Jayapura (ANTARA) - Pihak PT PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat (UIWP2B) hingga kini mencatat sebanyak 15.564 keluarga pelanggan di Bumi Cenderawasih hingga kini masih dalam tahap sinkronisasi pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial sebagai penerima subsidi listrik.
General Manager PLN UIWP2B Abdul Farid kepada Antara di Jayapura, Rabu, mengatakan kegiatan yang disertai dengan verifikasi pelanggan dan calon pelanggan tersebut ditargetkan akan rampung pada akhir bulan ini.
"Sinkronisasi data tersebut ditargetkan selesai pada 30 Juni 2021," katanya.
Sebelumnya, PLN menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri terkait Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Layanan PLN.
Penandatanganan Kerja Sama dilakukan secara daring oleh Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh pada Jumat (11/6) di mana hal ini merupakan bentuk digitalisasi proses bisnis khususnya pada peningkatan pelayanan pelanggan.
Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan PLN melayani lebih dari 79 juta pelanggan, di mana di antaranya sekitar kurang lebih 37 juta pelanggan merupakan pelanggan yang mendapatkan subsidi listrik yang harus dikelola secara profesional dan tepat sasaran.
"Diperlukan sinkronisasi data pelanggan PLN dengan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dari Kementerian Sosial di mana Nomor Induk Kependudukan (NIK) digunakan sebagai basis pelayanan publik," katanya.
Dia menjelaskan dengan tercantumnya NIK pada seluruh data pelanggan PLN akan mempermudah verifikasi dan validasi data NIK pelanggan pada data base PLN serta membantu penyaluran subsidi listrik berbasis DTKS akan tepat sasaran.
Sementara itu, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh mengatakan mudah-mudahan 79 juta pelanggan PLN dengan target 37 juta pelanggan yang mendapatkan subsidi berbasis DTKS yang sudah berbasis NIK dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran.
"Dengan sinkronisasi data yang dilakukan, nantinya PLN dapat mengetahui informasi mengenai pelanggannya,” kata Zudan.
Dia menambahkan, kerja sama ini dapat memudahkan PLN untuk membangun proses digitalisasi, pemberian subsidi, sekaligus melakukan pencocokan pelanggan lama dan verifikasi pelanggan baru.
PLN berharap kerja sama ini menjadi sebuah langkah strategis yang akan memberikan nilai tambah bagi kedua belah pihak. PLN akan terus meningkatkan sinergi dengan berbagai pihak untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan.
General Manager PLN UIWP2B Abdul Farid kepada Antara di Jayapura, Rabu, mengatakan kegiatan yang disertai dengan verifikasi pelanggan dan calon pelanggan tersebut ditargetkan akan rampung pada akhir bulan ini.
"Sinkronisasi data tersebut ditargetkan selesai pada 30 Juni 2021," katanya.
Sebelumnya, PLN menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri terkait Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Layanan PLN.
Penandatanganan Kerja Sama dilakukan secara daring oleh Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh pada Jumat (11/6) di mana hal ini merupakan bentuk digitalisasi proses bisnis khususnya pada peningkatan pelayanan pelanggan.
Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan PLN melayani lebih dari 79 juta pelanggan, di mana di antaranya sekitar kurang lebih 37 juta pelanggan merupakan pelanggan yang mendapatkan subsidi listrik yang harus dikelola secara profesional dan tepat sasaran.
"Diperlukan sinkronisasi data pelanggan PLN dengan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dari Kementerian Sosial di mana Nomor Induk Kependudukan (NIK) digunakan sebagai basis pelayanan publik," katanya.
Dia menjelaskan dengan tercantumnya NIK pada seluruh data pelanggan PLN akan mempermudah verifikasi dan validasi data NIK pelanggan pada data base PLN serta membantu penyaluran subsidi listrik berbasis DTKS akan tepat sasaran.
Sementara itu, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh mengatakan mudah-mudahan 79 juta pelanggan PLN dengan target 37 juta pelanggan yang mendapatkan subsidi berbasis DTKS yang sudah berbasis NIK dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran.
"Dengan sinkronisasi data yang dilakukan, nantinya PLN dapat mengetahui informasi mengenai pelanggannya,” kata Zudan.
Dia menambahkan, kerja sama ini dapat memudahkan PLN untuk membangun proses digitalisasi, pemberian subsidi, sekaligus melakukan pencocokan pelanggan lama dan verifikasi pelanggan baru.
PLN berharap kerja sama ini menjadi sebuah langkah strategis yang akan memberikan nilai tambah bagi kedua belah pihak. PLN akan terus meningkatkan sinergi dengan berbagai pihak untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan.