Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Jakarta Billy Haryanto mengusulkan agar rencana impor beras tidak dilaksanakan tepat saat petani panen raya.
"Kami ini tidak anti impor. Boleh impor tapi waktunya jangan pas panen raya," kata Billy dalam keterangannya, Rabu.
Sebelumnya dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI Senin, 22 Maret 2021, Menteri Perdagangan (Mendag) M Lutfi mewacanakan impor beras meski kebijakan itu tidak populer.
Hal itu, kata dia, karena kebijakan tersebut telah ada sebelum ia menjabat sebagai Mendag dalam rangka menambah stok cadangan beras sebanyak 1 juta - 1,5 juta ton.
Billy menyesalkan keputusan tersebut karena isu terkait impor beras meskipun belum direalisasikan tapi faktanya mengganggu harga beras di tingkat petani.
“Jadi kami berharap sebelum kebijakan digulirkan agar benar-benar melihat ke bawah atau ke petani secara langsung terlebih dahulu,” katanya.
Menurut dia, wacana impor yang bergulir di kalangan masyarakat membuat harga gabah anjlok seketika meskipun kebijakan belum dilaksanakan.
Billy mengatakan sekarang ini kondisi petani tengah terpuruk, misalnya di Tegal, Jawa Tengah, harga gabah kering anjlok dari Rp5.000 menjadi Rp3.500 per kilogram.
“Sebuah kebijakan, termasuk impor, semestinya disampaikan sesuai timing-nya karena ini juga menyangkut kebijakan strategis apalagi menyangkut petani. Ketika bicara data atau stok harus mempertimbangkan dampaknya apakah menguntungkan rakyat atau petani atau sebaliknya," kata Billy.
Ia menyarankan agar kebijakan impor didahului dengan upaya penghitungan kebutuhan beras yang akurat dan riil di lapangan.
Berkaca dari tahun lalu, Billy mengatakan pemerintah tidak mengimpor beras karena kebutuhan sudah dicukupi dengan hasil petani lokal.
Soal stok, Billy menyarankan agar koordinasi dengan Bulog terus dilakukan dengan baik. "Harus dihitung kebutuhan Bulog tiap tahun,” katanya.
"Kami ini tidak anti impor. Boleh impor tapi waktunya jangan pas panen raya," kata Billy dalam keterangannya, Rabu.
Sebelumnya dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI Senin, 22 Maret 2021, Menteri Perdagangan (Mendag) M Lutfi mewacanakan impor beras meski kebijakan itu tidak populer.
Hal itu, kata dia, karena kebijakan tersebut telah ada sebelum ia menjabat sebagai Mendag dalam rangka menambah stok cadangan beras sebanyak 1 juta - 1,5 juta ton.
Billy menyesalkan keputusan tersebut karena isu terkait impor beras meskipun belum direalisasikan tapi faktanya mengganggu harga beras di tingkat petani.
“Jadi kami berharap sebelum kebijakan digulirkan agar benar-benar melihat ke bawah atau ke petani secara langsung terlebih dahulu,” katanya.
Menurut dia, wacana impor yang bergulir di kalangan masyarakat membuat harga gabah anjlok seketika meskipun kebijakan belum dilaksanakan.
Billy mengatakan sekarang ini kondisi petani tengah terpuruk, misalnya di Tegal, Jawa Tengah, harga gabah kering anjlok dari Rp5.000 menjadi Rp3.500 per kilogram.
“Sebuah kebijakan, termasuk impor, semestinya disampaikan sesuai timing-nya karena ini juga menyangkut kebijakan strategis apalagi menyangkut petani. Ketika bicara data atau stok harus mempertimbangkan dampaknya apakah menguntungkan rakyat atau petani atau sebaliknya," kata Billy.
Ia menyarankan agar kebijakan impor didahului dengan upaya penghitungan kebutuhan beras yang akurat dan riil di lapangan.
Berkaca dari tahun lalu, Billy mengatakan pemerintah tidak mengimpor beras karena kebutuhan sudah dicukupi dengan hasil petani lokal.
Soal stok, Billy menyarankan agar koordinasi dengan Bulog terus dilakukan dengan baik. "Harus dihitung kebutuhan Bulog tiap tahun,” katanya.