Jayapura (ANTARA) - Wakil Gubernur (Wagub) Papua Klemen Tinal meminta bupati dan wakil bupati di wilayahnya khususnya yang baru dilantik agar meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah provinsi (pemprov).
"Selama ini biasanya setelah bupati dilantik, jika hendak berkoordinasi langsung ke Jakarta, padahal ada wakil pemerintah pusat di daerah," katanya di Jayapura, Minggu.
Menurut Klemen, di mana jika berkomunikasi dengan baik maka permasalahan yang dihadapi segera disampaikan ke Presiden RI serta dapat langsung ditindaklanjuti.
"Kami juga mengingatkan bupati dan wakil bupati yang baru dilantik agar penggunaan APBD juga harus prioritas rakyat," ujarnya.
Dia menjelaskan khususnya anggaran otonomi khusus yang diberdayakan bagi orang asli Papua harus digunakan sesuai dengan sasaran.
"Lalu kaitannya dengan otonomi khusus, terkesan di Papua banyak uang, tapi semenjak kepemimpinan Lukas dan Klemen pada 2015 sudah ditegaskan jika semua uang otsus 80 persen ditransfer ke kabupaten dan kota di Papua," tutur-nya.
Dia menambahkan 80 persen dana otsus itu sudah semua, di pemprov hanya tersisa 20 persen saja, di mana 10 persen untuk kerohanian dan 10 persen untuk pendidikan serta lainnya.
"Karena sumber daya manusia itu penting, fasilitas juga, rohani juga, jadi kalau ada salah maka bupati-nya yang salah, untuk itu kami minta koordinasi dan komunikasi ditingkatkan," ucap dia menegaskan.
"Selama ini biasanya setelah bupati dilantik, jika hendak berkoordinasi langsung ke Jakarta, padahal ada wakil pemerintah pusat di daerah," katanya di Jayapura, Minggu.
Menurut Klemen, di mana jika berkomunikasi dengan baik maka permasalahan yang dihadapi segera disampaikan ke Presiden RI serta dapat langsung ditindaklanjuti.
"Kami juga mengingatkan bupati dan wakil bupati yang baru dilantik agar penggunaan APBD juga harus prioritas rakyat," ujarnya.
Dia menjelaskan khususnya anggaran otonomi khusus yang diberdayakan bagi orang asli Papua harus digunakan sesuai dengan sasaran.
"Lalu kaitannya dengan otonomi khusus, terkesan di Papua banyak uang, tapi semenjak kepemimpinan Lukas dan Klemen pada 2015 sudah ditegaskan jika semua uang otsus 80 persen ditransfer ke kabupaten dan kota di Papua," tutur-nya.
Dia menambahkan 80 persen dana otsus itu sudah semua, di pemprov hanya tersisa 20 persen saja, di mana 10 persen untuk kerohanian dan 10 persen untuk pendidikan serta lainnya.
"Karena sumber daya manusia itu penting, fasilitas juga, rohani juga, jadi kalau ada salah maka bupati-nya yang salah, untuk itu kami minta koordinasi dan komunikasi ditingkatkan," ucap dia menegaskan.