Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Rismaharini segera mengawasi langsung sinkronisasi atau penyatuan data penerima bantuan sosial (bansos) di tujuh kabupaten daerah pegunungan Provinsi Papua.
“Kami harus ke sana. Jadi, kami harus jemput bola, termasuk di Papua itu ada tujuh kabupaten yang sama sekali belum melakukan updating (pembaruan data),” kata Tri Rismaharini yang akrab disapa Risma, saat ditemui di Gelora Bung Karno Jakarta, Minggu.
Risma menjelaskan ia bersama tim dari Kementerian Sosial dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri RI rencananya minggu depan turun langsung memeriksa data di lapangan.
“Di Papua, ada sekitar 77 daerah (yang sudah ditinjau), tinggal (tersisa) tujuh daerah di pegunungan. Kemungkinan, aku minggu depan turun, saya dengan Dirjen Dukcapil sekaligus mengevaluasi data yang ada,” kata Risma.
Dalam kesempatan itu, ia menerangkan ada beberapa kesulitan yang dihadapi oleh pihaknya untuk melakukan penyatuan data penerima bansos, terutama untuk warga di daerah terpencil, yang sebagian besar adalah kelompok masyarakat adat.
“Ada daerah yang memang harus kami terpaksa ke sana karena sambungan telekomunikasi tidak ada. Kemudian, kami akan bawa jaringan sendiri (saat melakukan survei di daerah terpencil),” ujar Risma, seraya menambahkan pihaknya turut bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk memfasilitasi penyediaan jaringan.
Risma menargetkan sinkronisasi data penerima bansos di seluruh daerah Indonesia akan rampung pada akhir Maret 2021.
Sejauh ini, Kementerian Sosial telah melakukan pembaruan data untuk kelompok masyarakat adat Suku Anak Dalam yang tersebar di beberapa daerah Pulau Sumatera dan Suku Biak di Provinsi Papua.
“Insya Allah bulan ini kami sudah mencairkan (bansos untuk) kurang lebih 2.000 KK (kepala keluarga) di Suku Anak Dalam,” terang Risma.
Usai rapat terbatas bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Rabu (17/3), Risma mengatakan pihaknya berencana menyalurkan seluruh bansos pada minggu ketiga Maret sampai kemungkinan April 2021.
Bantuan yang diberikan Kementerian Sosial itu, antara lain, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Tunai (BNT).
“Kami harus ke sana. Jadi, kami harus jemput bola, termasuk di Papua itu ada tujuh kabupaten yang sama sekali belum melakukan updating (pembaruan data),” kata Tri Rismaharini yang akrab disapa Risma, saat ditemui di Gelora Bung Karno Jakarta, Minggu.
Risma menjelaskan ia bersama tim dari Kementerian Sosial dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri RI rencananya minggu depan turun langsung memeriksa data di lapangan.
“Di Papua, ada sekitar 77 daerah (yang sudah ditinjau), tinggal (tersisa) tujuh daerah di pegunungan. Kemungkinan, aku minggu depan turun, saya dengan Dirjen Dukcapil sekaligus mengevaluasi data yang ada,” kata Risma.
Dalam kesempatan itu, ia menerangkan ada beberapa kesulitan yang dihadapi oleh pihaknya untuk melakukan penyatuan data penerima bansos, terutama untuk warga di daerah terpencil, yang sebagian besar adalah kelompok masyarakat adat.
“Ada daerah yang memang harus kami terpaksa ke sana karena sambungan telekomunikasi tidak ada. Kemudian, kami akan bawa jaringan sendiri (saat melakukan survei di daerah terpencil),” ujar Risma, seraya menambahkan pihaknya turut bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk memfasilitasi penyediaan jaringan.
Risma menargetkan sinkronisasi data penerima bansos di seluruh daerah Indonesia akan rampung pada akhir Maret 2021.
Sejauh ini, Kementerian Sosial telah melakukan pembaruan data untuk kelompok masyarakat adat Suku Anak Dalam yang tersebar di beberapa daerah Pulau Sumatera dan Suku Biak di Provinsi Papua.
“Insya Allah bulan ini kami sudah mencairkan (bansos untuk) kurang lebih 2.000 KK (kepala keluarga) di Suku Anak Dalam,” terang Risma.
Usai rapat terbatas bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Rabu (17/3), Risma mengatakan pihaknya berencana menyalurkan seluruh bansos pada minggu ketiga Maret sampai kemungkinan April 2021.
Bantuan yang diberikan Kementerian Sosial itu, antara lain, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Tunai (BNT).