Surabaya (ANTARA) - DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya menyatakan momentum Hari Ibu pada 22 Desember agar bisa dijadikan penguatan untuk mendorong kebijakan yang pro-perempuan.
"Kita harus terus mendorong dan memastikan, tidak ada lagi diskriminasi pada kaum perempuan. Negara harus terus hadir memastikan semua kebijakannya tidak bias jender," kata Wakil Ketua DPC PDIP Surabaya Dyah Katarina di Surabaya, Selasa.
Anggota DPRD Surabaya itu mengatakan, saat ini sudah semakin banyak kaum perempuan yang berkiprah di sektor publik, mulai dari dunia pemerintahan, bisnis, pendidikan, hingga politik.
"Tentu tren ini harus dijaga dan ditingkatkan. Kaum perempuan harus semakin banyak mengisi karir di ruang-ruang publik," kata Dyah.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua PDIP Surabaya Khusnul Khotimah. Menurutnya, selama ini telah banyak kebijakan Pemkot Surabaya di era Wali Kota Bambang DH hingga Tri Rismaharini yang sukses mengarusutamakan kaum perempuan.
Tentunya, lanjut dia, kebijakan tersebut harus terus didorong ke depan khususnya di era kepemimpinan Calon Wali Kota Surabaya dan Wakil Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Armuji yang meriah suara terbanyak di Pilkada Surabaya 2020.
"Gender mainstreaming, termasuk dalam penyusunan APBD, harus menjadi landasan dalam politik kebijakan Eri Cahyadi-Armuji. Beliau berdua yang merupakan kader PDI Perjuangan pasti sangat memahami hal itu," ujar Khusnul yang juga ketua Komisi D DPRD Surabaya.
Adapun Wakil Ketua PDIP Surabaya Siti Maryam menambahkan, kaum perempuan di Surabaya telah tumbuh menjadi kaum terdidik, kompeten, dan layak mengisi ruang-ruang publik.
"Apa yang telah dicapai Ibu Megawati Soekarnoputri, Ibu Puan Maharani, dan Ibu Tri Rismaharini menunjukkan, perempuan bisa menjadi pemimpin tangguh di ruang publik. Banyak capaian lain tokoh-tokoh perempuan, yang menunjukkan peran sejajar kaum ibu dan kaum laki-laki di ruang publik," ujarnya.
Maryam juga mengapresiasi kini semakin banyak kaum perempuan yang sukses berkiprah di dunia kewirausahaan, terutama UMKM. Kaum perempuan penggerak UMKM di kampung-kampung telah menjadi penyelamat ekonomi rakyat di tengah pandemi.
Begitu pula dari sisi kesehatan, lanjut dia, kaum ibu di kampung-kampung menjadi penggerak gaya hidup sehat dengan senam bersama dan pengembangan tanaman obat serta sayur berbasis urban farming yang sangat membantu di masa pandemi.
"Kaum perempuan terbukti bisa menjadi penggerak sehat jasmani dan sehat ekonomi. Kepemimpinan Eri Cahyadi-Armuji ke depan tentu juga punya fokus khusus pada pemberdayaan kaum perempuan," kata anggota DPRD Surabaya itu.
Sementara itu, politisi perempuan yang juga Wakil Ketua PDIP Surabaya Agatha Retnosari menambahkan, Hari Ibu dilandasi kesadaran sejarah tentang peran perempuan di ranah publik yang sudah mengemuka sejak era perjuangan kemerdekaan. Hari Ibu diperingati menandai dilaksanakannya Kongres Perempuan Indonesia pada 22-25 Desember 1928.
"Ketika itu, para aktivis dan pejuang perempuan dari Jawa hingga Sumatera berkumpul. Kesadaran tentang Nasionalisme Indonesia terbentuk, dan tuntutan-tuntutan yang berkaitan dengan peran perempuan di ruang publik semakin mengemuka," katanya.
Hal itu menunjukkan kaum perempuan punya peran signifikan dalam perjuangan kemerdekaan. Presiden Soekarno kemudian melalui melalui Dekrit Presiden No. 316 tahun 1959 menetapkan bahwa 22 Desember adalah Hari Ibu dan dirayakan secara nasional hingga saat ini.
"Kontribusi perempuan dalam perjuangan di ranah publik, khususnya di sektor politik, terus tumbuh hingga saat ini. Termasuk kita lihat dalam Pilkada Surabaya di mana kaum ibu bergotong royong, keluar-masuk kampung, memastikan kemenangan Eri-Armudji demi keberlanjutan pembangunan di Surabaya yang sudah sangat baik saat ini," kata Agatha yang juga anggota DPRD Provinsi Jatim.
