjen Pajak Papua dan Maluku Arridel Mindra bersama Kakanwil Ditjen Kekayaan Negara Papua Arief Bintarto Yuwono serta Kepala Bea Cukai Jayapura Albert Simorangkir berharap hingga akhir tahun anggaran 2020 realisasi penerimaan Negara maupun belanja Negara dapat meningkat sesuai dengan target.
"Dan pajak perdagangan Internasional mayoritas dari PT Freeport Indonesia dan ekspor CPO serta impor vanili dari Papua Nugini serta impor spare part PT Sinar Jaya Wijaya.Penerimaan Negara Bukan Pajak hingga triwulan III tahun 2020 mencapai sebesar Rp491,5 miliar dari target Rp428,2 miliar atau 114,7 persen,"ungkap Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Papua Syaiful dalam keterangan pers di Jayapura, Kamis.
Kakanwil DJPb Syaiful mengatakan, untuk belanja Negara di Provinsi Papua pada tahun anggaran 2020 dialokasikan sebesar Rp56,0 triliun sedangkan realisasinya hingga triwulan III sebesar Rp42,5 triliun atau 75,9 persen.
Syaiful mengakui, faktor yang sangat mempengaruhi penerimaan pajak dalam negeri antara lain status tanggap darurat COVID-19 di Provinsi Papua,pembatasan akses transportasi laut dan udara.
Sektor konstruksi terdampak COVID-19, lanjutnya, seperti pasokan bahan baku,penghentian proyek infrastruktur serta realokasi anggaran infrastruktur.
Serta beberapa komoditas utama menopang penerimaan bea keluar antara lain konsentrat tembaga dan mineral ikutannya dan ekspor CPO.
Sedangkan bea masuk ditopang kiriman pos dan impor vanili dari Papua Nugini,impor barang modal dari PT Freeport Indonesia dan impor barang spare part dari PT Sinar Jaya Wijaya.
Sementara untuk pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak, menurut Syaiful, PNBP fungsional di antaranya pendapatan biaya pendidikan,pendapatan BPJS Kesehatan pada fasilitas kesehatan lanjutan,pendapatan pengamanan objek vital dan pendapatan jasa kebandarudaraan.
Syaiful didampingi Kakanwil Ditjen Pajak Papua dan Maluku Arridel Mindra bersama Kakanwil Ditjen Kekayaan Negara Papua Arief Bintarto Yuwono serta Kepala Bea Cukai Jayapura Albert Simorangkir berharap hingga akhir tahun anggaran 2020 realisasi penerimaan Negara maupun belanja Negara dapat meningkat sesuai dengan target.