"Kita harus terus mendorong dan memastikan, tidak ada lagi diskriminasi pada kaum perempuan. Negara harus terus hadir memastikan semua kebijakannya tidak bias jender," kata Wakil Ketua DPC PDIP Surabaya Dyah Katarina di Surabaya, Selasa.
Anggota DPRD Surabaya itu mengatakan, saat ini sudah semakin banyak kaum perempuan yang berkiprah di sektor publik, mulai dari dunia pemerintahan, bisnis, pendidikan, hingga politik.
"Tentu tren ini harus dijaga dan ditingkatkan. Kaum perempuan harus semakin banyak mengisi karir di ruang-ruang publik," kata Dyah.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua PDIP Surabaya Khusnul Khotimah. Menurutnya, selama ini telah banyak kebijakan Pemkot Surabaya di era Wali Kota Bambang DH hingga Tri Rismaharini yang sukses mengarusutamakan kaum perempuan.
Tentunya, lanjut dia, kebijakan tersebut harus terus didorong ke depan khususnya di era kepemimpinan Calon Wali Kota Surabaya dan Wakil Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Armuji yang meriah suara terbanyak di Pilkada Surabaya 2020.
"Gender mainstreaming, termasuk dalam penyusunan APBD, harus menjadi landasan dalam politik kebijakan Eri Cahyadi-Armuji. Beliau berdua yang merupakan kader PDI Perjuangan pasti sangat memahami hal itu," ujar Khusnul yang juga ketua Komisi D DPRD Surabaya.
Adapun Wakil Ketua PDIP Surabaya Siti Maryam menambahkan, kaum perempuan di Surabaya telah tumbuh menjadi kaum terdidik, kompeten, dan layak mengisi ruang-ruang publik.
"Apa yang telah dicapai Ibu Megawati Soekarnoputri, Ibu Puan Maharani, dan Ibu Tri Rismaharini menunjukkan, perempuan bisa menjadi pemimpin tangguh di ruang publik. Banyak capaian lain tokoh-tokoh perempuan, yang menunjukkan peran sejajar kaum ibu dan kaum laki-laki di ruang publik," ujarnya.
Maryam juga mengapresiasi kini semakin banyak kaum perempuan yang sukses berkiprah di dunia kewirausahaan, terutama UMKM. Kaum perempuan penggerak UMKM di kampung-kampung telah menjadi penyelamat ekonomi rakyat di tengah pandemi.
Begitu pula dari sisi kesehatan, lanjut dia, kaum ibu di kampung-kampung menjadi penggerak gaya hidup sehat dengan senam bersama dan pengembangan tanaman obat serta sayur berbasis urban farming yang sangat membantu di masa pandemi.
"Kaum perempuan terbukti bisa menjadi penggerak sehat jasmani dan sehat ekonomi. Kepemimpinan Eri Cahyadi-Armuji ke depan tentu juga punya fokus khusus pada pemberdayaan kaum perempuan," kata anggota DPRD Surabaya itu.
Sementara itu, politisi perempuan yang juga Wakil Ketua PDIP Surabaya Agatha Retnosari menambahkan, Hari Ibu dilandasi kesadaran sejarah tentang peran perempuan di ranah publik yang sudah mengemuka sejak era perjuangan kemerdekaan. Hari Ibu diperingati menandai dilaksanakannya Kongres Perempuan Indonesia pada 22-25 Desember 1928.
"Ketika itu, para aktivis dan pejuang perempuan dari Jawa hingga Sumatera berkumpul. Kesadaran tentang Nasionalisme Indonesia terbentuk, dan tuntutan-tuntutan yang berkaitan dengan peran perempuan di ruang publik semakin mengemuka," katanya.
Hal itu menunjukkan kaum perempuan punya peran signifikan dalam perjuangan kemerdekaan. Presiden Soekarno kemudian melalui melalui Dekrit Presiden No. 316 tahun 1959 menetapkan bahwa 22 Desember adalah Hari Ibu dan dirayakan secara nasional hingga saat ini.
"Kontribusi perempuan dalam perjuangan di ranah publik, khususnya di sektor politik, terus tumbuh hingga saat ini. Termasuk kita lihat dalam Pilkada Surabaya di mana kaum ibu bergotong royong, keluar-masuk kampung, memastikan kemenangan Eri-Armudji demi keberlanjutan pembangunan di Surabaya yang sudah sangat baik saat ini," kata Agatha yang juga anggota DPRD Provinsi Jatim.